Soal Tudingan Bupati Ray Terkait Perombakan Anggaran, Begini Alasan DPRD TTU
Soal tudingan Bupati Ray terkait perombakan anggaran, begini alasan DPRD TTU
Soal tudingan Bupati Ray terkait perombakan anggaran, begini alasan DPRD TTU
POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU - Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes, S.Pt dalam klarifikasinya usai kisruh dengan salah seorang anggota DPRD TTU Fabianus One Alisiono, menuding bahwa anggota DPRD TTU merombak, merubah volume, dan menghilangkan program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemerintah.
Atas tudingan tersebut, Ketua Fraksi Ampera, Frengky Saunoah mengatakan, DPR Kabupaten TTU tidak merombak, merubah volume, dan menghilangkan program, tetapi merasionalisasikan anggaran yang diusulkan oleh pemerintah daerah.
• BREAKING NEWS: Seorang Siswi SMA di Ende Jadi Korban Pencabulan Oknum Guru
Frengky mengatakan, berkaitan dengan program beda rumah tidak layak huni (berarti) yang diajukan sebesar Rp. 200 miliar lebih, namun DPRD TTU hanya menyetujui Rp. 65 miliar. Menurutnya, pengurangan anggaran tersebut karena DPRD TTU mengevaluasi kinerja dari pemerintah dalam melaksanakan program ini.
"Saya sudah bilang di tahun 2016, Rp. 14 miliar yang kita alokasikan, realisasi nol rupiah, tahun anggaran 2017, Rp. 45 miliar, realisasi nol rupiah, tahun 2018, Rp. 60 miliar, yang jalan hanya dua desa saja, mungkin Rp. 1,8 miliar realisasinya, lalu di tahun 2019 ini, kita sepakat Rp. 14 miliar untuk 9 desa. Fakta sampai dengan saat ini berjalan hanya 7 desa saja, lalu di tahun 2020 mengusulkan Rp. 200 miliar, alat ukur apa yang kami pakai untuk menyetujui. Ini kan harus anggaran berbasis kinerja," terangnya.
• Peneliti ICW Minta Presiden Jokowi Segera Tunjuk Dewan Pengawas KPK, Ini Alasannya
Atas masalah tersebut, kata Frengky, dalam diskusi dengan OPD teknis DPRD dan pemerintah telah menyepakati dengan anggaran Rp. 65 miliar. Sebab pelaksanaan untuk program tersebut menggunakan sistem swakelola.
"Ada ketentuan-ketentuan, ada perlem LKPP nomor 8 kalau tidak salah yang menjadi rujukan, dan itu tahapannya panjang, sehingga kita sepakati Rp. 65 miliar dulu, nanti dalam pembahasan RAPBD kita lihat apa bisa bertambah atau berkurang, nanti kita bahas di RAPBD, karena kita mau melihat progres di tahun 2019 ini. Kalau Rp. 14 miliar untuk 9 desa realisasinya hanya 7 desa, bagaimana mungkin bermimpi untuk kelolah Rp. 200 miliar," ungkapnya.
Frengky mengatakan, atas selisih tersebut, pihaknya menambahkan untuk kegiatan pembangunan jalan di Dinas PUPR dan Dinas PRKPP Kabupaten TTU.
"Karena kita membutuhkan infrastruktur, dan itu lokasinya bukan DPRD yang menetapkan tetapi semua ruas jalan yang direncanakan pemerintah untuk dibangun, dan itu yang dimasukan oleh dinas teknis, bukan kami yang memasukan. Tetapi kami yang mengalokasikan angka," jelasnya.
Frengky menambahkan, penambahan kegiatan tersebut dilakikan untuk semua ruas jalan yang sudah pemerintah usulkan dalam aplikasi krisna untuk dibiayai oleh DAK. Menurutnya, jika nanti kegiatan tersebut tidak semua bisa ditanggulangi melalui DAK maka bisa ditanggulangi melalui DAU.
"Jadi kegiatan yang ditambahkan itu merupakan perencanaan dari pemerintah daerah, yang sudah direncanakan oleh OPD teknis selama ini," terangnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi)
