Stef Sebut Rakyat Punya Referensi Debat Publik Calon Bupati Malaka

POS-KUPANG.COM | BETUN -Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malaka, Simon Nahak-Kim Taolin ( Paket SN-KT) dan Stefanus Bria Seran-Wendelinus Taolin ( Paket SBS-WT) sama-sama yakin terpilih dan memenangi Pilkada Malaka tanggal 9 Desember mendatang.

Hal ini disampaikan Paket SN-KT dan Paket SBS-WT seusai mengikuti Debat Publik dengan tema Menuju Pemimpin Malaka Yang Responsif, Produktif dan Inovatif, yang diselenggarakan KPU Malaka di Aula Susteran SSpS Betun, Rabu (4/11/2020).

Hadir sebagai panelis, Dr Ahmad Atang dan Dr John Kothan. Debat Publik dipandu Maryanti Luturmas Adoe.

Baca juga: Pelarian 2 Pelaku Buang Bayi di Nelle Berakhir di Larantuka

Paket SN-KT yang merupakan pasangan calon nomor urut 1 menilai, pelaksanaan debat publik sangat baik, aman dan sukses. Masing-masing paslon menawarkan visi misi serta program kerja kepada rakyat Malaka yang memiliki kedaulatan memilih siapa yang pantas memimpin.

"Pernyataan saya bahwa semua visi misi sudah kami sampaikan pada debat. Kami yakin bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Kami yakin rakyat pasti memilih kami dan rakyat pasti memilih paslon nomor urut 1," kata Simon usai mengikuti debat publik yang diselenggarakan KPU Malaka di Aula Susteran SSpS Betun, Rabu (4/11).

Baca juga: Polres Ngada Ajak Stakeholder dan Masyarakat Tolak Hoaks, Wujudkan Pilkada Aman dan Damai

Kim Taolin menambahkan, Paket SN-KT telah menawarkan program yang pro rakyat. Ia mencontohkan dalam pengurusan KTP warga begitu susah harus mengantre. Untuk itu, apabila rakyat mempercayakan paslon ini maka kesulitan rakyat soal pengurusan KTP akan dipermudah.

Sementara itu, Paket SBS-WT mengapresiasi terhadap penyelenggara baik DPR RI, KPU, Bawaslu dan pemerintah pusat yang telah menyusun jadwal pelaksanaan tahapan Pilkada yang begitu baik.

Baginya, proses tahapan debat publik berjalan sangat baik dan paslonnya telah memaparkan visi misi serta program kerja yang akan dilanjutkan manakala rakyat Malaka mempercayakan kembali SBS-WT.

"Saya nilai bagus. Ini menunjukan negara kita makin matang dalam berdemokrasi, berbeda pendapat itu adalah kekayaan dan kita diberi kebebasan untuk menawarkan program yang pro rakyat sehingga mereka punya pilihan," kata SBS.

SBS menambahkan, setelah rakyat mendengar apa yang disampaikan pada debat publik ini rakyat akan membuat keputusan kepada siapa mereka menentukan pilihan. "Kita berikan kepada rakyat. Ini luar biasa. Kita harus berikan pujian kepada DPR RI, KPU, Bawaslu, DKPP dan pemerintah pusat yang merancang tahapan ini sehingga rakyat punya referensi dalam menentukan pilihan," kata SBS.

SBS mengajak rakyat untuk memilih paslon nomor 2 karena sudah berbuat dan menunjukkan bukti selama lima tahun berjalan. Ia juga mengajak semua pihak untuk tidak saling mencederai karena semua yang menghuni tanah Malaka adalah bersaudara.

"Semua adalah makluk ciptaan Tuhan dan saling bersahabat tapi karena ada arena pilkada maka biarkan rakyat yang menentukan siapa yang layak memimpin Malaka lima tahun ke depan," ucapnya.

Program Prioritas

SBS mengatakan, apabila Paket SBS-WT dipercayakan rakyat maka keduanya melanjutkan program Revolusi Pertanian Malaka (RPM).

