Memahami Peran Humas di Era Keterbukaan Informasi Publik

Harus Kuasai TIK

Guna mendukung pelaksanaan Government Public Relations (GPR), praktisi humas pemerintah harus menguasai teknologi informasi dan komunikasi, termasuk di dalamnya media sosial sehingga dapat mengetahui kebutuhan publik. Lebih penting lagi, humas harus mampu menjalin sinergi dan akrab dengan wartawan agar dapat mengontrol informasi yang disampaikan kepada publik.

Pada prinsipnya, di era keterbukaan informasi publik ini, posisi humas pemerintah memegang peranan penting dalam menjaga citra positif lembaga pemerintahan, agar program pemerintah dapat dilaksanakan dengan penuh semangat dalam bekerja.

Sejalan dengan semakin majunya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai akibat dari tuntutan zaman, Humas pemerintah pun harus mampu menggunakan perangkat teknologi tersebut guna mendistribusikan inforrmasi kepada publik secara cepat, tepat dan efektif agar bisa memenangkan opini (di) publik. Para praktisi Humas selalu mengungkapkan bahwa dunia public relation sedang memasuki masa kebangkitan dengan keberadaan teknologi informasi dan komunikasi. Keberadaannya membuat para praktisi humas mampu mencapai sasarannya kepada publik secara langsung tanpa intervensi pihak-pihak yang dapat menghambat kegiatan komunikasinya.

Dalam melaksanakan relasi/hubungan yang baik, penggunaan teknologi informasi dapat memberikan ruang bagi praktisi humas dalam merealisasikan tujuan yang ingin dicapai.

Sedang Bergerak

Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT di bawah kepemimpinan Dr. Jelamu Ardu Marius, M.Si sedang bergerak dalam perspektif ini untuk bisa membangun image (citra positif), menjaga kepercayaan (trust) publik terhadap berbagai program pemerintah untuk kesejahteraan rakyat, juga memenangkan opini publik.

Itulah perspektif Humas Pemprov NTT dalam mengawal misi luhur Gubernur Viktor Bungtlu Laiskdat dan Wakil Gubernur Josef Nae Soi dalam tagline; NTT Bangkit, NTT Sejahtera.

Dan, untuk melengkapi perspektif ini, Humas Provinsi NTT pun bersinergi dan bermitra dengan wartawan media cetak dan elektronik, juga netizen yang menggunakan media sosial. Artinya, Humas NTT mengajak lembaga pers untuk bekerjasama dalam membantu pemerintah dalam menyebarluaskan informasi program pembangunan kepada masyarakat. Sebab, persepsi publik tentang pemerintahan (salah satu) ditentukan oleh informasi dari media.

Mengacu kepada UU KIP pula, Biro Humas dan Protokol Setda NTT telah bekerja maksimal. Dinamika kerja dengan tenaga yang masih terbatas, Humas menjadi garda terdepan dalam mengumpulkan dan mendokumentasikan seluruh narasi pembangunan dan apa saja yang telah dilakukan Gubernur VBL dan Wagub JNS. Humas Provinsi NTT telah memberi warna baru dalam keterbukaan informasi publik di NTT yang lebih variatif; dengan menghadirkan Radio Streaming Swara NTT yang bisa diakses setiap saat; Website HumasNTT.web.id, dan secara rutin menerbitkan Majalah Warta NTT setiap tiga bulan. Juga secara periodik menerbitkan buku-buku berkualitas sebagai "cinderamata intelektual". Tak cuma itu, atas arahan Gubernur VBL, Humas pun sedang mendesain TV Streaming Pemprov NTT. Semua itu dilakukan demi mempromosikan secara masif-eskalatif potensi NTT kepada dunia.

Pada dasarnya membangun kepercayaan publik melalui jalur komunikasi dapat dilakukan dengan dua hal yaitu dengan menunjukan hasil kerja nyata dan menyusun strategi komunikasi efektif serta membentuk sikap serta perilaku dari orang yang diberi kepercayaan. Humas pemerintah seharusnya dapat memenuhi kedua hal di atas dengan peran yang kreatif dan berpikir strategis.

Untuk itu Humas Pemerintah harus dapat mengenali jati dirinya sebagai produser informasi dengan mengembangkan konten informasi yang proposional terhadap publik, utamanya mengenai kinerja lembaganya. Pada hakikatnya, pemerintah harus menjalankan fungsi publiknya secara produktif, efektif dan efisien. Humas pemerintah juga dituntut bersinergi dan berkoordinasi menjaga citra pemerintah secara keseluruhan. Publik akan menilai baik atau buruknya citra pemerintah secara keseluruhan, tidak parsial. (*)