Stef Sebut Rakyat Punya Referensi Debat Publik Calon Bupati Malaka

Simon Nahak mengatakan, apabila seseorang menyatakan sikap maju di pilkada maka ada 3 hal yang harus diperhatikan.

Simon menyebutkan bahwa yang dilihat adalah birokrasi, pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan. Untuk mewujudkan tentu membutuhkan anggaran dalam membangun. Tentunya apa yang direncanakan, dipikirkan pasti terukur sesuai APBD Malaka yang ada.

"Saya sempat membaca LLPD Malaka dari pimpinan terdahulu, di situ ada tertulis kurang lebih Rp 884 miliar APBD kita. Ketika melihat PAD menjadi Rp 49 miliar tentu ada banyak hal yang kita bangun untuk mengangkat PAD kita," kata Simon.

Menurut Simon, dalam visi misi Paket SN-KT ada program swasembada pangan. Karena komoditi pertanian, peternakan perlu diberdayakan agar APBD dan PAD yang minim bisa dinaikan.

"Kita juga mau tidak mau harus mencari terobosan dengan mendatangkan investor-investor untuk menaikkan PAD kita. Dalam menetapkan anggaran tentu harus dibahas bersama antara pemerintah dan legislatif," jelas Simon.

SBS mengatakan, jawaban dari Simon Naka sangat menarik karena paslon ini menyadari bahwa kemampuan fiskal daerah ini sangat terbatas. Pertanyaannya, bagaimana kiat-kiat SN-KT agar bisa menjawabi apa yang dijanjikan sehingga rakyat Malaka menjadi percaya.

Sebagai ilustrasi, jelas SBS, bahwa sampai dengan tahun 2020 saja, PAD kita hanya 6,3 persen dari total APBD. Sedangkan 78,1 persen merupakan dana ganjaran dari pemerintah pusat. Sedangkan pendapatan lain sebesar 15,6 persen.

"Kalau melihat APBD kita seperti begini dengan janji-janji begitu banyak, saya kuatir jika terpilih maka selama 5 tahun tidak bisa buat sesuatu. Apalagi saat ini dihadapkan dengan persoalan global covid19 tentu menyulitkan untuk mendapatkan uang apalagi harus bayar insentif ini itu. Jadi saya mohon penjelasan yang lebih detail," ujar SBS.

Simon Nahak dengan santai menjawab bahwa kehadirannya untuk membangun Malaka. Karena itu infrastruktur yang menjadi dasar memperlancar kegiatan pembangunan, ekonomi, maka harus dibangun.

"Saya menyadari itu maka apa yang kami pikirkan soal kiat dan strategi kami untuk melakukan itu. Kita tidak bisa menutup diri atas kelemahan kita yang ada. Maka dari itu ketika kita melihat ada kelemahan pada fiskal maka harus membuka diri terhadap investor-investor untuk masuk di Malaka. Kita buka diri dengan pimpinan di tingkat provinsi dan pusat," jelasnya.

Alasan membuka diri ini, tegas Simon, bahwa wilayah Malaka ini merupakan serambi depan NKRI sehingga bersama-sama membangun Malaka kedepan lebih baik lagi.

"Kita tahu Malaka itu ada di perbatasan sehingga kita tidak bisa biarkan kabupaten ini menjadi miskin dan tidak lancar proses pembangunan. Maka itu harus buka diri agar bisa menambah fiskal kita. Kita tahu bersama ada potensi pertanian yang kalau dikelola dengan baik misalnya produksi beras dengan brand Nona Malaka maka akan dijual keluar dalam menambah PAD kita," tambah Simon.

Sebelumnya, Ketua KPU Malaka, Makarius B Nahak, S.Fil dalam sambutan pembukaan mengatakan, Debat Publik ini merupakan salah satu bentuk kampanye yang diatur dalam PKPU. Pada PKPU Nomor: 13 tahun 2020 pasal 59 sudah mengaturnya secara jelas.

Ia menegaskan, rakyat Malaka sangat menginginkan dari Pilkada ini bisa melahirkan calon pemimpin yang betul-betul memiliki komitmen yang tinggi dalam memajukan Malaka.

"Rakyat mengharapkan agar dari isi materi yang disajikan dalam debat memuat ide dan pemikiran dari paslon untuk membawa Malaka ke arah yang lebih baik. Silahkan Rakyat melihat rekam jejak dan mendalami apa yang ditawarkan," katanya.

Makarius berharap agar rakyat Malaka cerdas menentukan pilihan pada pilkada ini dan jangan sampai kedaulatan rakyat digadaikan dengan iming-iming yang dapat mempengaruhi suara hati.

Debat Publik dimulai pukul 10.15 Wita. Selain komisioner KPU Malaka, turut hadir komisioner Bawaslu Malaka. Ketua KPU NTT, Thomas Dohu serta Penjabat Bupati Malaka, Meserasi Ataupah juga hadir menyaksikan. (yon)