Uang rakyat tidak akan digunakan untuk membangun pusat pemerintahan karena apalah artinya gedung mewah sedangkan warga masih jalan kaki. Untuk itu infrastruktur jalan membuka isolasi tetap menjadi prioritas termasuk program kesehatan yang sudah berjalan.

Sementara itu Simon Nahak mengatakan, jika Paket SN-KT dipercayakan rakyat Malaka maka perhatian utama membangun pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan itu menjadi citra Kabupaten Malaka apalagi berada di perbatasan RI-RDTL.

Selain itu, prioritas meningkatkan PAD dengan mendatangkan investor, juga mengangkat budaya adat istiadat lokal. SBS dan Simon Nahak menyampaikan hal ini pada segmen tanya jawab antar kedua paslon.

Pada segmen ini, Simon Nahak menanyakan soal strategi paslon SBS-WT jika mau melanjutkan program. Selama lima tahun ini sudah ada program RPM dan infrastruktur namun pusat pemerintahan tidak ada. Belum ada kantor bupati dan rumah jabatan juga belum ada kantor dinas.

SBS dengan santai menjelaskan bahwa apabila rakyat Malaka dan para leluhur merestui kembali maka program yang sudah dipaparkan dalam visi misi akan dilanjutkan.

Tapi maaf, lanjut SBS, untuk kantor bupati dan rumah jabatan belum waktunya. Karena kalau rakyat masih jalan di jalan yang rusak, di jalan berabu, maka uang rakyat itu kami bangun jalan-jalan. Karena jalan-jalan akan memberi dampak yang luar biasa bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

"Sedangkan kantor yang ada saja dulu. Bahkan sekarang di era Covid19 ini memberi pembelajaran dimana penganut yang teori membangun kantor sudah diabaikan," kata SBS.

SBS menegaskan bahwa saat ini bicara soal kantor sudah kuno dan sudah tidak zamannya lagi. Dengan kemajuan teknologi tidak perlu lagi bekerja di kantor kecuali kantor yang memberi pelayanan langsung pada masyarakat.

Menurut SBS, seorang bupati punya kantor itu di tengah-tengah rakyat. Yang dibutuhkan itu adalah tanda tangan. Yang butuhkan kantor itu DPRD karena mereka mengambil keputusan harus dalam sidang paripurna.

"Mohon maaf paslon nomor 1 (satu) kita berbeda pandangan. Kalau rakyat mempercayakan kami maka kantor bupati bukan pilihan pertama kami. Tapi dengan uang rakyat kami akan lanjutkan dengan membuka jalan dan infrastruktur penunjang kesejahteraan menjadi prioritas," tandas SBS.

Terhadap jawaban SBS ini, Simon Nahak mengatakan bahwa pendapat paslonnya akan berbeda. Kenapa paslonnya memprioritaskan pembangunan pusat perkantoran karena ini menyangkut penampilan atau performance sebuah kabupaten.

Menurut Simon, bagaimana menaikan citra sebuah kabupaten kalau memang daerah ini belum memiliki "rumah" untuk bekerja.

"Sampai kapan kita bekerja di rumah sendiri sementara kita adalah bupati dan wakil bupati. Pandangan kita akan berbeda karena mau tidak mau untuk mengangkat citra Kabupaten Malaka maka kita harus memiliki pusat pemerintahan kabupaten dengan lahan yang sudah disiapkan di Kecamatan Malaka Tengah. Karena bagaimanapun kita harus punya kantor bupati dan dinas-dinas yang representatif sebagai wujud harga diri sebuah kabupaten," tegas Simon.

Lebih lanjut SBS memberi estimasi tahun 2026 rakyat Kabupaten Malaka akan mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Estimasi ini dengan indikator Antara, dimana untuk kemakmuran dan kesejahteraan, salah satunya kemakmuran adalah tidak ada yang kelaparan, karena paslon ini meletakan fondasi yang kuat dalam bidang pertanian melalui program RPM.

Penegasan ini disampaikan SBS menjawabi pertanyaan moderator, Maryanti Luturmas Adoe sesuai menyampaikan visi misi.

Maryanti mengatakan, dalam visi SBS-WT disebutkan memantapkan fondasi yang kokoh dan dinamis untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Malaka.

