Memahami Peran Humas di Era Keterbukaan Informasi Publik

Oleh : Valeri Guru, Kasubag Pers dan Pengelolaan Pendapat Umum Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT

POS-KUPANG.COM - PUBLIC Relations Officers (PRO) atau petugas humas memiliki posisi dan peran yang sangat strategis dan menentukan dalam menciptakan dan memperoleh good image dari masyarakat (publik internal maupun publik eksternal) terhadap instansi di mana humas berinduk.

Peran mereka pun sangat menentukan sebagai komunikator pembangunan untuk menjembatani aspirasi masyarakat di satu sisi, dan menyampaikan kebijakan serta pesan-pesan pembangunan dari pemerintah sebagai user di lain sisi; dengan tujuan agar masyarakat dapat berpartisipasi di dalam pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Sehingga tujuan pelaksanaan pembangunan dapat berhasil dengan baik.

• Di Sumba Barat Satu PDP Dirawat RSUD Sumba Barat

UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan tegas mengatur konsekuensi terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang melindungi hak atas informasi bagi Warga Negara Indonesia (WNI). Karena itu, badan publik, dalam hal ini lembaga-lembaga negara, lembaga publik non pemerintah, dan perusahaan-perusahaan publik yang mendapat dana alokasi dari APBN, APBD, dan bantuan luar negeri, mempunyai kewajiban untuk memberikan akses informasi yang terbuka dan efisien kepada publik dalam rangka transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan pemerintahan yang semakin baik dan semakin efektif.

Prof. Onong Uchjana Effendy, Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, dalam bukunya "Ilmu Komunikasi" menegaskan ada tiga fungsi yang dimiliki seorang pemraktek hubungan masyarakat (humas). Pertama, mengetahui secara pasti dan mengevaluasi opini publik. Kedua, menasihati para eksekutif (dalam hal ini pengambil kebijakan) mengenai cara-cara menangani opini publik yang timbul. Dan ketiga, menggunakan komunikasi untuk mempengaruhi opini publik.

• TIKI Cabang Utama Kupang Prediksi Kerugian Mencapai Ratusan Juta

Secara universal, humas adalah corong informasi bagi sebuah lembaga. Artinya, informasi yang dikeluarkan oleh lembaga hanya boleh keluar dari satu pintu, yaitu humas. Hal ini untuk menjaga bias dan keambiguan atas informasi yang dikeluarkan.

Dengan demikian, setiap pengambil kebijakan harus memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada humas atas kebijakan yang dikeluarkannya, yang kemudian akan diinformasikan kepada publik.

Sikap membuka diri terhadap kritik dari masyarakat, termasuk membuka dialog, melakukan komunikasi persuasif, dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan Humas merupakan sebuah keharusan. Kata kunci dari hubungan dua arah ini adalah informasi dan komunikasi.

Keterbukaan informasi publik merupakan langkah strategis dalam mengawal dan mewujudkan tata kelola negara yang bersih, profesional dan berwibawa, serta mengembangan tatanan masyarakat informasi yang sehat. Dengan demikian, peran humas tidak hanya sebagai corong tetapi ia juga menjadi media komunikatif yang menghubungkan pemerintah dan masyarakat, sehingga menghasilkan timbal-balik yang positif dan saling menguntungkan.

Dinamika perubahan menuntut humas pemerintah lebih adaptif, modern, kredible dan profesional terhadap perkembangan global, regional maupun nasional. Profesi humas merupakan profesi terbuka, yang dapat diakses oleh siapapun yang memiliki kompetensi. Untuk itu, mempersiapkan praktisi humas pemerintah yang berwawasan luas di saat kini bukanlah semata tuntutan, tapi telah menjadi kebutuhan.

Kehumasan pemerintah mempunyai tantangan dalam membangun sistem informasi dan komunikasi publik yang berkualitas, profesional dan proporsional. Indonesia saat ini menduduki peringkat 53, yang awalnya di posisi 67, dalam hal keberhasilan teknologi informasi. Era baru Indonesia saat ini adalah era demokrasi digital.

Karena itu, Humas pemerintah diharuskan mampu mengemas sistem pengelolaan dan pengemasan informasi yang dibutuhkan publik, akurat, dan menarik .Harapannya dengan adanya informasi yang sesuai dengan kebutuhan publik dan acceptable maka kepuasan publik bisa tercapai.

Seiring dengan perkembangan era reformasi dan keterbukaan informasi publik, peran humas semakin strategis. Sebagai komunikator publik, fungsi humas pemerintah harus mensosialisasikan kebijakan lembaganya, memberikan pelayanan, menyebarluaskan pesan atau informasi serta mengedukasi masyarakat mengenai kebijakan hingga program-program kerja lembaganya kepada masyarakat.

Humas juga bertindak sebagai mediator yang proaktif dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak, dan menampung aspirasi serta memperhatikan keinginan-keinginan publiknya dilain pihak, dan berperan menciptakan iklim yang kondusif.

