Senator Hilda Riwu Kore Dengarkan Keluh Kesah Guru Terkait Pembelajaran Jarak Jauh

Senator Hilda Riwu Kore Dengarkan Keluh Kesah Guru Terkait Pembelajaran Jarak Jauh

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Anggota DPD RI NTT, Ny Hilda Riwu Kore-Manafe melakukan reses dengan para kepala sekolah SMA dan SMK Swasta di kota Kupang. Dihadapan para kepala sekolah Senator Hilda menyampaikan dan mendengarkan dua hal penting yaitu terkait bantuan sosial bagi guru honorer dan juga proses pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh guru serta murid.

Hilda di ruangan Komodo Kantor DPD RI NTT, Kamis (22/10), menyampaikan bantuan sosial bagi guu honorer akan dibagikan pada Senin (26/10). Guru SMA dan SMK swasta warga kota Kupang yang menerima bantuan 466 orang dari usulan 646 guru. Karena guru lainnya tidak memenuhi kriteria.

Bansos yang akan diberikan kepada guru honorer berupa beras dari Provinsi 30 kilogram, sedangkan dari pemerintah kota Kupang, tiga dus mie instan, 6 liter minyak goreng dan 6 kilogram gula pasir.

Ia mengatakan ada informasi juga dari Dinas Sosial bahwa sudah ada 760 orang guru honorer baik dari TK, PAUD, SMP, SMA dan SMK swasta sudah menerima bantuan bansos beras dari Pemerintah Provinsi 30 kilogram per bulan.

Bagi guru honorer yang sudah mendapatkan bantuan sosial maka tidak bisa lagi mendapatkan bantuan yang akan diserahkan Senin depan ini.

"Tapi ada guru honor yang dapat di kelurahan tapi saya tidak mau karena guru-guru honor itu bagian saya. Agar pata guru tahu bahwa permintaan mereka sudah terjawabkan apa dan ini perjuangan kami. Memang butuh waktu dari pertemuan Agustus, bulan ini baru diterima," ujarnya.

Awalnya Senator Hilda mengusulkan 3.246 guru honor dari TK, Paud dan SMP tapi yang terjawab 2660 orang. Sedangkan SMA dan SMK swasta diusulkan 646

"Saya akan lihat lagi ada yang belum dapat saya akan terus berjuang. Pertemuan hari ini membuka pikiran saya untuk bisa melakukan pertemuan dengan guru kabupaten kota. Untuk itu saya akan berkoordinasi dengan kepala dinas pendidikan provinsi untuk membuat meeting online agar bisa mendengarkan keluhan mereka. Memang ini bagian provinsi tapi kami akan berusaha untuk terobos provinsi," tuturnya.

Selanjutnya Senator Hilda juga mendengarkan langsung pernyataan dan keluhan para kepala sekolah dan guru terkait pembelajaran jarak jauh di era pandemi.

Kebanyakan kepala sekolah dan perwakilannya, kaya Hilda, mengeluhkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) terkendala jaringan, tidak adanya aplikasi pembelajaran yang ditetapkan Kemendikdub untuk manfaatkan kuota gratis dari kementerian pendidikan, guru dan siswa tidak memiliki hp android, banyaknya alasan murid ketika pembelajaran online mulai berlangsung, orangtua tidak rutin membayar SPP dan yang paling penting PJJ membuat anak tidak lagi menghargai guru.

"Seperi yang disampaikan oleh salah satu Kepala Sekolah bahwa PJJ menghilangkan pendidikan karakter. Anak menjadi tidak disiplin dan karakternya buruk.Karena tidak bertemu lagi dengan guru lewat tatap muka, anak-anak sudah tidak menegur gurunya lagi bila tengah berpapasan. Kalau soal uraian, pilihan ganda dan hitung-hitungan bisa dijawan dan belajar dari rumah. Tapi kalau soal moral dan karakter tidak bisa belajar secara online," tambah Ketua BMPS NTT, Winston Neil Rondo yang mendampingi Senator Hilda.

Baca juga: Pilkada Sumba Timur : Bawaslu Berharap Paslon Turunkan APK

Baca juga: Soal Jawaban TVRI Jumat 23 Oktober 2020 SD Kelas 1-3, Tugas TVRI Kunci Jawaban Kelas 1 2 3 SD Jumat

Baca juga: Praktisi : Tak Didukung Fasilitas Standar Output SMK Pariwisata Sulit Bersaing di Pasar Kerja

Baca juga: Jawaban Soal TVRI Jumat 23 Oktober 2020 SD Kelas 4-6, Kunci Jawaban Tugas TVRI 4 5 6 SD Hari Jumat

Pada prinsipnya poin-poin penting dalam reses ini, lanjut Hilda, akan disampaikan dan diusulkan ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kementerian Pendidikan untuk memperjuangkan guru honorer. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati).