Begini Tingkat Penyerapan APBD NTT Tahun Anggaran 2019

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT menjelang berakhir tahun anggaran 2019 baru mencapai 57,88 persen atau setara Rp 3,33 triliun dari total APBD Rp 5,76 triliun.

Keterlambatan menyerap anggaran tentu berdampak pada stimulus ekonomi yang tidak optimal. Keterlambatan menyerap anggaran juga berdampak pada kualitas penggunaan anggaran.

Semakin lama alokasi anggaran digunakan, semakin sedikit waktu yang tersedia untuk memanfaatkannya. Pelaksanaan proyek atau program pembangunan molor dari waktu yang sudah direncanakan.

• Ombudsman NTT: Ada Jaksa TP4D Makelar Proyek

Data realisasi APBD NTT tahun anggaran 2019 diperoleh Pos Kupang dari Komisi III DPRD NTT, Selasa (19/11/2019). Tercantum nama 42 organisasi perangkat daerah (OPD) atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) beserta total anggaran dan realisasi. Pada bagian atas tertulis Rekapitulasi Realisasi APBD Per SKPD Keadaan S/D 11 Oktober 2019.

Penyerapan anggaran paling rendah justru terjadi ada pada beberapa SKPD kemakmuran, seperti Dinas Pariwisata dengan 53,33 persen, Dinas Pertanian 53,04 persen, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan realisasi anggaran 43 persen.

Berikutnya, RSUD Prof WZ Johannes Kupang 33 persen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 43,22 persen, Dinas ESDM dengan 46,94 persen dan Badan Keuangan Daerah 47, 25 persen.

• Bupati Niga Dapawole: Pantai Selatan Pusat Wisata Sumba Barat

Sedangkan SKPD dengan realisasi anggaran tertinggi adalah Biro Ekonomi (79,48 persen), DPRD NTT (78 persen), Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (77,99 persen), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (77,57 persen) dan Sekretariat DPRD NTT (75,37 persen).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) NTT, Lecky F Koli, STP mengatakan, realisasi belanja langsung trermasuk proyek fisik baru mencapai 53,02 persen atau setara dengan Rp 1,19 triliun dari total anggaran belanja langsung yang bersumber dari APBD NTT Rp 2,2 triliun.

"Jadi posisi pencapaian atau realisasi penyerapan anggaran sudah 53,02 persen.
Anggaran yang sudah terserap ini adalah anggaran untuk belanja langsung," kata Lecky saat di kantornya, Jumat (15/11/2019).

• Tangani Masalah Hukum, Kejari Sumba Timur dan Pegadaian Cabang Prailiu dan Waingapu Teken MoU

Dia menjelaskan, belanja langsung ini berkaitan dengan proyek atau pekerjaan yang langsung menyentuh di masyarakat. Menurutnya, belanja langsung sangat penting dan utama karena dirasakan langsung masyarakat.

"Memang ada sedikit keterlambatan sehingga penyerapannya masih rendah.
Penyerapan anggaran paling rendah antara lain di beberapa OPD, termasuk juga di Dinas PUPR masih rendah," ujar Lecky.

Dia menyebut beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) dengan realisasi penggunaan anggaran rendah, yaitu Dinas PUPR NTT (45 persen), Badan Keuangan (45 persen), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (42 persen) serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (31,45 persen).

• ZODIAK BESOK Sabtu 23 November 2019, Aquarius Merenung, Sagitarius Senang-senang, Zodiak Lain?

"Paling banyak keterlambatan pada proyek fisik, karena banyak juga proyek fisik yang dalam proses penyelesaian kontrak. Mudah-mudahan semua bisa terserap. Kita harapkan bisa tuntas November 2019 ini sehingga tidak ada SILPA," imbuh Lekcy.

Lecky mengatakan, pihaknya terus mendorong semua OPD agar melakukan percepatan pelaksanaan pembangunan dan penyerapan anggaran.

"Kita terus dorong dan pantau hambatan-hambatan yang ditemukan di lapangan serta upaya untuk terapi agar mempercepat proses pelaksanaan proyek. Proyek di Dinas PUPR sudah 45 persen,tapi ada perencanaan dengan melibatkan sumber daya, tenaga kerja dan peralatan untuk percepatan pembangunan," ujarnya.