Manajemen komunikasi yang baik diharapkan mampu membangun ruang publik yang memberikan kanal bagi proses komunikasi dan interaksi seimbang antara pemerintah dengan publik dan sebaliknya. Namun demikian, realita menunjukan sebagian besar humas pemerintah belum menjalankan tugas dan fungsinya. Masih banyak kendala yang dihadapi seperti kompetensi SDM, pola koordinasi, program kegiatan, kelembagaan, dan infrastruktur, termasuk dukungan finansial.

Harus Kuasai TIK

Guna mendukung pelaksanaan Government Public Relations (GPR), praktisi humas pemerintah harus menguasai teknologi informasi dan komunikasi, termasuk di dalamnya media sosial sehingga dapat mengetahui kebutuhan publik. Lebih penting lagi, humas harus mampu menjalin sinergi dan akrab dengan wartawan agar dapat mengontrol informasi yang disampaikan kepada publik.

Pada prinsipnya, di era keterbukaan informasi publik ini, posisi humas pemerintah memegang peranan penting dalam menjaga citra positif lembaga pemerintahan, agar program pemerintah dapat dilaksanakan dengan penuh semangat dalam bekerja.

Sejalan dengan semakin majunya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai akibat dari tuntutan zaman, Humas pemerintah pun harus mampu menggunakan perangkat teknologi tersebut guna mendistribusikan inforrmasi kepada publik secara cepat, tepat dan efektif agar bisa memenangkan opini (di) publik. Para praktisi Humas selalu mengungkapkan bahwa dunia public relation sedang memasuki masa kebangkitan dengan keberadaan teknologi informasi dan komunikasi. Keberadaannya membuat para praktisi humas mampu mencapai sasarannya kepada publik secara langsung tanpa intervensi pihak-pihak yang dapat menghambat kegiatan komunikasinya.

Dalam melaksanakan relasi/hubungan yang baik, penggunaan teknologi informasi dapat memberikan ruang bagi praktisi humas dalam merealisasikan tujuan yang ingin dicapai.

Sedang Bergerak

Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT di bawah kepemimpinan Dr. Jelamu Ardu Marius, M.Si sedang bergerak dalam perspektif ini untuk bisa membangun image (citra positif), menjaga kepercayaan (trust) publik terhadap berbagai program pemerintah untuk kesejahteraan rakyat, juga memenangkan opini publik.

Itulah perspektif Humas Pemprov NTT dalam mengawal misi luhur Gubernur Viktor Bungtlu Laiskdat dan Wakil Gubernur Josef Nae Soi dalam tagline; NTT Bangkit, NTT Sejahtera.

Dan, untuk melengkapi perspektif ini, Humas Provinsi NTT pun bersinergi dan bermitra dengan wartawan media cetak dan elektronik, juga netizen yang menggunakan media sosial. Artinya, Humas NTT mengajak lembaga pers untuk bekerjasama dalam membantu pemerintah dalam menyebarluaskan informasi program pembangunan kepada masyarakat. Sebab, persepsi publik tentang pemerintahan (salah satu) ditentukan oleh informasi dari media.

Mengacu kepada UU KIP pula, Biro Humas dan Protokol Setda NTT telah bekerja maksimal. Dinamika kerja dengan tenaga yang masih terbatas, Humas menjadi garda terdepan dalam mengumpulkan dan mendokumentasikan seluruh narasi pembangunan dan apa saja yang telah dilakukan Gubernur VBL dan Wagub JNS. Humas Provinsi NTT telah memberi warna baru dalam keterbukaan informasi publik di NTT yang lebih variatif; dengan menghadirkan Radio Streaming Swara NTT yang bisa diakses setiap saat; Website HumasNTT.web.id, dan secara rutin menerbitkan Majalah Warta NTT setiap tiga bulan. Juga secara periodik menerbitkan buku-buku berkualitas sebagai "cinderamata intelektual". Tak cuma itu, atas arahan Gubernur VBL, Humas pun sedang mendesain TV Streaming Pemprov NTT. Semua itu dilakukan demi mempromosikan secara masif-eskalatif potensi NTT kepada dunia.

Pada dasarnya membangun kepercayaan publik melalui jalur komunikasi dapat dilakukan dengan dua hal yaitu dengan menunjukan hasil kerja nyata dan menyusun strategi komunikasi efektif serta membentuk sikap serta perilaku dari orang yang diberi kepercayaan. Humas pemerintah seharusnya dapat memenuhi kedua hal di atas dengan peran yang kreatif dan berpikir strategis.

Untuk itu Humas Pemerintah harus dapat mengenali jati dirinya sebagai produser informasi dengan mengembangkan konten informasi yang proposional terhadap publik, utamanya mengenai kinerja lembaganya. Pada hakikatnya, pemerintah harus menjalankan fungsi publiknya secara produktif, efektif dan efisien. Humas pemerintah juga dituntut bersinergi dan berkoordinasi menjaga citra pemerintah secara keseluruhan. Publik akan menilai baik atau buruknya citra pemerintah secara keseluruhan, tidak parsial. (*)