Fraksi Partai Demokrat Pertanyakan Program DeMAM

Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT Kini Mempertanyakan Kelanjutan Program DeMAM

Fraksi Partai Demokrat Pertanyakan Program DeMAM
POS-KUPANG.COM/Oby Lewanmeru
Anggota Komisi III DPRD NTT, Reny Marlina Un, S.E, M.M 

Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT Kini Mempertanyakan Kelanjutan Program DeMAM

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT meminta penjelasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT terhadap keberlanjutan pendampingan Program Desa Mandiri Anggura Merah (DeMAM).

Program ini dilaksanakan pemerintahan sebelumnya dengan merealisasikan dana hampir mendekati Rp 1 triliun.

Hari Ini, Empat Pulau di NTT Diprediksi Berpotensi Terjadi Angin Kencang

Pertanyaan ini disampaikan Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT dalam pandangan umum yang dibacakan Juru Bicara, Reny Marlina Un, S.E,M.M dalam rapat paripurna DPRD NTT, Selasa (11/6/2019).

Rapat ini berlangsung di Ruang Kelimutu yang dihadiri Sekda NTT, Ben Polo Maing dan pimpinan OPD Lingkup Pemprov NTT.

Sekda TTS Mengaku Belum Mendapat Informasi Terkait Penerimaan CPNS

Paripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPRD NTT, Gabriel Beri Binna didampingi Ketua DPRD NTT, H. Anwar Pua Geno dan dua orang wakil ketua, yakni Yunus Takandewa dan Alex Take Ofong.

Dalam pandangan umum ini, Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT meminta penjelasan pemerintah terkait keberlanjutan pendampingan program DeMAM. Pasalnya, program ini menggunakan dama hampir mendekati Rp 1 triliun untuk semua desa di NTT.

Menurut Reny, Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT memandang pentingnya keberlangsungan pendampingan program ini sehingga sistem perguliran dana melalui koperasi di desa-desa dapat terus berjalan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa.

"Fraksi Partai Demokrat adalah satu-satunya fraksi yang mengkritisi secara tegas, bahkan menolak program tersebut karena perencanaan sejak awal tidak matang dan cenderung politis," kata Reny.

Namun, lanjutnya, ketik program DeMAM mulai ditetapkan dan menggunakan dana tidak sedikit, maka selayaknya harus terus diawasi serta didampingi pelaksanaannya sehingga apabila terjadi penyimpangan, maka harus diberi sanksi hukum.

"Sebaliknya, jika ada yang berhasil, maka harus diberi penghargaan atau insentif agar terus meningkatkan kualitas pelaksanaannya," ujar Reny.

Dikatakan, pemerintah boleh berganti, tetapi kesinambungan program pembangunan harus terus berjalan, sambil dilakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan yang tepat. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved