Berita Populer

Begini Tingkat Penyerapan APBD NTT Tahun Anggaran 2019

Penyerapan anggaran paling rendah di beberapa OPD, termasuk juga Dinas PUPR masih rendah

Penulis: Gecio Viana | Editor: Alfons Nedabang
POS-KUPANG.COM/GECIO VIANA
ILUSTRASI gedung NTT Fair di Bimoku Kelurahan Lasiana Kota Kupang 

Wakil Ketua Komisi III DPRD NTT, Viktor Mado Watun mengatakan, pemerintah perlu lebih jeli lagi dalam melakukan penyerapan anggaran. "Saya melihat ada beberapa OPD yang menjadi fokus program pemerintah, justru masih rendah dalam penyerapan anggaran," kata Viktor.

Dia mencontohkan Dinas PUPR, yang realisasi anggaran masih rendah. Sementara saat ini pemerintah sedang berencana meminjam dana Rp 900 miliar untuk pembangunan jalan.

"Penyerapan anggaran yang ada saja masih rendah, bagaimana kita mau tambah anggaran lagi untuk bangun infrastruktur? Saya lihat masih lemah OPD teknis dalam mengeksekusi anggaran demi percepatan pembangunan," tandasnya.

Kata Mantan Bupati TTS Daniel Banunaek Seusai Dilantik Menjadi Ketua LPA Amanatun

Ketua Komisi III DPRD NTT, Hugo Rehi Kalembu meminta Inspektorat melakukan inspeksi ke OPD-OPD untuk mengecek penyerapan anggaran. Apabila ada kendala maka langsung dicarikan solusi

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD NTT, Hugo Rehi Kalembu
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD NTT, Hugo Rehi Kalembu (POS-KUPANG.COM/OBY LEWANMERU)

Menurut Hugo, penyerapan anggaran tergantung pada OPD sebagai instansi teknis pelaksanaan pembangunan. "Dalam menjalankan tugas, perlu pengawasan. Nah, ini tugas Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan rutin, termasuk mengawasi penyerapan anggaran," kata Hugo saat ditemui di Gedung DPRD NTT, Rabu (20/11/2019)

Politikus Partai Golkar ini mengatakan, Inspektorat harus lebih dihidupkan karena berperan sebagai lembaga pengawasan internal.

VIDEO: BBM di Lewoleba, Lembata, Habis Cepat Sekali. Ada Apa Ya? Tonton Videonya

"Pengawasan internal termasuk melakukan pemeriksaan progres realisasi anggaran itu adalah tugas inspektorat. Kalau Inspektorat periksa baru bisa kita ketahui di mana kendalanya," ujar Hugo.

Dia mengusulkan Inspektorat diberi tambahan anggaran operasional agar dapat melakukan pemeriksaan-pemeriksaan ke OPD-OPD. "Saat ini memang pemerintah atau kepala-kepala OPD dan para asisten harus koordinasikan dengan OPD-OPD agar bisa melakukan koordinasi pengawasan," katanya.

Menyinggung tahun anggaran 2019 tersisa satu bulan, Hugo mengatakan, penyerapan anggaran kembali pada setiap OPD.

Wakapolda NTT Brigjen Polisi Johni Asadoma: Siswa Harus Siap Hadapi Tantangan Global

Dia mengharapkan, eksekutif lebih gesit sehingga penyerapan anggaran lebih baik dan dapat menghindari banyaknya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) di akhir tahun.

"Tingkat penyerapan anggaran itu menunjukkan keberhasilan OPD mengeksekusi program-program yang menyentuh langsung pada masyarakat. Kita harapkan waktu yang ada ini dimanfaatkan untuk menuntaskan program terutama dengan biaya-biaya belanja langsung," tandasnya.

Bupati Gidion Optimistis

Sama seperti Pemprov NTT, pemerintah kabupaten juga mengalami pelambatan penyerapan anggaran. Sampai dengan 10 November 2019, realisasi APBD Sumba Timur baru mencapai 59,22 persen.

Bupati Sumba Timur, Gidion Mbilijora optimistis hingga akhir tahun 2019 realisasi anggaran mencapai 100 persen.

Ayo Indonesia Monitoring di Kebun Kopi Petani Manggarai Timur, Ini Laporannya

Gidion mengatakan, kendala yang dihadapi saat ini adalah banyak pengusaha atau pihak ketiga belum mengambil uang muka. Menurutnya, pihak ketiga mengerjakan proyek dengan menggunakan uang pribadi.

Halaman
123
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved