Begini Tingkat Penyerapan APBD NTT Tahun Anggaran 2019

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT menjelang berakhir tahun anggaran 2019 baru mencapai 57,88 persen atau setara Rp 3,33 triliun dari total APBD Rp 5,76 triliun.

Keterlambatan menyerap anggaran tentu berdampak pada stimulus ekonomi yang tidak optimal. Keterlambatan menyerap anggaran juga berdampak pada kualitas penggunaan anggaran.

Semakin lama alokasi anggaran digunakan, semakin sedikit waktu yang tersedia untuk memanfaatkannya. Pelaksanaan proyek atau program pembangunan molor dari waktu yang sudah direncanakan.

• Ombudsman NTT: Ada Jaksa TP4D Makelar Proyek

Data realisasi APBD NTT tahun anggaran 2019 diperoleh Pos Kupang dari Komisi III DPRD NTT, Selasa (19/11/2019). Tercantum nama 42 organisasi perangkat daerah (OPD) atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) beserta total anggaran dan realisasi. Pada bagian atas tertulis Rekapitulasi Realisasi APBD Per SKPD Keadaan S/D 11 Oktober 2019.

Penyerapan anggaran paling rendah justru terjadi ada pada beberapa SKPD kemakmuran, seperti Dinas Pariwisata dengan 53,33 persen, Dinas Pertanian 53,04 persen, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan realisasi anggaran 43 persen.

Berikutnya, RSUD Prof WZ Johannes Kupang 33 persen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 43,22 persen, Dinas ESDM dengan 46,94 persen dan Badan Keuangan Daerah 47, 25 persen.

• Bupati Niga Dapawole: Pantai Selatan Pusat Wisata Sumba Barat

Sedangkan SKPD dengan realisasi anggaran tertinggi adalah Biro Ekonomi (79,48 persen), DPRD NTT (78 persen), Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (77,99 persen), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (77,57 persen) dan Sekretariat DPRD NTT (75,37 persen).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) NTT, Lecky F Koli, STP mengatakan, realisasi belanja langsung trermasuk proyek fisik baru mencapai 53,02 persen atau setara dengan Rp 1,19 triliun dari total anggaran belanja langsung yang bersumber dari APBD NTT Rp 2,2 triliun.

"Jadi posisi pencapaian atau realisasi penyerapan anggaran sudah 53,02 persen.
Anggaran yang sudah terserap ini adalah anggaran untuk belanja langsung," kata Lecky saat di kantornya, Jumat (15/11/2019).

• Tangani Masalah Hukum, Kejari Sumba Timur dan Pegadaian Cabang Prailiu dan Waingapu Teken MoU

Dia menjelaskan, belanja langsung ini berkaitan dengan proyek atau pekerjaan yang langsung menyentuh di masyarakat. Menurutnya, belanja langsung sangat penting dan utama karena dirasakan langsung masyarakat.

"Memang ada sedikit keterlambatan sehingga penyerapannya masih rendah.
Penyerapan anggaran paling rendah antara lain di beberapa OPD, termasuk juga di Dinas PUPR masih rendah," ujar Lecky.

Dia menyebut beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) dengan realisasi penggunaan anggaran rendah, yaitu Dinas PUPR NTT (45 persen), Badan Keuangan (45 persen), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (42 persen) serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (31,45 persen).

• ZODIAK BESOK Sabtu 23 November 2019, Aquarius Merenung, Sagitarius Senang-senang, Zodiak Lain?

"Paling banyak keterlambatan pada proyek fisik, karena banyak juga proyek fisik yang dalam proses penyelesaian kontrak. Mudah-mudahan semua bisa terserap. Kita harapkan bisa tuntas November 2019 ini sehingga tidak ada SILPA," imbuh Lekcy.

Lecky mengatakan, pihaknya terus mendorong semua OPD agar melakukan percepatan pelaksanaan pembangunan dan penyerapan anggaran.

"Kita terus dorong dan pantau hambatan-hambatan yang ditemukan di lapangan serta upaya untuk terapi agar mempercepat proses pelaksanaan proyek. Proyek di Dinas PUPR sudah 45 persen,tapi ada perencanaan dengan melibatkan sumber daya, tenaga kerja dan peralatan untuk percepatan pembangunan," ujarnya.

• KABAR BAIK Bagi Persib Bandung Jelang Lawan Barito Putera, Tambahan 3 Pemain Handal Telah Kembali