Opini Pos Kupang, 16 Juli 2019 : Bupati Mabar Siapa Yang Pantas

Bupati Mabar Siapa Yang Pantas
Oleh : Pius Rengka
Warga Kota Kupang

PEMILIHAN Bupati di sembilan wilayah di NTT (Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, TTU, Belu, Malaka, Sumba Timur, Sabu Rai Jua, Sumba Barat) baru akan digelar 2020.

Tetapi riak dan gelombang gosip, serta buih tudingan jahil, sudah meruak sejak usai pemilihan 17 April 2019.

Sebagaimana biasa, para politisi mamatok ancang-ancang, seturut kecenderungan yang sangat biasa, dan sama sekali tidak ada isu yang relatif baru.

Yang dibicarakan, selalu berputar-putar sekitar partai politik apa mencalonkan siapa. Tetapi amat sangat jarang dibicarakan, misalnya, untuk kabupaten apa pantas mencalonkan siapa.

Banyak kalangan menduga elektoralitas legislatif paralel dengan elektoralitas bupati dan wakil bupati. Padahal dua hal itu konteksnya berbeda.

Pada pemilihan legislatif, tidak semua orang terpilih bermutu tinggi.

Pada pemilihan legislatif, para penganggur akut dapat saja berejeki (istilah ini pun agak memalukan) terpilih, meski tak secuil pun mengerti apa jagat legislatif itu dalam konteks politik pembangunan kawasan atau aneka jenis perubahan sosial.

Andalannya cuman, mantan tukang reparasi radio, tukang tambal ban, akrab nangkring di deker sudut kota, dan sesekali teriak seperti tanpa adab. Tetapi terpilih.

Tidak begitu untuk calon bupati dan wakil bupati. Amat langka juga dibicarakan perihal kriteria macam mana kiranya yang patut dikenakan pada para calon dalam seluruh konteks sosial yang melingkupi perubahan sosial di sekitar kita di masing-masing kabupaten.

Ini hanya sebuah misal. Bagaimana menafsir perkembangan AFTA dan NAFTA dalam konteks Pilkada di Sabu Raijua, NTT?

Bagaimana pula melihat kecenderungan pemilihan kabinet Jokowi dalam latar pengusungan calon bupati di Manggarai Barat?

Ada kesan kuat, seolah-olah pilih bupati itu paralel dengan pilihan kepala suku dengan ukuran tebal saku, tebal dompet, meski pun calon itu bodoh bukan main dan tolol sekali.

Orang selalu menduga pilihan bupati itu selalu harus paralel dengan pemilihan kaum, kelompok etnik serta aliran politik.

Amat jarang misalnya para politisi kita (jika pun pantas disebut politisi) membiasakan diri untuk melakukan diskursus publik tentang kapabilitas (intelectual capacity) dan integritas (integrity) para calon.