NTT Krisis Air Bersih, Siapa Peduli?

POS-KUPANG.COM - Setiap tahun di musim kemarau, 80-90 persen wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur ( NTT) didera krisis air bersih.

Masyarakat yang dilanda kemiskinan harus merogoh kocek Rp 100.000 untuk wilayah kota dan 250.000-Rp 350.000 bagi warga pedesaan untuk membeli air tangki.

Warga juga harus rela jalan kaki puluhan kilometer dan mengorbankan waktu sehari mencari air di sumber mata air yang debitnya terus menurun.

• Babi Warga Banyak yang Mati

Krisis air bersih akibat kekeringan juga mendera ternak dan lahan pertanian. Sebagian besar wilayah NTT kekeringan dan petani tidak bisa menanam di tengah gencarnya Pemerintah Provinsi NTT mencanangkan program Tanam Jagung Panen Sapi ( TJPS).

Setelah warga Kota Kupang kesulitan mendapatkan air, kini warga kabupaten kain seperti Kabupaten Kupang, Sikka, Flores Timur, Lembata dan lainnya didera hal yang sama.

• Aspek Pidana Penyelenggaraan Pilkada

Kita memahami topografi NTT yang beriklim tropis, namun perlu dicarikan solusi tepat, misalnya rekayasa teknologi penyulingan air laut menjadi air tawar, pengeboran air tanah dan lainnya.

Namun belum ada keseriusan pemerintah dan DPRD mengalokasikan dana yang besar untuk rekayasa teknologi mengatasi krisis air bersih di NTT.

Alokasi APBD di NTT lebih menitikberatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dan mengabaikan air bersih sebagai kebutuhan vital masyarakat.

Pembangunan bendungan, cekdam dan lainnya memang ada tapi cenderung mubazir karena tidak diikuti dengan manajemen pengelolaan untuk kebutuhan air warga.

Sebut saja Bendungan Tilong yang letaknya dekat pusat ibu kota Provinsi NTT yang belum dimaksimalkan untuk menyuplai sumber air bersih warga Kota Kupang dan Kabupaten Kupang.

Padahal kehadiran bendungan Tilong dulunya sudah dirancang untuk kebutuhan air warga Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Namun sejauh ini tidak ada perubahan apapun terkait pemenuhan kebutuhan air untuk warga Kota Kupang ini.

Bahkan dulu diwacanakan untuk membangun Bendungan Kolhua dan itu diinisiasi pemerintah pusat, karena memang melihat kesulitan air di wilayah NTT. Bendungan tersebut merupakan satu dari tujuh bendungan yang akan dibangun Pemerintah Pusat.

Namun sayang, tingkat penolakan warga yang konon didukung elit politik di wilayah ini terhadap kehadiran bendungan tersebut begitu kuat sehingga gagal dibangun.

Bahkan sudah dipindahkan untuk membangun bendungan di daerah lain di NTT ini.
Tentu kita prihatin dengan penolakan tersebut, sebab sudah dibayangkan ketika bendungan itu jadi maka persoalan krusial akan air bersih di Kota Kupang ini akan teratasi.

Namun sekarang itu hanya mimpi dan tidak ada lagi yang peduli dengan nasib warga Kota Kupang ini. (*)