Penutupan Bandara Kewenangan Pemerintah Pusat

Penutupan Bandara dan Pelabuhan Laut merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak bisa menutup

Penutupan Bandara Kewenangan Pemerintah Pusat
Oby Lewanmeru
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi NTT, Isyak Nuka 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM/KUPANG - Penutupan Bandara dan Pelabuhan Laut merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak bisa menutup bandara maupun pelabuhan laut.

Hal ini disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTT, Dr. Jelamu Ardu Marius, M.Si ,Jumat (27/3/2020).
Menurut Marius, Gubernur NTT telah menegaskan bahwa NTT tidak ada lockdown ,yang ada adalah memperketat pengawasan di bandara-bandara dan pelabuhan laut.

"Kita minta warga NTT yang masuk ke NTT saat ini, yang mungkin kekuatiran dan datang kembali ke NTT,kita harapkan agar memastikan dirinya sehat. Dalam peejalanan baik melalui pesawat maupun kapal laut agar tetap waspada," kata Marius.

Wabah Corona Virus, Nasib Liga 1 2020, Sponsor dan Gaji Pemain Persib Bandung? Penjelasan Manajemen

Dijelaskan, ketika tiba di pelabuhan dan bandara, maka harus mengikuti prosedur baik di pelabuhan laut atau bandara.

Simak Komentar Bomber Haus Gol Persib Bandung Wander Luiz, Liga 1 2020 Dihentikan Sementara, Info

" Ada kartu kewaspadaan kesehatan yang harus diisi agar pemerintah bisa memantau. Karena itu,kita harapkan masyarakat bisa menaati hal ini," katanya.

Dia juga meminta agar masyarajat NTT tetap mematuhi soal social distancing dan physical distancing dalam rangka pencegahan Covid-19.

Kepala Dinas Perhubungan NTT, Isyak Nuka, S.T, M.M mengatakan, tidak ada penutupan Bandara maupun pelabuhan, karena,kewenangan itu ada di pemerintah pusat.

"Tidak ada penutupan bandara atau pelabuhan. Semua normal seperti biasa yang ada adalah pengawasan diperketat," kata Isyak.

Isyak menjelaskan, Pemprov NTT mendororong operator, pengelola bandara dan pelabuhan untuk benar-benar melakukan prtokol kesehatan baik dari WHO dan juga Kemenkes RI.

Untuk diketahui sampai dengan Kamis (26/3/2020) malam, jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) di Provinsi NTT mencapai 301 orang. Sebanyak 26 orang telah selesai masa pemantauan, 7 orang dalam perawatan di rumah sakit sedangkan sisanya melakukan karantina mandiri.

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved