Melawan Stunting itu Penting

Melawan Stunting itu Penting

Oleh : I Made Wahyu Dwi Septika, SST
Staf Seksi Statistik Distribusi
BPS Kabupaten Manggarai Timur

SALAH satu program prioritas nasional dalam rangka pembangunan kesehatan Indonesia difokuskan pada penurunan prevalensi balita stunting.

Menurut World Health Organization (WHO), stunting (kerdil) merupakan salah satu kondisi dimana tinggi badan seorang bayi berusia di bawah lima tahun (balita) jauh lebih pendek dibandingkan tinggi badan orang seusianya.

Kekurangan asupan gizi selama proses kehamilan atau tidak terpenuhinya kebutuhan nutrisi selama masa pertumbuhan kritis anak, yakni 1000 hari pertama dalam hidup dapat memicu kondisi tumbuh kerdil (stunded).

Namun, apakah seluruh balita yang bertubuh pendek langsung dapat dikategorikan sebagai balita stunting?

Kasus balita stunting hanya dapat diketahui ketika seorang balita sudah diukur tinggi badannya kemudian dibandingkan dengan standar baku tinggi badan menurut kelompok usia sang balita dan hasil pengukuran tersebut berada pada kisaran di bawah normal.

Jadi, kondisi balita stunting tidak bisa langsung disimpulkan tanpa ada pengukuran yang jelas.

Pengetahuan masyarakat terkait kasus balita stunting masih sangat rendah. Masyarakat beranggapan bahwa keadaan fisik yang kerdil lebih hanya dikarenakan faktor keturunan atau pun genetika.

Seringkali kondisi tinggi badan balita yang lebih rendah dari standar seusianya dianggap sesuatu yang tidak harus dikhawatirkan.

Padahal, bisa saja sang balita mengalami kekurangan gizi dalam waktu yang lama sehingga termasuk balita stunting.

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan bahwa prevalensi balita stunting nasional adalah sebesar 30,8 persen pada tahun 2018.

Artinya hampir sepertiga dari jumlah balita Indonesia mengalami masalah gizi yang mengakibatkan tinggi badan balita yang lebih rendah dari kelompok seusianya.

Angka tersebut masih jauh di atas batas yang ditetapkan oleh WHO yakni sebesar 20 persen.

Bahkan, rata-rata prevalensi balita stunting di Indonesia selama 2005-2017 adalah 36,4 persen dimana termasuk sebagai negara ketiga dengan prevalensi tertinggi di regional South-East Asia di bawah Timor Leste dan India.