Rakor Perbatasan: NTT Dorong Pembangunan Perbatasan Berbasis Kabupaten

Rakor perbatasan: Provinsi NTT dorong pembangunan perbatasan berbasis kabupaten

Rakor Perbatasan: NTT Dorong Pembangunan Perbatasan Berbasis Kabupaten
POS-KUPANG.COM/RYAN NONG
Kepala BPP NTT Linus Lusi 

Rakor perbatasan: Provinsi NTT dorong pembangunan perbatasan berbasis kabupaten

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Rapat Koordinasi Pembanguan dan Pengembangan Perbatasan tingkat Pemerintah Provinsi NTT mendorong percepatan pembangunan wilayah perbatasan berbasis kabupaten perbatasan. Hal ini terangkum dari rangkaian diskusi dalam Rakor yang berlangsung di Hotel Sahid Timore Kupang, Provinsi NTT pada Selasa (20/8/2019).

Rakor yang berlangsung sejak pukul 08.00 Wita itu menghadirkan para narasumber nasional yaitu Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Pedesaan Bapenas RI, DR. Felix Wanggai, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan Kementerian PUPR Ir. Agusta Ersada Sinulingga, serta Kepala Bidang Perencanaan Deputi Pengelolaan Perbatasan Antar Negara Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Ir Panca Adiwibawa.

Kasus Ganti Rugi Rp 408 Juta Fransiska Ceriah Gugatan Alfridus Arianto Tidak Diterima Hakim

Selain para narasumber nasional, tampil pula para kepala daerah kabupaten perbatasan di NTT yaitu Bupati Kupang Korinus Masneno, Bupati TTU Ray Fernandz dan Wakil Bupati Alor Imran Duru, serta kepala Balitbangda Provinsi NTT Lucky Kolin.

Kepala BPP NTT Linus Lusi kepada POS-KUPANG.COM mengatakan bhawa pelaksanaan rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk melahirkan maping perencanaan percepatan pembangunan khusunya di tujuh kabupaten perbatasan di NTT.

Lihat, Ini Kegiatan Panitia Meriahkan HUT ke 50 Desa Sebowuli di Kabupaten Ngada

"Sasaran kita yakni termapingnya desain perencanaan percepatan pembangunan di kawasan perbatasan di tujuh kabupaten perbatasan, yang meliputi Kabupaten Kupang, TTU, Malaka, Alor, Sabu Raijua dan Rote Ndao," katanya.

Percepatan pembanguan tersebut menjadi kebutuhan karena secara kasat mata wilayah yang menjadi lokasi prioritas (lokpri) perbatasan tersebut masih serba tertinggal,di bidang infrastruktur baik pemerintahan, pendidikan, kesehatan serta layanan dasar lainnya.

"Rakor ini menjadi entri poin tersendiri buat Bappenas dan Kementerian PUPR sehingga setiap usulan dari kabupaten kota di kawasan perbatasan benar benar terakomodir dalam sebuah rencana aksi yang nyata," jelasnya.

Ia menjelasakan, usulan usulan tersebut dibuat bertahap melalui badan pengelolaan perbatasan kabupaten, kemudian naik ke provinsi juga BNP Pusat dan Bappenas dan kemudian diharapkan menyebar ke semua sektor atau bidang untuk menangani percepatan pembangunan di perbatasan tersebut.

Ia menjelasakan, dari dinamika yang berkembang di dalam forum, percepatan pembangunan perbatasan diharapkan dilakukan dengan pendekatan kabupaten peerbatasan dan bukan lagi pendekatan lokpri (lokasi prioritas).

Halaman
123
Penulis: Ryan Nong
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved