Warga Sumlili Blokade Jalan, Tuntut Kepastian Status Jalan dan Perbaikan Ruas Jalan

Ringkasan Berita:

• Warga Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang protes jalan rusak
• Tutup jalan dengan kayu dan pohon pisang
• Berharap pemerintah bisa atasi kerusaka jalan

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Alexandro Novaliano Demon Paku

POS-KUPANG. COM, OELAMASI - Warga Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, melakukan aksi pemblokadean akses jalan di Dusun 2 RT 5 RW 3, Rabu (4/3/2026).

Aksi tersebut dipicu kondisi jalan rusak yang disebut sudah berlangsung lebih dari 20 tahun tanpa realisasi perbaikan.

Salah satu warga, Stef Manafe, mengatakan kerusakan jalan tersebut sudah berulang kali diusulkan dalam musyawarah desa hingga musyawarah kecamatan, namun hingga kini belum ada tindak lanjut dari pemerintah.

“Setiap tahun kami usulkan, baik lewat musdes maupun muscam, tetap diajukan dan disampaikan, tapi tidak pernah ada realisasi sampai saat ini,” ujar Stef kepada POS.KUPANG.COM di lokasi.

Baca juga: BREAKING NEWS: Jaksa Geledah Dinas Koperasi NTT Terkait Dugaan Korupsi RPH Sumlili

Menurutnya, jalan tersebut menjadi akses utama bagi berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari pertanian, pertambangan, pendidikan hingga pelayanan kesehatan.

“Kami di sini semua akses, baik pertanian, pertambangan, pendidikan, kesehatan, semua lewat jalan ini. Keluhan kami harus ada respon dari pimpinan setempat” tegasnya. 

Stef juga meminta anggota DPRD Kabupaten Kupang khususnya dari dapil Kupang Barat sebagai perwakilan rakyat lebih serius memperhatikan kondisi tersebut.

Ia mengaku masyarakat sudah menyampaikan aspirasi dalam berbagai pertemuan, namun sampai saat ini belum ada tindakan nyata.

“Kami harapkan para dewan juga bisa memberikan saran positif dan menyampaikan kepada pemerintah terkait kondisi jalan kami,” katanya.

Selain menuntut perbaikan, warga juga meminta kejelasan status jalan yang hingga kini simpang siur antara kewenangan kabupaten dan provinsi.

“Kami minta Pak Bupati dan dinas terkait, termasuk pemerintah provinsi, memberikan kejelasan status jalan ini. Jujur, dari tahun ke tahun kami dipersulit dengan status jalan. Ada yang bilang ini jalan provinsi, ada juga yang bilang kabupaten,” ujarnya.

Ia menambahkan, dampak penutupan jalan juga dirasakan sektor pendidikan dan kesehatan. 

Di wilayah tersebut terdapat dua PAUD, satu SMP, dua SD, serta satu Pustu yang ikut terdampak. Bahkan distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke sekolah di wilayah tersebut sempat terhambat akibat aksi tersebut.