Bupati Yosef Lede Janji Tindaklanjuti Keluhan Warga Sumlili

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, ALEXANDRO NOVALIANO DEMON PAKU

POS-KUPANG.COM, OELAMASI – Bupati Kupang, Yosef Lede memastikan Pemerintah menindaklanjuti pengaduan warga Desa Sumlili terkait dugaan penyimpangan dana desa, penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran. Termasuk penerimaan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang disinyalir disalahgunakan.

Usai pertemuan dengan masyarakat Sumlili, Selasa (16/9), Kepada Pos Kupang, Yosef menyebut ada tiga poin utama yang disampaikan warga. Pertama, pengelolaan dana desa, warga menilai terjadi penyelewengan dana desa selama 7–8 tahun terakhir.

“Saat ini kami sudah melakukan audit dana desa administrasi dan akan dilanjutkan audit fisik. Hasilnya akan menjadi dasar tindakan lebih lanjut,” kata Yosef.

Kedua, penyaluran Bansos Tidak Tepat Sasaran,

Bantuan sosial diduga diberikan kepada perangkat desa, bukan kepada warga yang berhak.

“Hari ini saya sudah perintahkan Plt. Kepala Dinas Sosial menindaklanjuti besok. Jika terbukti melanggar, bantuan yang salah sasaran akan diminta dikembalikan,” tegasnya.

Ketiga, penerimaan PAD Desa. Warga mencurigai adanya penyalahgunaan penerimaan PAD untuk kepentingan pribadi oknum perangkat desa. Yosef menegaskan laporan itu menjadi dasar pemeriksaan.

“Jika saat pemeriksaan ditemukan pelanggaran, bisa dilakukan pemberhentian sementara hingga proses BAP selesai,” ujarnya.

Sementara itu. Plt. Kepala Dinas Sosial Kupang, Ina Ate, memastikan segera memanggil perangkat desa yang dilaporkan.

“Kami akan menuntaskan sesuai instruksi Bupati. Dari kepala desa dan perangkatnya, tentunya kami akan mendapatkan data yang akurat,” kata Ina.

Pemerintah Kabupaten Kupang berkomitmen menindak tegas bila terbukti ada penyalahgunaan kewenangan oleh aparat Desa Sumlili. 

Sebelumnya, puluhan warga Desa Sumlili menyampaikan beragam keluhan terkait kinerja aparat desa dan penyaluran bantuan sosial yang dinilai tidak tepat sasaran.

Jerlin Rany Bistolen, perwakilan warga, menuturkan banyak penerima bantuan sosial di desanya tidak sesuai dengan kondisi lapangan.

“Ada warga yang seharusnya layak menerima bantuan, justru tidak dapat. Sebaliknya, yang tidak layak justru menerima,” ujarnya.