• KABAR BAIK Bagi Persib Bandung Jelang Lawan Barito Putera, Tambahan 3 Pemain Handal Telah Kembali

Wakil Ketua Komisi III DPRD NTT, Viktor Mado Watun mengatakan, pemerintah perlu lebih jeli lagi dalam melakukan penyerapan anggaran. "Saya melihat ada beberapa OPD yang menjadi fokus program pemerintah, justru masih rendah dalam penyerapan anggaran," kata Viktor.

Dia mencontohkan Dinas PUPR, yang realisasi anggaran masih rendah. Sementara saat ini pemerintah sedang berencana meminjam dana Rp 900 miliar untuk pembangunan jalan.

"Penyerapan anggaran yang ada saja masih rendah, bagaimana kita mau tambah anggaran lagi untuk bangun infrastruktur? Saya lihat masih lemah OPD teknis dalam mengeksekusi anggaran demi percepatan pembangunan," tandasnya.

• Kata Mantan Bupati TTS Daniel Banunaek Seusai Dilantik Menjadi Ketua LPA Amanatun

Ketua Komisi III DPRD NTT, Hugo Rehi Kalembu meminta Inspektorat melakukan inspeksi ke OPD-OPD untuk mengecek penyerapan anggaran. Apabila ada kendala maka langsung dicarikan solusi

Menurut Hugo, penyerapan anggaran tergantung pada OPD sebagai instansi teknis pelaksanaan pembangunan. "Dalam menjalankan tugas, perlu pengawasan. Nah, ini tugas Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan rutin, termasuk mengawasi penyerapan anggaran," kata Hugo saat ditemui di Gedung DPRD NTT, Rabu (20/11/2019)

Politikus Partai Golkar ini mengatakan, Inspektorat harus lebih dihidupkan karena berperan sebagai lembaga pengawasan internal.

• VIDEO: BBM di Lewoleba, Lembata, Habis Cepat Sekali. Ada Apa Ya? Tonton Videonya

"Pengawasan internal termasuk melakukan pemeriksaan progres realisasi anggaran itu adalah tugas inspektorat. Kalau Inspektorat periksa baru bisa kita ketahui di mana kendalanya," ujar Hugo.

Dia mengusulkan Inspektorat diberi tambahan anggaran operasional agar dapat melakukan pemeriksaan-pemeriksaan ke OPD-OPD. "Saat ini memang pemerintah atau kepala-kepala OPD dan para asisten harus koordinasikan dengan OPD-OPD agar bisa melakukan koordinasi pengawasan," katanya.

Menyinggung tahun anggaran 2019 tersisa satu bulan, Hugo mengatakan, penyerapan anggaran kembali pada setiap OPD.

• Wakapolda NTT Brigjen Polisi Johni Asadoma: Siswa Harus Siap Hadapi Tantangan Global

Dia mengharapkan, eksekutif lebih gesit sehingga penyerapan anggaran lebih baik dan dapat menghindari banyaknya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) di akhir tahun.

"Tingkat penyerapan anggaran itu menunjukkan keberhasilan OPD mengeksekusi program-program yang menyentuh langsung pada masyarakat. Kita harapkan waktu yang ada ini dimanfaatkan untuk menuntaskan program terutama dengan biaya-biaya belanja langsung," tandasnya.

Bupati Gidion Optimistis

Sama seperti Pemprov NTT, pemerintah kabupaten juga mengalami pelambatan penyerapan anggaran. Sampai dengan 10 November 2019, realisasi APBD Sumba Timur baru mencapai 59,22 persen.

Bupati Sumba Timur, Gidion Mbilijora optimistis hingga akhir tahun 2019 realisasi anggaran mencapai 100 persen.

• Ayo Indonesia Monitoring di Kebun Kopi Petani Manggarai Timur, Ini Laporannya

Gidion mengatakan, kendala yang dihadapi saat ini adalah banyak pengusaha atau pihak ketiga belum mengambil uang muka. Menurutnya, pihak ketiga mengerjakan proyek dengan menggunakan uang pribadi.

"Tapi kita tetap dorong agar mereka segera ambil uang muka itu sekaligus kita mendorong untuk percepat atau akselerasi pembangunan-pembangunan yang mereka kerja saat ini. Karena waktu tinggal sedikit kita kasih batas waktu sampai 15 Desember," kata Gidion saat dikonfirmasi Rabu (20/11/2019).

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sumba Timur, Umbu N Wohangara menjelaskan, realisasi anggaran 59,22 persen itu terhitung dari 154 instansi di Sumba Timur dengan total anggaran setelah perubahan sebesar Rp 1.286.517.077.942,96.

• The Jakmania Antusias Ikuti Tour Tandang Persija Jakarta  ke Malang Lawan Arema FC, Simak Info

"Realisasi Rp 768.898.937.575,00 dan lebih atau kurang sebesar Rp 524.618.140.367,96. Tapi biasanya sampai dengan Desember pasti akan meningkat realisasi penyerapan anggaran ini," kata Wohangara.

Belum Optimal

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Provinsi NTT, Lidya Kurniawati Christyana memaparkan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2019. Menurutnya, ada pola yang membaik namun belum eksponensial atau revolusioner.

Akselerasi lonjakan penyerapan masih di triwulan akhir tahun berjalan. Kondisi tersebut tentu saja belum dapat memberikan kontribusi optimal belanja pemerintah bagi stimulus perekonomian di NTT.

• VIDEO: Jerih Lelahnya Tak Kunjung Dibayar, Guru GTT Di Ende Ancam Mogok Mengajar. Tonton Videonya

"Berdasarkan data per hari ini, penyerapan anggaran menunjukan angka di 73,34 persen. Maka, beberapa hari ke depan harus diselesaikan sekitar 27 persen. Penyerapan anggaran ini jauh lebih tinggi dibanding dengan tingkat nasional yang dilaporkan oleh menteri dalam siaran pers tadi malam yang menyentuh angka 73,1 persen," sebut Lidya saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2020 di Aula Fernandez Kantor Gubernur NTT, Selasa (19/11/2019),

Lidya mengingatkan kembali terkait dengan sisa waktu yang tinggal beberapa hari menutup pelaksanaan anggaran tahun 2019. Ia berharap, seluruh satuan kerja vertikal dan pemerintah daerah dalam penyaluran DAK fisik dan dana desa dapat segera menyelesaikan seluruh persyaratan jalur dan mengajukan kepada Kantor Pelayanan sesuai dengan batas waktunya.

• Inilah Mantan Pacar Nagita Slavina yang Konon Buatnya Menangis, Raffi Ahmad Syok dan Lakukan Ini

Sebagai evaluasi dan penyempurnaan di tahun 2020, lanjutnya, capaian realisasi penyaluran DAK fisik dan dana desa tahun 2019 secara keseluruhan diproyeksikan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018.

Hal tersebut dengan memperhatikan pekerjaan yang dilaksanakan atau yang dikontrakkan sebesar 93 persen dari total alokasi DAK fisik menurun dibandingkan dengan tahun 2018 yang pekerjaan dikontrakkan mencapai 95 persen.

Penurunan persentase disebabkan oleh beberapa hal antara lain terdapatnya kondisi gagal lelang, terlambatnya lelang, kegiatan tidak jadi dilaksanakan karena proses perizinan AMDAL, kegiatan tidak sesuai dengan dokumen pada DPA, dan lokasi pekerjaan tidak sesuai dengan tata ruang wilayah.

• Atasi Kelangkaan BBM, Kapal Mini Tanker PT Hikam Belum Dapat Izin Berlabuh dari Pemda Lembata

Sementara itu, untuk realisasi penyaluran dana desa tahun 2019 diproyeksikan sampai dengan akhir tahun mencapai 99,5 persen, sedangkan tahun 2018 mencapai 99,9 persen. Hal ini disebabkan terdapatnya dana desa yang masih belum digunakan dan masih berada di rekening kas umum daerah.

"Kami mengharapkan bahwa tahun 2020 kiranya kita semua dapat mempersiapkan dengan lebih dini, lebih matang memulai perencanaan, menyelesaikan penyusunan APBD tepat waktu, melaksanakan tepat waktu, dan melakukan evaluasi serta monitoring, sejalan dengan apa yang disampaikan hari ini dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian NTT," ujar Lidya.

• Dua Pemain Andalan Persib Bandung telah Kembali Usai Bela Timnas, Siap Main Lawan Barito Putera?

Dia mengharapkan, penyusunan APBD dan peraturan kepala daerah mengenai tata cara pembagian dan rincian dana desa segera ditetapkan sehingga penyaluran dapat dilakukan di bulan Januari 2020.

"Semoga pelaksanaan anggaran berjalan lebih baik, memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatNTT," harap Lidya. (yel/rob/cr1/ii)