Janganlah Pilkada DKI Menghilangkan Kewarasan dan Kegembiraanmu
Kita bisa memilih untuk tidak sekadar dijadikan atau menjadi konsumen demokrasi dengan menjaga kewarasan kita sebagai warganegara
lihat foto
Ia pernah bergabung dengan Partai Indonesia Baru pimpinan almarhun Syahrir sebelum akhirnya bergabung dengan Golkar dan masuk gedung parlemen sebagai wakil rakyat.
Dalam Pilkada DKI Jakarta 2012, ia dipasangkan dengan Jokowi dan memilih hengkang dari Senayan dan juga Partai Golkar untuk bergabung dengan Gerindra sebagai salah satu partai pengusungnya.
Kita tahu, di tengah jalan ia kembali hengkang dari Gerindra karena berbeda haluan politik. Ia gubernur tanpa dukungan partai.
Tak punya dungan partai politik, Ahok pernah menetapkan hati akan maju dari jalur independen. Bersama "Teman Ahok", kelompok relawan pendukungnya, ia menggalang 1 juta KTP dukungan dari warga Jakarta.
Sukses. Satu juta KTP tergalang.
Di tengah jalan, menjelang pencalonan, ia terpikat untuk membatalkan niatnya maju dari jalur independen dan memilih jalur lempang partai politik. Ia mendapat dukungan dari Hanura, Nasdem, Golkar, dan PDI-P.
Teman Ahok yang sudah "capek-capek" mengumpulkan KTP pun harus melegawakan hatinya atas pilihan Ahok.
Politisi PDI-P dan kambing dibedakin
Kisah para politisi PDI-P yang kini mendukung Ahok pun tak kalah "lucu"nya.
Politisi PDI-P yang merupakan Ketua DPRD DKI Jakarta Presetyo Edi Marsudi adalah salah satu seteru Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam sejumlah rapat DPRD yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis? Pantai Utara Jakarta (RTRKSP).
Kisah RTRKSP berujung dugaan suap. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi, ?mantan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja, dan Personal Assistant PT APL Trinanda Prihantoro.
Dalam persidangan Ariesman dan Trinanda nama Prasetio disebut sebagai diduga bertindak sebagai perantara suap dari perusahaan pengembang properti kepada sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta.
Suap tersebut diduga terkait percepatan pembahasan Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP).
Keduanya juga pernah berseteru soal langkah Ahok yang kala itu pernah memilih jalur independen untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta karena tidak memiliki dukungan partai politik.
Prasetyo menyebut langkah Ahok sebagai deparpolisasi.