"Paslon nomor 2 telah membuat Estimasi, bahwa diakhir tahun 2026 rakyat Kabupaten Malaka akan mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Apa indikator yang dapat diukur untuk mencapai estimasi tersebut?" tanya Maryanti.

SBS mengatakan, Paket SBS-WT membuat visi misi memantapkan fondasi karena Malaka merupakan kabupaten baru jadi. Fondasinya harus dibuat yang kokoh dan dinamis untuk mengikuti perkembangan baik itu lokal regional, nasional maupun internasional.

Indikatornya, sejauh mana apa yang direncanakan, apa yang telah dilaksanakan telah dicapai maka akan ditetapkan indikator-indikator lain, yakni da indikator Antara dan ada indikator Final.

Indikator Antara, kata SBS, untuk kemakmuran dan kesejahteraan, salah satunya kemakmuran adalah tidak ada yang kelaparan, yang terjadi di Kabupaten Malaka.

"Karena kami sudah membuat Revolusi Pertanian Malaka, dimana defenisinya adalah upaya yang sungguh-sungguh dengan cara-cara yang luar biasa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya membuat rakyat Malaka berkelimpahan makanan," kata SBS.

Menurutnya, metode yang digunakan adalah operasional dimana, apabila rakyat memiliki lahan dan tidak punya kemampuan untuk mengolah tanahnya maka pemerintah membantu untuk mengolah tanah masyarakat.

Manakala masyarakat tidak mempunyai bibit maka diberikan bibit, butuh pupuk diberikan pupuk dan apabila memerlukan pendampingan diberikan pendampingan.

"Karena Program RPM ada 13 orang pakar dari Universitas Nusa Cendana dan beberapa guru besar dan beberapa orang doktor yang siap mendampingi," ujar SBS.

Mengenai fondasi yang kokoh, urai SBS, seperti diketahui di Kabupaten Malaka ini setiap musim hujan selau terjadi banjir. Sehingga langkah yang dilakukan mengatasi persoalan yang sedang terjadi dan dialami oleh masyarakat sehingga pada setiap musim hujan rakyat tidak menderita karena kebanjiran.

"Kami juga siap menata Infrastruktur jalan dan jembatan karena itu merupakan urat nadi untuk memobilisasi manusia dan barang. Sehingga daerah-daerah potensial dapat diakses dan menjadi urat nadi pertumbuhan ekonomi baru karena akses tempat produksi dilaksanakan dengan baik," jelas mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT ini.

Selain itu, SBS-WT mempersiapkan sumberdaya manusia aparatur. Secara Kuantitas telah menyekolahkan hampir 60 orang magister dan diharapkan mereka menjadi tulang punggung untuk melakukan perencanaan dan melaksanakan program-program yang telah di jabarkan.

Ada juga beberapa pejabat di sekolahkan ke jenjang S3, sedangkan untuk rakyat paslon ini melakukan pelatihan-pelatihan sesuai dengan potensi yang ada di tempatnya sehingga mereka bisa pergunakan untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

Postur APBD

SBS mempertanyakan kepada Calon Bupati Malaka nomor urut 1, Simon Nahak mengenai postur APBD Malaka saat ini. Ia menanyakan bahwa dengan melihat postur APBD Malaka sekarang lalu paslon ini pada masa kampanye yang tengah berjalan menjanjikan banyak program.

"Bagaimana strategi yang akan digunakan manakala terpilih dan menjawabi semua program yang dijanjikan paslon ini?" tanya SBS.

Simon Nahak mengatakan, apabila seseorang menyatakan sikap maju di pilkada maka ada 3 hal yang harus diperhatikan.

Simon menyebutkan bahwa yang dilihat adalah birokrasi, pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan. Untuk mewujudkan tentu membutuhkan anggaran dalam membangun. Tentunya apa yang direncanakan, dipikirkan pasti terukur sesuai APBD Malaka yang ada.

"Saya sempat membaca LLPD Malaka dari pimpinan terdahulu, di situ ada tertulis kurang lebih Rp 884 miliar APBD kita. Ketika melihat PAD menjadi Rp 49 miliar tentu ada banyak hal yang kita bangun untuk mengangkat PAD kita," kata Simon.

Menurut Simon, dalam visi misi Paket SN-KT ada program swasembada pangan. Karena komoditi pertanian, peternakan perlu diberdayakan agar APBD dan PAD yang minim bisa dinaikan.

"Kita juga mau tidak mau harus mencari terobosan dengan mendatangkan investor-investor untuk menaikkan PAD kita. Dalam menetapkan anggaran tentu harus dibahas bersama antara pemerintah dan legislatif," jelas Simon.

SBS mengatakan, jawaban dari Simon Naka sangat menarik karena paslon ini menyadari bahwa kemampuan fiskal daerah ini sangat terbatas. Pertanyaannya, bagaimana kiat-kiat SN-KT agar bisa menjawabi apa yang dijanjikan sehingga rakyat Malaka menjadi percaya.

Sebagai ilustrasi, jelas SBS, bahwa sampai dengan tahun 2020 saja, PAD kita hanya 6,3 persen dari total APBD. Sedangkan 78,1 persen merupakan dana ganjaran dari pemerintah pusat. Sedangkan pendapatan lain sebesar 15,6 persen.

"Kalau melihat APBD kita seperti begini dengan janji-janji begitu banyak, saya kuatir jika terpilih maka selama 5 tahun tidak bisa buat sesuatu. Apalagi saat ini dihadapkan dengan persoalan global covid19 tentu menyulitkan untuk mendapatkan uang apalagi harus bayar insentif ini itu. Jadi saya mohon penjelasan yang lebih detail," ujar SBS.

Simon Nahak dengan santai menjawab bahwa kehadirannya untuk membangun Malaka. Karena itu infrastruktur yang menjadi dasar memperlancar kegiatan pembangunan, ekonomi, maka harus dibangun.

"Saya menyadari itu maka apa yang kami pikirkan soal kiat dan strategi kami untuk melakukan itu. Kita tidak bisa menutup diri atas kelemahan kita yang ada. Maka dari itu ketika kita melihat ada kelemahan pada fiskal maka harus membuka diri terhadap investor-investor untuk masuk di Malaka. Kita buka diri dengan pimpinan di tingkat provinsi dan pusat," jelasnya.

Alasan membuka diri ini, tegas Simon, bahwa wilayah Malaka ini merupakan serambi depan NKRI sehingga bersama-sama membangun Malaka kedepan lebih baik lagi.

"Kita tahu Malaka itu ada di perbatasan sehingga kita tidak bisa biarkan kabupaten ini menjadi miskin dan tidak lancar proses pembangunan. Maka itu harus buka diri agar bisa menambah fiskal kita. Kita tahu bersama ada potensi pertanian yang kalau dikelola dengan baik misalnya produksi beras dengan brand Nona Malaka maka akan dijual keluar dalam menambah PAD kita," tambah Simon.

Sebelumnya, Ketua KPU Malaka, Makarius B Nahak, S.Fil dalam sambutan pembukaan mengatakan, Debat Publik ini merupakan salah satu bentuk kampanye yang diatur dalam PKPU. Pada PKPU Nomor: 13 tahun 2020 pasal 59 sudah mengaturnya secara jelas.

Ia menegaskan, rakyat Malaka sangat menginginkan dari Pilkada ini bisa melahirkan calon pemimpin yang betul-betul memiliki komitmen yang tinggi dalam memajukan Malaka.

"Rakyat mengharapkan agar dari isi materi yang disajikan dalam debat memuat ide dan pemikiran dari paslon untuk membawa Malaka ke arah yang lebih baik. Silahkan Rakyat melihat rekam jejak dan mendalami apa yang ditawarkan," katanya.

Makarius berharap agar rakyat Malaka cerdas menentukan pilihan pada pilkada ini dan jangan sampai kedaulatan rakyat digadaikan dengan iming-iming yang dapat mempengaruhi suara hati.

Debat Publik dimulai pukul 10.15 Wita. Selain komisioner KPU Malaka, turut hadir komisioner Bawaslu Malaka. Ketua KPU NTT, Thomas Dohu serta Penjabat Bupati Malaka, Meserasi Ataupah juga hadir menyaksikan. (yon)