Terkait Pergeseran APBD 2019 - Fraksi Demokrat DPRD NTT Dorong Bentuk Pansus

Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT mendorong dan mengajak fraksi-fraksi di DPRD NTT untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) pergeseran siluman APBD 2019.

Terkait Pergeseran APBD 2019 - Fraksi Demokrat DPRD NTT Dorong Bentuk Pansus
Pos Kupang/Oby Lewanmeru
KUNJUNGAN - Anggota DPR RI asal NTT, Beny K Harman mengunjungi Fraksi Demokrat DPRD NTT, Jumat (9/9/2016). 

Terkait Pergeseran APBD 2019 - Fraksi Demokrat Dorong Buat Pansus DPRD

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM | KUPANG- Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT mendorong dan mengajak fraksi-fraksi di DPRD NTT untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) DPRD NTT dalam rangka penyelesaian masalah pergeseran siluman APBD 2019.

Hal ini disampaikan Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT dalam pendapat akhir fraksi yang dibacakan oleh Juru Bicara, Reni

Marlina Un, S.E,M.M , dalam rapat paripurna DPRD NTT, Jumat (21/6/2019) malam.

Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT mendorong agar adanya penyelesaian pergeseran anggaran yang sebelumnya diangkat dalam pandangan umum fraksi.

Fraksi Partai Demokrat Kecewa Jawaban Pemerintah, Terkait Pergeseran APBD 2019

Reni Un dalam membacakan pendapat akhir fraksi mengatakan, Fraksi Partai Demokrat merasa perlu mendorong dan mengajak rekan-rekan Fraksi di DPRD NTT untuk membentuk lpansus DPRD agar persoalan pergeseran APBD itu menjadi terang -benderang bagi publik.

Bahkan, dengan pansus masalah pergeseran itu menjadi makin transparan serta berkualitas tata kelola APBD maupun tata kelola pemerintahan termasuk mekanisme kemitraan yang taat asas antara eksekutif dan legislatif.

"Dengan Pansus maka akan dapat diperiksa dengan lebih teliti sejumlah anggaran termasuk juga yang ditemukan di komisi, yakni Rp 32 M di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan," kata Reni.

Lebih lanjut, Fraksi Partai Demokrat juga menyoroti soal proyek jalan di Segmen Adonara dan Sabu Raijua yang hilang dan lain sebagainya.

Fraksi Partai Demokrat , lanjutnya, mendorong pemerintah terkait pergeseran anggaran ini agar tidak terjadi lagi sehingga posisi tidak memunculkan kesan adanya diskriminasi dalam urgensi pengalokasian anggaran sehingga ada daerah-daerah tertentu yang segera dialokasikan anggaran bahkan ditambahkan sementara yang lain dikemudiankan bahkan tunggu nanti ditutup kembali melalui perubahan.

Ada Pergeseran APBD Murni 2019 Senilai Rp 60 M, Pemprov NTT Surati DPRD NTT

"Kita perlu terus meningkatkan kualitas perencanaan sehingga tidak ada ruang untuk bongkar pasang atau pergeseran yang tidak wajar diluar mekanisme yang terjadi saat ini," katanya.

Sebelumnya, dalam pemandangan umum fraksi, Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT menyebut adanya pergeseran siluman APBD 2019 sekitar Rp 60 M lebih.(*)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Adiana Ahmad
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved