Berita NTT

Kasus Pencekalan Selfina Etidena, Aliansi Peduli Kemanusiaan Bersitegang dengan DPRD NTT

Aliansi Peduli Kemanusiaan yang mendatangi Gedung DPRD NTT terkait pencekalan Selfina Etidena sempat bersitegang dengan DPRD setempat.

Kasus Pencekalan Selfina Etidena, Aliansi Peduli Kemanusiaan Bersitegang dengan DPRD NTT
POS-KUPANG.COM/OBY LEWANMERU
Suasana dialog antara Aliansi Peduli Kemanusiaan dengan Komisi V DPRD NTT dalam kasus pencekalan Selfina Etidena di Bandara El Tari Kupang. 

Barka Manilapai,mengatakan, Plt.Kadis Nakertranslah sudah mengiyakan untuk hadir pada per‎temuan tersebut. Karena Plt. Kadis Nakertrans berhalangan hadir sesuai penyampaian Ketua Komisi V, Jimmi Sianto.

Saat itu reaksi Aliansi semakin tinggi, mereka bahkan meminta menghadirkan Plt. Kadis Nakertrans. Suasana pertemuan menjadi kacau karena semua elemen yang hadir ingin supaya Plt. Kadis Nakertrans hadir, begitu juga dengan satgas.
Suasana itu membuat Aliansi terus berbicara walaupun DPRD sedang bicara.

Beberapa kali, Jimmi Sianto dan Alex Ena meminta aliansi agar mendengar apa yang akan disampaikan mereka. "Tolong dengar kami bicara, karena ketika aliansi bicara kami tenang dan dengar," kata Jimmi Sianto.
Aliansi terus mendesak agar DPRD NTT menghadirkan Plt. Kadis Nakertrans NTT dan Satgas.

Suasana ini akhirnya Jimmi Sianto memutuskan agar pertemuan dikors sekitar 15 menit. Usai skor pertemuan dipandu Wakil Ketua Komisi V, Moh. Ansor.

Suasana makin memanas, karena, aliansi tetap menuntut kehadiran Plt.
"Bukan pak dong yang panggil, tapi tadi ibu Plt.Kadis Nakertrans yang janji bahwa akan hadir di sini. Kami tetap di kantor ini hingga ibu Plt hadir," kata Barka.

Suasana mulai aman ketika Ansor mengatakan, pihaknya akan mengundang Pemerintah dalam hal ini Nakertrans untuk pertemuan pada Selasa (14/1/2019)‎.

Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimmi Sianto mengatakan, DPRD NTT men‎olak cara-cara arogan. "Kami tolak cara-cara arogansi, karena itu bukan budaya masyarakt NTT, bukan cara yang tepat, kita sepakat tolak dan kecam dan tidak menerima perlakuan yang arogan," kata Jimmi.

Dikatakan, pihaknya mendukung up‎aya hukum dan DPRD NTT mempersilakan keluarga korban menempuh jalur hukum.

"Kami akan melakukan evaluasi dan mengawasi, pemerintah dalam hal ini Nakertrans, sesuai langkah-langkah yang diambil. Sekaligus kita dapatkan informasi dari pemerintah terkait kasus yang terjadi."

"Agar masalah ini tidak larut, maka ini kita, juga berharap agar ini tidak terulang di Komisi V kami akan bersurat untuk mengundang Nakertrans‎," katanya. (*)‎

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Agustinus Sape
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved