Peneliti ICW Minta Presiden Jokowi Segera Tunjuk Dewan Pengawas KPK, Ini Alasannya

Peneliti ICW minta Presiden Jokowi segera tunjuk dewan pengawas KPK, ini alasannya

Peneliti ICW Minta Presiden Jokowi Segera Tunjuk Dewan Pengawas KPK, Ini Alasannya
KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN
Peneliti Indonesia Corruption Watch ( ICW) Kurnia Ramadhana dalam diskusi di kantor ICW, Jakarta, Minggu (3/11/2019). 

Peneliti ICW minta Presiden Jokowi segera tunjuk dewan pengawas KPK, ini alasannya

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Peneliti Indonesia Corruption Watch ( ICW) Kurnia Ramadhana menilai, adanya Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK akan membuat kinerja lembaga antirasuah itu melambat.

"Ketika Jokowi sebut akan melantik dewan pengawas bulan Desember, kami menyimpulkan, Presiden tidak paham bagaimana memperkuat lembaga anti-korupsi," kata Kurnia kepada Kompas.com, Selasa (5/11/2019).

Belum Ada Permintaan Turun Kelas BPJS Kesehatan di Kantor Atambua

"Implikasinya ke depan, penegakan hukum di KPK akan jalan lambat karena terhambat oleh birokrasi perizinan," ujar dia.

Kurnia mengatakan, pihaknya tak sependapat dengan Presiden Jokowi yang menganggap bahwa dewan pengawas harus ada untuk mengawasi kinerja KPK.

Sebab, secara teori KPK merupakan lembaga negara yang independen. Di negara mana pun, kata dia, lembaga negara independen tidak memiliki dewan pengawas yang ditunjuk pemerintah.

Gara-gara Dituding Warganet Kasusnya Rekayasa, Penyidik KPK Novel Baswedan Buka Suara

Ketimbang dewan pengawas, kata dia, justru yang paling penting adalah sistem pengawasan. "Dan itu (sistem pengawasan) sudah berjalan di KPK dengan adanya deputi pengawas internal dan pengaduan masyarakat," kata Kurnia.

Menurut Kurnia, ICW tidak akan memberi penilaian terhadap sosok yang akan dipilih Jokowi sebagai Dewan Pengawas KPK.

Sebab, secara konsep pembentukan dewan pengawas yang ditunjuk pemerintah sudah dinilai sebagai ketidakpahaman Presiden untuk penguatan KPK itu sendiri.

Dewan pengawas dinilai akan memperlambat kinerja KPK karena dalam UU KPK hasil revisi tersebut dikatakan bahwa setiap tindakan KPK yang bersifat pro justicia harus melalui izin mereka.

Halaman
12
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved