Breaking News:

Terkini Nasional

Wakil Prabowo Disebut Bakal Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Sandiaga Uno?

Anggota Komisi IV DPR Bambang Purwanto menyebut penunjukkan Menteri Kelautan dan Perikanan pengganti Edhy Prabowo, merupakan hak prerogatif presiden.

KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO
Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono saat diperkenalkan Presiden RI, Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/10/2019). Joko Widodo melantik 12 orang wakil menteri Kabinet Indonesia Maju 

POS-KUPANG.COM - Sosok ini mendadak disebut bakal jadi Menteri Kelautan. Apakah Sandiaga Uno?

Orang terdekat Menteri Pertahanan Prabowo ini diminta menjadi Menteri Kelautan menggantikan Edhy Prabowo.

Penunjukkan Menteri Kelautan dan Perikanan seperti yang disebut Anggot Komisi IV DPR Bambang Purwanto merupakan hak prerogatif presiden. 

Hal tersebut disampaikan Bambang menyikapi isu Sakti Wahyu Trenggono diminta menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Seperti diketahui, Sakti Wahyu Trenggono merupakan wakil Prabowo di Kementerian Pertahanan.

"Itu ranahnya Presiden, kami tidak banyak komentar. Tapi ruang lingkup kelautan dan perikanan itu kan luas dan sangat komplek, sehingga perlu orang tepat dan sangat menguasai peta Kementerian Kelautan dan Perikanan, agar kebijakannya bisa tepat," ujar Bambang saat dihubungi, Jakarta, Jumat (18/12/2020).

Menurut Bambang, menteri kelautan dan perikanan ke depan harus bisa mengatasi persoalan pencurian ikan, optimalisasi pengelolaan ikan, dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Baca juga: Pilkada Sumba Timur - Tinggi Tingkat Partisipasi Pemilih

Baca juga: Pengobatan Batu Ginjal Bebas Biaya Berkat JKN-KIS

Baca juga: Obyek Wisata Tasi Oetuke Dibuka, Seharian Gratis

Baca juga: Klaim Kode Redeem Free Fire Garena Desember 2020, Langsung Login https://reward.ff.garena.com/id

Baca juga: Soal Penetapan Tersangka Awololong, FRONT MATA MERA: Kita Tunggu Konferensi Pers dari Polda NTT

Selain itu, kata Bambang, kebijakan izin ekspor benih lobster atau benur juga perlu dihentikan, karena merugikan Indonesia.

"Sejak awal saya memang minta dihentikan izin ekspor itu. Kayak di Pacitan banyak lobster mutiara, bayi lobsternya diambil dan induknya diambil juga, lama-lama kan punah," ujar politikus Demokrat itu.

"Vietnam sendiri kan dari kita, bahan pakannya dari kira juga. Lama-lama mereka yang punya lobster, dan kita habis," sambung Bambang.

Halaman
1234
Editor: Eflin Rote
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved