Menghidupkan Lagi Semangat Sumpah Pemuda

Dia tahan banting karena sudah tertempa berbagai kesulitan masa kecil, sehingga tetap tenang, tabah dan bijaksana menakhodai bahtera Bangsa menantang gelobang besar pandemi dan krisis ekonomi. Meski terguncang dan oleng tetapi masih bisa terkendali, dan penumpangnya masih aman bertahan, walau sejumlah kecil terhempas.

Pemerintahan Presiden Jokowi telah bekerja keras untuk menyelamatkan begitu banyak penderita dan mencegah supaya tidak banyak yang tertular. Guna tetap menggerakkan roda ekonomi, bantuan dana dan barang diberikan kepada yang kurang berdaya dan mengucurkan dana bagi UMKM dan Koperasi serta mendorong pertanian rakyat yang punya kontribusi besar.

Singkatnya, Preside Jokowi telah mengerahkan seluruh kemampuannya dan sumber daya yang tersedia agar segera terbebas dari Covid-19 dan memulihkan pereknomian.

Disaat sulit begini, harusnya seluruh komponen bangsa bersatu mendukung dan menjaga agar Sang Nakhoda tetap segar, sehat dan bijaksana mengemudikan bahtera keluar dari terpaan gelombang dengan selamat.

Namun apa yang kita saksikan, sepertinya ada sementara orang/kelompok yang mengail diair keruh. Alih-alih salahkan Pemerintah dan bahkan ingin menjatuhkannya. Berbeda pendapat sah dalam alam demokrasi, tetapi tentu harus taat konstitusi dalam pengungkapan dan penyampaiannya. Menggunting dalam lipatan adalah tindakan kurang terpuji.

Sebenarnya sudah nampak sejak Pilkada DKI, Pilpres, kehadiran KAMI dan demonstrasi tolak Omnibus Law, serta beberapa fenomena yang patut diwaspadai yaitu, pertama, adanya upaya terencana untuk membenturkan berbagai elemen bangsa, guna menciptakan suasana khaos (kacau) sehingga Presiden Jokowi dituduh tidak mampu memimpin Bangsa Indonesia.

Kedua, adanya tindakan anarkis yang mengarah ke makar guna menggantikan Pemerintahan yang sah. Pengrusakan berbagai fasilitas umum, pembakaran dan penjarahan saat demonstrasi, adalah wujud nyatanya.

Ketiga, nampak adanya upaya dan tindakan yang mengancam keutuhan NKRI dan Pancasila sebagai dasar Negara. Pembubaran HTI adalah tindakan tegas Pemerintah menjawab usaha sementara orang yang ingin merubah Pancasila.

Banyak orang lalu bertanya : "faktor apa yang menyebabkan Presiden Jokowi dimusuhi dan siapa saja penggeraknya ? Terlampau lama berkubang dilumpur kotor membuat sementara orang terbiasa dan begitu menikmatinya.

Ketika ada orang yang suka kebersihan menggelontorkan air untuk membersihkan lumpur, marahlah mereka yang selama ini terbiasa dan suka kekotoran. Dengan demikian jelas bahwa kejujuran, ketulusan, kesederhanaan dan keberpihakan Jokowi pada rakyat adalah sumber utama kegaduhan dan perlawanan selama ini. Tentu tidak boleh dilupakan hasrat untuk berkuasa.

Para koruptor yang terbiasa menggarong uang rakyat, ruangnya sudah sangat dibatasi sejak berkuasanya mantan pengusaha mebel ini. Mereka dikejar dan dicegah KPK serta harta haramnya mulai diusut. Uang hasil korupsi yang tersimpan di luar negeri terus diuber.

Belum lagi aset-aset mahal negara yang selama puluhan tahun dikelola yayasan-yayasan yang sangat merugikan negara. Begitu juga dengan

Demikian juga para mafia migas sudah tidak bisa lagi berfoya-foya dengan uang gampang sejak Petral dibubarkan dan saham Freeport dikuasai sebahagian besar sahamnya oleh Negara. Selain itu kelompok kecil radikal terus berupaya mengganti Pancasila, walaupun harus disadari juga bahwa ancaman terhadap Pancasila bisa juga karena sikap acuh tak acuh (indifferent) masyarakat terhadap Pancasila.

Sehubungan dengan itu, berbekal semangat juang dan persatuan yang ditunjukkan para pemuda 92 tahun lalu, mari kita buktikan rasa cinta tanah air dan Bangsa, dengan bertekad untuk, pertama, mendukung kerja keras Presiden Jokowi memerangi Covid- 19 dan memulihkan perekonomian Bangsa.

Disiplinlah memakai masker, menjaga jarak, hindari kerumunan dan rajin mencuci tangan untuk mencegah Covid-19. Sehubungan dengan upaya pemulihan ekonomi, kepada yang bertugas supaya tertib menggunakan anggaran, segera sampaikan bantuan kepada yang membutuhkan dan tidak menyalahgunakan wewenang untuk menyelewengkan anggaran Negara.