Rakor Perbatasan: NTT Dorong Pembangunan Perbatasan Berbasis Kabupaten

"Harapan kita 88 kecamatan ini bisa diakomodir, jadi mindset kita, kita mendorong bukan lokri tapi kabupten perbatasan, sehingga semua kecamatan di 12 kabupaten masuk dengan intervensi berupa DAK khusus perbatasan," katanya.

Ia mengharapkan bahwa komitemen pemerintah daerah tersebut mudah mudahan dapat diakomodir oleh pemerintah pusat.

Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan Kementerian PUPR Ir. Agusta Ersada Sinulingga kepada POS-KUPANG.COM mengapresiasi rapat koordinasi yang dilakukan untuk merumuskan percepatan pembagnuna kawasan perbatasan di NTT tersebut.

Ia menjeasakan bahwa pihaknya mengikuti konsep sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah dituangkan dalam Instruksi Presiden.

"Pada dasarnya pengembangan konsep perbatasan itu sesuai dengan tugas tugas yang dibebankan ke kementerian PUPR, kita dibebankan untuk membangun PLBN kita bangun, demikian juga jalan-jalan akses, misalnya pelayanan standar minimal PUPR seperti air, sanitasi, kita dukung," katanya.

Ia menjelasakan bahwa di dalam semua dokumen perencanaan PUPR termasuk dalam renstra pihaknya mendukung pengembangan PLBN. Hal tersebut dikatakannya, sesuai deengan instruksi presiden kepada PUPR untuk mengintervensi mulai dari siteplan, total desain serta pembagnuanannya.

Namun demikian ia berharap, kordinasi tersebut tidak hanya dilakukan terbatas pada Bapenas dan PUPR tetapi juga melibatkan lebih banyak lembaga atau kementerian untuk mendukung pengembangan ekonomi pasca pembagnuanan PLBN. (Lapran Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong)