Ini Kabupaten di NTT yang Dapat Rapor Merah Pelayanan Publik

Pengamat Hukum dari Fakultas Hukum Undana Kupang, Dr. Yohanes G. Tuba Helan menilai persoalan utama rendahnya efisiensi, efektivitas dan kualitas pelayanan publik di NTT dikarenan pemerintah daerah belum sungguh berkomitmen untuk melayani.

"Inilah masalahnya. Tidak ada kemauan yang sungguh untuk melayani dengan baik," ungkap Yohanes usai memberikan materi diskusi Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) terikat pelayanan publik di Hotel Sotis Kupang, Kamis (28/3/2019).

"Pemerintah daerah punya perangkat yang lengkap, dana dan fasilitas punya. Kalau ada komitmen atau kemauan untuk melayani saya kira tidak ada persoalan," ungkapnya.

Yohanes mencontohkan salah pelayanan publik sampai saat ini masih menjadi sorotan ialah Kartu Keluarga dan E KTP.

"Saya sendiri mengalami betapa lambannya mengurus bisa sampai berbulan-bulan, bahkan tahun, padahal tidak harus seperti itu kan," tegasnya.

• Dapat Rapor Merah, Jokowi Diminta Ganti Kapolri

Ia menegaskan pemerintah daerah harus menampilkan diri sebagai pelayan bukan penguasa, sehingga masyarakat pun tak takut atau sungkan ketika berhadapan dengan mereka.

"Melayani dengan ramah, mengayomi mereka, melayani bukan tampil dengan gaya penguasa. Jangan bentak-bentak masyarakat," tegasnya.(*)