Sudah 24 Tahun Bu Mega Diam, Kasus Kerusuhan 27 Juli 1996 Pun Terdiam Sampai Sekarang, Kenapa Ya?
Hari itu, kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) diambil alih lewat pertumpahan darah. Suasana di Jalan Diponegoro, Jakarta berubah mencekam.
lihat foto
Pascaterpilih sebagai ketua umum, Megawati Soekarnoputri berkeliling Indonesia untuk konsolidasi dan menemui rakyat.
Ketidaksukaan pemerintah Orde Baru akan popularitasnya justru membuat putri dari Fatmawati ini semakin dicintai. Ia adalah simbol perlawanan terhadap tekanan Orde Baru.
Namanya bahkan sempat diusulkan sebagai calon presiden. Pemerintah Orde Baru yang mengendus ancaman ini segera merancang skenario untuk menggembosi kekuatan Megawati.
Pada 1996, Kongres PDI digelar di Medan. Soerjadi digunakan pemerintah untuk mendongkel Megawati. Soerjadi mengklaim kemenangan.
Menteri Dalam Negeri saat itu, Yogie S Memed, dan Panglima ABRI Jenderal Feisal Tanjung hadir memberi restu.
Megawati sendiri dan pendukungnya tak hadir dalam kongres.
Di Jakarta dan berbagai kota di Indonesia, unjuk rasa digelar memprotes PDI versi Soerjadi yang dibekingi pemerintah. Dukungan untuk Mega mengalir deras.
Penyerbuan kantor PDI di Jalan Diponegoro oleh pendukung kubu Soerjadi berakhir dengan bentrokan antara massa dan aparat keamanan di kawasan Jalan Salemba, Jakarta Pusat, 27 Juli 1996.
Sebelumnya, kantor PDI diduduki massa pendukung Megawati.Kompas/Eddy Hasby Penyerbuan kantor PDI di Jalan Diponegoro oleh pendukung kubu Soerjadi berakhir dengan bentrokan antara massa dan aparat keamanan di kawasan Jalan Salemba, Jakarta Pusat, 27 Juli 1996. Sebelumnya, kantor PDI diduduki massa pendukung Megawati.
• Catherine Wilson Ajukan Rehabilitasi, Muncul Lagi Video Viral & Foto Berdua Bersama Tommy Soeharto
• Inilah 5 Youtuber yang Miliki Penghasilan Tertinggi, Baim Wong Urutan Pertama, Siapa Lagi?
• Polisi Sebut Editor Metro TV Meninggal karena Bunuh Diri, Inilah 7 Fakta Baru Kematian Yodi Prabowo
Perlawanan Megawati
Selain aksi unjuk rasa, PDI kubu Megawati melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Bambang Widjojanto yang saat itu memimpin Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) membela Megawati di pengadilan.
Megawati juga menggerakkan mimbar bebas bak dukungan bagi Corazon Aquino ketika rezim Ferdinand Marcos berkuasa di Filipina. Di DPP PDI di Jalan Diponegoro, mimbar bebas digelar setiap hari.
Sejarawan Peter Kasenda dalam bukunya Peristiwa 27 Juli 1996: Titik Balik Perlawanan Rakyat (2018) mencatat, mimbar tersebut tak disukai ABRI dan polisi.
Pangab Jenderal Feisal Tanjung bahkan menuduh mimbar tersebut sebagai makar.
