150 Jenderal Nganggur & 500 Kolonel Nonjob, Tak Ada Kerjaan di Mabes, Ini yang Dilakukan Setiap Hari

150 Jenderal dan 500 Kolonel Nonjob, Tak Ada Kerjaan di Mabes, Ini yang Dilakukan Setiap Hari

POS-KUPANG.COM  - Jumlah perwira TNI yang berpangkat jenderal maupun kolonel mencapai ratusan.

Akibatnya, para jenderal ngangur dan kolonel ini berkantor hanya untuk mengikuti apel harian.

Mereka tanpa beban dan tanggung jawab pekerjaan.

Itulah aktivitas mereka setiap harinya. 

Berdasarkan kondisi ini, pemerintah berwacana membuka puluhan jabatan baru untuk menampung para perwira ini, termasuk di lembaga sipil.

Namun usul itu memicu polemik soal kembali terjadinya dwifungsi militer era Orde Baru serta anggaran negara yang keluar sia-sia untuk gaji perwira tinggi yang tak memegang jabatan tersebut.

Anggota Komisi I DPR, Mohamad Arwani Thomafi, menyebut persoalan kelebihan perwira harus diselesaikan di dalam internal TNI.

Menurutnya kondisi ini tak bisa menjadi alasan pembenar agar militer berbondong-bondong keluar barak dan kembali bekerja di ranah sipil.

• Terungkap di BAP, Vanessa Angel Ternyata Juga Beri Layanan Plus-Plus Sama Mucikarinya

• VIRAL Seorang Jambret Histeris Seekor Ular Hendak Dimasukkan Celananya, Polisi Ini Malah Tertawa

• VIRAL VIDEO Anak Ini Tega Suruh Nenek Tua Renta Ngemis di Jalan, Hanya Dibekali Sebotol Air Mineral

"Ada jabatan yang terbatas, itu kami pahami, tapi tidak perlu revisi undang-undang untuk memperbolehkan TNI duduk di jabatan sipil," ujar Arwani, Rabu (6/2/2018), dilansir BBC Indonesia.

"Langkah seperti itu akan jadi perdebatan di masyarakat dan TNI akan mundur ke belakang."

Hingga akhir 2018, setidaknya 150 perwira berbintang dan 500 kolonel tanpa jabatan.

Perwira itu tersebar di matra darat, laut, dan udara.

Padahal merujuk UU 32/2004 tentang TNI, selain bekerja di internal militer, hanya terdapat 10 lembaga sipil yang dapat menyediakan jabatan bagi para perwira tersebut.

Pakar militer, Salim Said, menganggap jumlah perwira dan jabatan yang tidak seimbang disebabkan kekacauan manajemen organisasi TNI.

Ia mengatakan persoalan ini tidak pernah tuntas sejak Orde Baru.

"Terlalu banyak perwira yang belum pensiun, tapi tidak ada jabatan."