Pemkab Flores Timur Pinjam Rp 30 Miliar Berpotensi Kredit Macet

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Paul Kabelen

POS-KUPANG.COM, LARANTUKA - Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Flores Timur meminjam dana Rp 30 miliar ke Bank NTT menimbulkan perdebatan, baik anggota DPRD hingga masyarakat umum.

Bupati Flores Timur, Antonius Doni Dihen, menjelaskan pinjaman daerah akan diajukan ke Bank NTT sebagai lembaga keuangan yang disasar pemerintah.

Usulan pinjaman yang awalnya Rp 10 miliar kemudian mendadak naik menjadi Rp 30 miliar untuk memperkuat pembiayaan pembangunan daerah, khususnya infrastruktur dikhawatirkan mengalami kredit macet.

"Melihat banyak infratruktur yang membutuhkan sentuhan pemerintah, maka kita naikkan menjadi Rp 30 miliar," ujar Anton Doni Dihen.

Daerah Flores Timur sedang kesulitan fiskal akibat kebijakan pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD). Lantaran sempitnya ruang fiskal, beban pengembalian dan bunga pinjaman semakin berat.

Menurut Anton, skema pengembalian pinjaman Rp 2,5 miliar per tahun ditambah bunga Rp 185 juta, yang menurutnya bersumber dari program Big Push peternakan ayam petelur.

Program untuk menggeliatkan bisnis yang berlokasi di Pulau Adonara itu sejatinya belum berjalan, meski telah didukung anggaran dari Perubahan APBD 2025.

Baca juga: Rantai Pengikat Lepas, Ekskavator di Flores Timur Jatuh dari Tronton

Kata Pengamat

Pengamat hukum dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. John Tuba Helan, Jumat (21/11/25), menyarankan agar usulan pinjaman memperhatikan prosedur, termasuk melalui persetujuan DPRD Flores Timur.

Ia menuturkan, meski ruang pinjaman daerah dibolehkan menurut regulasi, Pemkab Flores Timur perlu mempertimbangkan kemampuan membayar pinjaman ditambah bunga.

"Pengembalian pokok dan bunga, apakah ada sumber pendapatan daerah yang baru untuk mencicil pokok dan bunga ? Jika tidak ada sebaiknya urungkan niat untuk meminjam," ujar John.

"Kalau tidak APBD bisa ambruk. Pinjam itu mudah, tetapi mengembalikan itu yang susah," sambungnya.

Terhadap mekanisme pengembalian pimjaman dari beternak telur ayam, John menilai usaha di bidang itu justru berisiko mengalami kerugian.

"Beternak ayam berisiko tinggi dan berpeluang merugi karena anak ayam mahal, pakan juga mahal, dan tingkat kematian tinggi. Jadi sangat sulit mengandalkan pengembalian kredit dari hasil beternak ayam," pungkasnya.

Ia menganalisa akan terjadi kredit macet yang tinggi disebabkan keuntungan beternak ayam sangat kecil.

"Saya punya pengalaman beternak ayam potong, hasilnya tidak mensejahterakan sehingga usaha saya tutup," akuinya.

John memberikan masukan agar pemerintah daerah tidak perlu bergerak di sektor ril dalam menjalankan usaha.

"Sebaiknya ciptakan iklim usaha bagi masyarakat dan pengusaha untuk berusaha, dan pememerintah daerah berhak tarik pajak dan retribusi dari hasil usaha. Berusaha butuh pengalaman, pemerintah kurang pengalaman dalam berusaha sehingga kecenderungan gagal," tutur John Tuba Helan. (cbl)