Pilkada yang Demokratis dan Bermartabat

Memang bukanlah pekerjaan yang mudah ketika kita berdiskusi menyangkut Pilkada yang demokratis dan bermartabat.

Editor: Dion DB Putra
zoom-inlihat foto Pilkada yang Demokratis dan Bermartabat
net
ilustrasi

Seluruh rekam jejak figur, integritas diri figur, model komunikasi figur sebagai seorang pemimpin, tingkat keberhasilan dan pendekatan kemasyarakatan seorang figur dan akhirnya bermuara pada visi-misi dan program figur itulah yang mesti diketahui dan dikenal secara baik dan obyektif.

Bukan sekadar saya mendukung figur ini dan melawan atau menolak figur itu. Atau di pihak lain bukan karena figur ini memberikan ini dan menyumbangkan itu. Atau menjanjikan untuk membelikan ini dan menghibahkan itu.

Tidak! Hanya dengan sikap politik dan pilihan politik yang militan dan obyektif-kritis inilah yang berkonsekuensi terhadap transformasi sosial dalam kehidupan bersama, entah provinsi maupun kabupaten atau kota.

Tanpa bersikap kritis obyektif dengan pilihan dan sikap politik kita terhadap figur tertentu itu sebenarnya sejak awal sudah teramat jelas terbaca bahwa dukungan yang kita berikan terhadap figur tertentu itu serentak kita tanamkan dengan kepentingan pribadi kita untuk kita panen paksa dengan mengambil hak masyarakat banyak lainnya ketika figur yang kita dukung itu tampil sebagai pemenang pemilu dan sebagai pemimpin di kemudian hari.

Ada banyak bentuk panen paksa yang dimaksudkan penulis seperti antara lain; bagi-bagi jatah proyek bagi para kontraktor, anggota DPRD, kepala dinas terkait; atau bagi-bagi jatah jabatan bagi Aparatur Sipil Negara walau tanpa atau miskin kompetensi; atau banyak kemudahan lainnya yang berbau KKN itu terjadi untuk tim sukses dan para pendukung lainnya meskipun dengan sadar, tahu dan mau semua itu melawan aturan.

Sampai di sini adalah sebuah kecelakaan besar tidak hanya bagi seorang gubernur atau bupati atau walikota. Tetapi kecelakaan atau bencana itu terutama menghantam dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan bersama di sebuah provinsi, kabupaten dan kota.

Jika demikian kenyataan politik kita yang terjadi maka tidak heran meskipun berulang kali Pilkada dengan berganti-ganti gubernur atau bupati atau walikota tetapi kehidupan masyarakat kita tidak pernah berubah dan atau sama saja. Buruknya lagi, masyarakat sudah hidup susah tetapi uang negara dikorupsi oleh pejabat pemerintah dan elit politik dalam kerja sama dengan kontraktor besar.

Pertanyaan untuk kita renungkan, "apakah kita masih mau tenggelam dalam tidur yang panjang dengan model Pilkada seperti yang sudah-sudah itu? Atau kita mesti segera banting stir karena sikap kritis obyektif dan pilihan politik yang cerdas bermartabat yang kita sudah miliki sekarang supaya kita sampai pada Pilkada yang demokratis dan bermartabat itu?"

Pilkada yang demokratis dan bermartabat hanya bisa terjadi ketika masyarakat umumnya dengan pelbagai stakeholders yang ada menjadi semakin dewasa berdemokrasi. Artinya semua unsur atau elemen masyarakat bersikap tegas dan terbuka terhadap perbedaan sikap dan pilihan politik yang bersumber dari sikap kritis obyektif yang tertuntun oleh ketajaman nurani.

Pilkada yang demokratis dan bermartabat berkonsekuensi melahirkan transformasi sosial. Artinya terjadi peningkatan taraf kesejahteraan hidup masyarakat, perbaikan yang menyeluruh infra struktur yang ada, kemajuan signifikan di bidang ekonomi, pertanian, pariwisata, penerangan, kesehatan dan pendidikan.

Mari kita gunakan hak pilih kita secara bertanggung jawab. Dan hak pilih kita mesti keluar dari sikap politik kita yang kritis dan obyektif. Karena hanya dengan hak pilih yang bertanggung jawab dan sikap politik yang kritis obyektif kita sedang berdemokrasi secara dewasa. *

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved