Suka, Suku dan Saku, Ternyata Tiga Hal Itu yang Terjadi dalam Pilkada di NTT

Pertanyaan kemudian adalah apakah tugas keamanan hanya menjadi tanggung jawab Polri? Tidak.

Di sini kita harus menggugat elit politik. Sebab, politik mengandaikan adanya kualitas proses di dalamnya. Dengan demikian, keamanan masyarakat menjadi tanggung jawab lembaga politik.

Suka, Suku dan Saku adalah deretan kata yang harus selalu diingat dan terus mengiang di telinga dan pikiran elit politik Indonesia dan NTT masa kini. Bahwa kualitas politik tidak bisa ditentukan seberapa kuat rasa emosionalitas kita pada etnis dan seberapa banyak uang yang ada di saku.

Kualitas politik ditentukan seberapa sering elit politik merumuskan dan mempraktikkan kebijakan politik pro rakyat.

Di atas semua itu, keamanan nasional harus ditempatkan sebagai nilai bersama. Daerah ini sudah miskin. Menjadi aneh ketika kemiskinan masyarakat NTT kemudian dipolitisasi untuk kepentingan kekuasaan.

Dalam langgam yang sama, ketika masyarakat terbelah, beban sosial masyarakat jelas bertambah. Sebab, selain sibuk mengurus perut, masyarakat harus disibukan dengan soal keterpecahan sosial.

Karena kontestasi politik di 2018 memiliki cakupan yang luas, tugas keamanan jelas tidak hanya menjadi tanggung jawab Polda NTT dan atau Kepolisian Resort di 10 kabupaten yang berkontestasi.

Masyarakat harus sadar bahwa beban sosial kita semakin besar. Ongkos sosialnya terlalu besar jika masyarakat NTT pecah dan berantakan. *