Dari "Rapat Setengah Kamar" ke Rp 30 Miliar, Pemkab Flotim Ingin Tambah Pinjaman Daerah

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Paul Kabelen

POS-KUPANG.COM, LARANTUKA - Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, menambah usulan dana pinjaman daerah dari sebelumnya Rp 10 miliar menjadi Rp 30 miliar.

Hal ini terungkap dalam rapat Paripurna DPRD Flores Timur yang berlangsung pada Rabu (19/11/2025) malam. 

Sebelum melanjutkan rapat, para ketua fraksi dan Pemkab Flores Timur mengadakan "rapat setengah kamar" di ruangan Wakil Ketua DPRD Robertus Rebon Kereta.

Mulanya usulan dana pinjaman Rp 10 miliar mengejutkan kalangan wakil rakyat. Kritik pun mengalir, di antaranya Fraksi Partai Gerindra, PKB, dan PAN.

Baca juga: Proyek Energi Arus Laut Selat Larantuka Flores Timur Siap Dilanjutkan

Bupati Flores Timur, Antonius Doni Dihen, menjelaskan pinjaman daerah akan diajukan ke Bank NTT sebagai lembaga keuangan yang disasar pemerintah.

Anton Doni Dihen mengungkapkan, rencana awal pinjaman sebesar Rp10 miliar dinaikkan secara mendadak menjadi Rp 30 miliar, dengan alasan kondisi infrastruktur Flores Timur yang disebutnya rusak hingga 46,63 persen.

"Melihat banyak infrastruktur kita yang membutuhkan sentuhan pemerintah, maka malam ini kita naikkan menjadi Rp30 miliar," ujarnya.

Kata Anton Doni, seluruh dana akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur seperti ruas jalan Desa Kawela di Wotan Ulumado, ruas jalan di Bukit Seburi, Adonara Barat, infrastruktur jalan di Pulau Solor, dan sejumlah irigasi.

Sementara skema pengembalian pinjaman, jelas Anton Doni, yakni Rp 2,5 miliar per tahun ditambah bunga Rp 185 juta, yang menurutnya bersumber dari program big push peternakan ayam petelur.

Rencana pinjaman yang mendadak naik ini memantik respons  berbagai anggota DPRD. Yamin Lewar, Fraksi Gerindra, mengaku terkejut dengan kenaikan nilai pinjaman.

"Pinjaman Rp10 miliar masih belum kita setujui secara lembaga dan kita masih bingung soal bagaimana pengembaliannya, ini tiba-tiba naik Rp 30 miliar," tegasnya.

Anggota badan anggaran (Banggar) itu juga mempertanyakan rasionalitas skema pengembalian yang disampaikan pemerintah daerah.

"Pembayaran utang Rp 3,35 miliar per tahun dengan modal telur ayam? Apakah pemerintah serius?," tanyanya keheranan.

Dalam Nota Keuangan RAPBD 2026