2.708 Jiwa Penduduk di Sumba Timur Menderita Kekurangan Air Bersih Akibat Kekeringan

Pemerintah diminta agar mengalokasikan anggaran untuk mengatasi bencana kekeringan di wilayah NTT.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi V DPRD NTT, Yohanes Rumat, Selasa (23/7/2019).

Menurut Yohanes, pemerintah sebagai pengguna anggaran harus tanggap dan segera mengatasinya dengan cara-cara yang cepat dan tepat.

"Kasus kekeringan ini bukan hal baru tapi selalu terjadi setiap tahun. Karena itu, saya kira pemerintah sudah punya skema anggaran untuk atasi," kata Yohanes.

Politisi PKB NTT ini mengatakan, perlu ada dana cadangan sehingga apabila ada kasus kekeringan visa langsung diatasi. Jangan sampai masalah kekeringan sudah berdampak baru ditangani, karena alasan anggaran.
Dikatakan, perlu ada timdakan dan reaksi cepat dalam mengatasi maupun mengantisipasi masalah kekeringan di NTT.

"Paling penting kesigapan instansi teknis untuk segera melapor kepada gubernur dan selanjutnya gubernur segera memberikan laporan ke pusat," katanya.

Lima Kabupaten dan Kota di NTT Darurat Kekeringan

Sejumlah wilayah kabupaten dan kota telah menetapkan status siaga darurat kekeringan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengidentifikasi hingga, Senin (22/7/2019) kemarin, sebanyak 55 kepala daerah telah menetapkan Surat Keputusan Bupati dan Walikota Tentang Siaga Darurat Bencana Kekeringan.

Propinsi yang wilayah kabupaten dan kotanya menetapkan status siaga darurat kekeringan antara lain di Banten, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan  propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Sementara itu, wilayah kabupaten/kota yang terdampak kekeringan teridentifikasi berjumlah 75 kabupaten/kota, termasuk dua kabupaten di Bali.

Hal itu dijelaskan Plh. Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo, melalui siaran pers yang dikirim oleh Kepala Stasiun Meteorogi UMK Waingapu, Elias Limahelu di group Info BMKG Sumba, Selasa (23/7/2019) pagi.

Wibowo menjelaskan, untuk di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), terdapat lima kabupaten dan kota, yaitu Kabupaten Sumba Timur, Timor Tengah Selatan (TTS), Manggarai, Rote Ndao, dan Flores Timur, dan Kota Kupang.

Wibowo juga menjelaskan, sedangkan propinsi di sisi barat, wilayah yang telah menetapkan status ini yaitu Kabupaten Bima, Dompu dan Sumbawa.

Sementara itu, wilayah terbanyak yang menetapkan status Siaga Darurat Kekeringan yaitu Provinsi Jawa Timur. Sejumlah 25 kabupaten teridentifikasi berpotensi kekeringan. Wilayah Banten hanya di Kabupaten Lebak yang telah menetapkan status siaga.

Menghadapi darurat kekeringan, kata Wibowo, BNPB, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), telah melakukan koordinasi untuk operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC).

Pertemuan koordinasi yang digelar, Senin (22/7/2019) kemarin, menyebutkan operasi tersebut akan difokuskan pada penanganan kekeringan dan kegagalan panen di wilayah-wilayah teridentifikasi.

Lebih lanjut Wibowo juga menjelaskan, saat ini potensi awan hujan kurang dari 70% sehingga belum dapat dilakukan operasi TMC. Namun demikian, pesawat milik BPPT dalam posisi stand by jika ada wilayah yang berpotensi untuk dilakukannya TMC. 

"BMKG menyampaikan, Selasa (22/7/2019) potensi hujan 7 hari ke depan masih cukup rendah untuk wilayah Sumatera bagian Selatan, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Di sisi lain, pertumbuhan awan dan potensi hujan masih terfokus di Sumatera bagian utara, Kalimantan Timur dan Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat dan Papua,"jelas Wibowo.

Wibowo juga menjelaskan, data BNPB per 22 Juli 2019, rincian 75 kabupaten dan kota terdampak kekeringan yaitu Jawa Barat 21 kabupaten, Banten 1, Jawa Tengah 21, DI Yogyakarta 2, Jawa Timur 10, Bali 2, NTT 15, dan NTB 9 Kabupaten.

"Dilihat sebaran bencana kekeringan berdasarkan tingkatan wilayah administrasi sebagai berikut 7 provinsi, 75 kabupaten, 490 kecamatan,  dan 1.821 desa. Total air bersih yang telah didistribusikan mencapai 7.045.400 liter. Strategi lain yang telah diupayakan antara lain penambahan jumlah mobil tanki, hidran umum, pembuatan sumur bor, dan kampanye hemat air," tutup Wibowo.(*)