Berita Populer
Begini Tingkat Penyerapan APBD NTT Tahun Anggaran 2019
Penyerapan anggaran paling rendah di beberapa OPD, termasuk juga Dinas PUPR masih rendah
Penulis: Gecio Viana | Editor: Alfons Nedabang
"Tapi kita tetap dorong agar mereka segera ambil uang muka itu sekaligus kita mendorong untuk percepat atau akselerasi pembangunan-pembangunan yang mereka kerja saat ini. Karena waktu tinggal sedikit kita kasih batas waktu sampai 15 Desember," kata Gidion saat dikonfirmasi Rabu (20/11/2019).
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sumba Timur, Umbu N Wohangara menjelaskan, realisasi anggaran 59,22 persen itu terhitung dari 154 instansi di Sumba Timur dengan total anggaran setelah perubahan sebesar Rp 1.286.517.077.942,96.
• The Jakmania Antusias Ikuti Tour Tandang Persija Jakarta ke Malang Lawan Arema FC, Simak Info
"Realisasi Rp 768.898.937.575,00 dan lebih atau kurang sebesar Rp 524.618.140.367,96. Tapi biasanya sampai dengan Desember pasti akan meningkat realisasi penyerapan anggaran ini," kata Wohangara.
Belum Optimal
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Provinsi NTT, Lidya Kurniawati Christyana memaparkan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2019. Menurutnya, ada pola yang membaik namun belum eksponensial atau revolusioner.
Akselerasi lonjakan penyerapan masih di triwulan akhir tahun berjalan. Kondisi tersebut tentu saja belum dapat memberikan kontribusi optimal belanja pemerintah bagi stimulus perekonomian di NTT.
• VIDEO: Jerih Lelahnya Tak Kunjung Dibayar, Guru GTT Di Ende Ancam Mogok Mengajar. Tonton Videonya
"Berdasarkan data per hari ini, penyerapan anggaran menunjukan angka di 73,34 persen. Maka, beberapa hari ke depan harus diselesaikan sekitar 27 persen. Penyerapan anggaran ini jauh lebih tinggi dibanding dengan tingkat nasional yang dilaporkan oleh menteri dalam siaran pers tadi malam yang menyentuh angka 73,1 persen," sebut Lidya saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2020 di Aula Fernandez Kantor Gubernur NTT, Selasa (19/11/2019),
Lidya mengingatkan kembali terkait dengan sisa waktu yang tinggal beberapa hari menutup pelaksanaan anggaran tahun 2019. Ia berharap, seluruh satuan kerja vertikal dan pemerintah daerah dalam penyaluran DAK fisik dan dana desa dapat segera menyelesaikan seluruh persyaratan jalur dan mengajukan kepada Kantor Pelayanan sesuai dengan batas waktunya.
• Inilah Mantan Pacar Nagita Slavina yang Konon Buatnya Menangis, Raffi Ahmad Syok dan Lakukan Ini
Sebagai evaluasi dan penyempurnaan di tahun 2020, lanjutnya, capaian realisasi penyaluran DAK fisik dan dana desa tahun 2019 secara keseluruhan diproyeksikan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018.
Hal tersebut dengan memperhatikan pekerjaan yang dilaksanakan atau yang dikontrakkan sebesar 93 persen dari total alokasi DAK fisik menurun dibandingkan dengan tahun 2018 yang pekerjaan dikontrakkan mencapai 95 persen.
Penurunan persentase disebabkan oleh beberapa hal antara lain terdapatnya kondisi gagal lelang, terlambatnya lelang, kegiatan tidak jadi dilaksanakan karena proses perizinan AMDAL, kegiatan tidak sesuai dengan dokumen pada DPA, dan lokasi pekerjaan tidak sesuai dengan tata ruang wilayah.
• Atasi Kelangkaan BBM, Kapal Mini Tanker PT Hikam Belum Dapat Izin Berlabuh dari Pemda Lembata
Sementara itu, untuk realisasi penyaluran dana desa tahun 2019 diproyeksikan sampai dengan akhir tahun mencapai 99,5 persen, sedangkan tahun 2018 mencapai 99,9 persen. Hal ini disebabkan terdapatnya dana desa yang masih belum digunakan dan masih berada di rekening kas umum daerah.
"Kami mengharapkan bahwa tahun 2020 kiranya kita semua dapat mempersiapkan dengan lebih dini, lebih matang memulai perencanaan, menyelesaikan penyusunan APBD tepat waktu, melaksanakan tepat waktu, dan melakukan evaluasi serta monitoring, sejalan dengan apa yang disampaikan hari ini dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian NTT," ujar Lidya.
• Dua Pemain Andalan Persib Bandung telah Kembali Usai Bela Timnas, Siap Main Lawan Barito Putera?
Dia mengharapkan, penyusunan APBD dan peraturan kepala daerah mengenai tata cara pembagian dan rincian dana desa segera ditetapkan sehingga penyaluran dapat dilakukan di bulan Januari 2020.
"Semoga pelaksanaan anggaran berjalan lebih baik, memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatNTT," harap Lidya. (yel/rob/cr1/ii)