Kapolda NTT Irjen Pol. Lotharia Latif : Ajak Warga Pubabu Tempati Rumah Yang Dibangun Pemprov NTT

Kapolda Latif : Ajak Warga Pubabu Tempati Rumah Yang Dibangun Pemprov NTT

POS-KUPANG.COM | SOE -- Kapolda NTT, Irjen Pol. Lotharia Latif, Jumat (16/10/2020) melakukan kunjungan kerja ke Besipae, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten TTS. Kapolda Latif datang ke Besipae didampingi Kapolres TTS, AKBP Ariasandy, SIK, Dandim 1621 TTS, Letkol CZI Koerniawan Pramulyo serta beberapa perwira dari Polda NTT.

Kapolda Latif menyempatkan diri untuk melihat bangunan rumah darurat warga Besipae yang rusak pasca insiden Kamis kemarin.

Kapolda Latif juga melihat kondisi bangunan rumah layak huni yang dibangun Pemprov NTT dan diperuntukkan untuk warga Besipae. Setelah itu, di bawah pohon kabesak, Kapolda Latif menyempatkan diri berdialog dengan warga Besipae.

Dalam dialog tersebut, Kapolda Latif mengajak semua pihak untuk mengutamakan faktor kemanusian dalam penyelesaian konflik Besipae.

Dirinya mengajak warga Besipae yang masih bertahan di hutan Pubabu untuk menempati rumah-rumah yang sudah dibangun Pemprov NTT. Hal ini untuk memberikan kenyamanan kepada anak-anak dan ibu-ibu.

Dirinya merasa prihatin dengan kondisi anak-anak dan ibu-ibu jika warga Besipae terus berkeras tinggal di dalam hutan.

"Coba kita utamakan anak-anak dan ibu-ibu. Kasihan kalau terus tinggal di hutan seperti ini. Padahal pemerintah sudah bangun rumah yang menurut saya layak huni. Kalau ada yang masih kurang, pelan-pelan kita lengkapi tapi harus tempati rumah dahulu. Kasihan anak-anak dan ibu-ibu jika terus tinggal di hutan seperti ini," ungkap Kapolda Latif.

Dirinya juga mengajak warga Besipae untuk melaksanakan rekomendasi Komnas HAM. Ia menilai rekomendasi Komnas HAM sudah sangat obyektif. Rekomendasi yang diberikan tidak hanya untuk Pemprov NTT saja tetapi semua pihak yang berkepentingan terhadap lahan Besipae juga diberikan rekomendasi, termaksud warga Besipae.

Untuk warga Besipae, Komnas HAM memberikan tiga point' rekomendasi.

Pertama, merekomendasikan warga Besipae untuk menempati rumah yang sudah dibangun Pemprov NTT.

Kedua, warga Besipae diminta untuk menjaga kondisi di Besipae agar tetap kondusif dan tetap mengutamakan dialog.

Dan ketiga, untuk masalah kepemilikan lahan, Komnas HAM merekomendasikan agar diselesaikan melalui jalur hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku.

"Saya berharap warga Besipae bisa melaksanakan rekomendasi Komnas HAM, salah satunya menempati rumah yang sudah dibangun Pemprov NTT. Soal masalah lahan, jika ada yang dirasa kurang puas, silakan kumpulkan bukti dan tempuh proses hukum," ajaknya.

Mendengar permintaan Kapolda tersebut, Daud Selan, Ester Selan dan Imanuel Tampani yang mewakili warga Pubabu mengaku, tidak keberatan untuk tinggal di rumah layak huni yang dibangun Pemprov NTT. Namun mereka mengeluhkan jumlah rumah layak huni yang tidak sesuai dengan jumlah KK yang menjadi korban penggusuran oleh Pemprov NTT.

Menurut ketiganya, jumlah rumah yang digusur ada 37 unit, namun yang dibangun hanya 12 unit.
Selain itu, ada kekhawatiran dari mereka jika mereka akan diusir jika menempati rumah tersebut, karena rumah itu dibangun di atas lahan orang.

"Kami mau pindah ke tempat yang sudah disediakan Pemprov tapi karena rumah yang ada masih kurang, biar kami bangun tenda dan tinggal di dalam tenda yang didirikan di atas lahan yang disediakan Pemprov NTT. Soal kapan kami akan pindah ke lahan itu masih harus kita komunikasikan dengan warga Pubabu lainnya," jawab ketiganya.

Mewakili warga Pubabu ketiganya meminta agar hutan Pubabu harus dijaga kelestariannya. Oleh sebab itu, mereka meminta agar Pemprov NTT menghentikan aktivitas di atas lahan Pubabu.

Baca juga: Kapolda NTT Ajak Warga Pubabu Tempati Rumah Yang Dibangun Pemprov NTT

Baca juga: Update Corona Sumba Timur, Hasil Pemeriksaan 78 Swab Dinyatakan Negatif

Baca juga: Tim Kesehatan Satgas Pamtas Bantu Korban Laka Lantas

Baca juga: Menkopolkam Mahfud Bantah Tengku Zulkarnain Soal Hoax MUI Tak Tentukan SerifikatHalal di Cipta Kerja

" Kami mau keluar dari hutan Pubabu tapi kami minta Pemprov NTT juga harus keluar dari hutan Pubabu ini. Kami ingin agar hutan Pubabu tetap ada," pinta ketiganya. (Laporan Reporter Pos-Kupang. Com, Dion Kota)