9 Indikator Kategori Yang Buruk Sebabkan Indeks Demokrasi Indonesia NTT Turun
menyoroti bagaimana membuat instrumen (angka IDI) tersebut digunakan oleh pengambilan kebijakan.
Penulis: Ryan Nong | Editor: Rosalina Woso
lihat foto
Tim Pokja mengakui, hingga akhir 2019 tidak ada informasi APBD di Provinsi NTT yang diupload ke website. Pihak BPS secara rutin melakukan pengecekan setiap triwulan.
"Pada 2019, sampai bulan Desember tidak ada yang diupload. Sampai Juni 2020 baru upload. Itu terlambat dan tidak sesuai jadwal. Dari 12 item yang dicek hanya 6 saja yang ada," kata anggota tim sekretariat Tim Pokja, Lusiana Hermanus.
Tres Geme, anggota Pokja, menyoroti bagaimana membuat instrumen (angka IDI) tersebut digunakan oleh pengambilan kebijakan.
Kemunduran yang terjadi pada penurunan angka Indeks demokrasi, menurutnya ada pada birokrasi. Sementara itu, ia mengapresiasi media yang berani menulis untuk penyadaran publik.
"Kami memberi apresiasi kepada media yang mulai berani mengatakan bahwa ini salah," ucapnya.
Ia meminta agar, ada tindak lanjut dalam aksi nyata sehingga hasil penilaian itu dapat diperbaiki dalam kehidupan demokrasi pada masa mendatang.
"Rencana aksinya seperti apa? IDI dari tahun ke tahun, jangan sampai angka yang ada hanya disimpan, tidak digunakan," demikian Tres.
Sementara itu, Pemimpin Redaksi Pos Kupang, Hasyim Ashari juga memberi masukan agar ada kerja kolaborasi untuk mendorong transparansi APBD oleh pemerintah.
Ia mencontohkan, ada kabupaten dan lembaga vertikal yang benar benar menerapkan transparansi anggaran dengan membuka dokumen anggaran kepada publik melalui website. Ia mencontohkan website Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat dan website Kantor Agama Provinsi NTT.
• Hari Kesaktian Pancasila 2020, Ini Kata-kata Mutiara yang Bisa Dibagikan di FB, WA, IG, Twitter Anda
• KPID NTT Tancap Gas Meliterasi di Masa Pandemi Covid-19
• Amppera Desak BPKP NTT Segera Serahkan Hasil Audit Kasus Awololong ke Penyidik Tipikor Polda NTT
• Ketua MUI Ngada Imbau Pelaku Perjalanan Taati Protokol Kesehatan
"Ini bisa dibuat, jadi kita bisa sama sama dorong untuk lebih ada keterbukaan publik terutama dalam transparansi APBD yang menjadi catatan dalam penilaian IDI," kata Hasyim. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong )
