Breaking News:

Opini Pos Kupang

Bisakah ASN Netral dalam Pilkada?

Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada) Serentak pada Desember mendatang, ASN wajib bersikap netral

Bisakah ASN Netral dalam Pilkada?
Dok
Logo Pos Kupang

Oleh : Isidorus Lilijawa, S.Fil, MM, Politisi Gerindra

POS-KUPANG.COM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo dalam satu kesempatan beberapa hari lalu menegaskan, menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada) Serentak pada Desember mendatang, ASN wajib bersikap netral.

Tjahjo mengultimatum bahwa ASN dilarang keras ikut berpolitik, apalagi memberikan dukungan kepada calon kepala daerah.Sanksi tegas menanti bila ada ASN yang melanggar dan terbukti mendukung pasangan calon. Sanksi tersebut mulai penurunan jabatan sampai pemecatan.

Setelah membaca informasi dari salah satu link berita ini, saya mencoba mendapatkan feedback (umpan balik) dari publik perihal netralitas ASN. Saya menulis status di facebook demikian. Bisakah ASN netral dalam Pilkada? Banyak komentar berdatangan. Setelah membaca satu per satu, saya simpulkan ada 4 poin penting dari berbagai komentar itu.

Mengatasi Krisis Air Kota Kupang

Pertama, ada yang mengatakan bahwa ASN tidak mungkin netral. Alasannya ASN mempunyai hak pilih. Jika punya hak pilih maka ada keberpihakan pada calon tertentu. Ini menggugurkan netralitas itu. Kedua, ASN bisa netral. Argumentasinya, ASN punya hak pilih tetapi ia menyimpan perkara pilihan itu di dalam hatinya.

Tidak perlu digembar-gemborkan. Tidak perlu sibuk sebagai tim sukses, tim bayangan maupun tim siluman. Tetap laksanakan tugas seperti biasa dan tunggu hari H ke TPS dan tentukan pilihan. Ketiga, netralitas ASN itu harus seperti TNI dan Polri. Tidak mempunyai hak pilih. Itu baru betul.

Kalau memiliki hak pilih, ini namanya netralitas setengah hati. Keempat, netralitas ASN itu sebenarnya ruang untuk `bermain cantik' dalam lapangan politik Pilkada. Prinsipnya, pandai-pandailah bermain api politik. Kalau untung dapat promosi dan jabatan, jika buntung mutasi dan demosi menanti. Lalu, apa sebenanrya esensi netralitas? Netralitas dalam hal apa? Mengapa harus netral? Apakah bisa netral?

Hak Politik

Politik itu mulia dan eksistensial. Tujuan politik adalah mengupayakan kesejahteraan umum dan kebaikan bersama. Tujuan ini bersifat eksistensial karena sesuai dengan tujuan keberadaan manusia. Karena itu, politik adalah ruang dan tempat keselamatan bagi umat manusia.

Donor Darah Sejak 1999 Laasar Berharap PMI Tingkatkan Publikasi

Politik adalah hak setiap orang termasuk PNS. Menegaskan ini, Aristoteles berpostulat: "Kehidupan politik tidak dapat dipisahkan dari umat manusia. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk politik; sudah menjadi pembawaannya hidup dalam suatu polis. Hanya dalam polis manusia dapat mencapai nilai moral yang paling tinggi. Di luar polis, manusia menjadi subhuman (binatang buas) atau superhuman (tuhan)."

Halaman
1234
Editor: Kanis Jehola
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved