Dana Transfer Daerah Dipangkas Rp 215 Miliar, Ratu Wulla Minta Kerja Sesuai Visi Misi

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM,  Petrus Piter

POS-KUPANG.COM, TAMBOLAKA - Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonnu Wulla, S.T menyebutkan daerah yang dipimpinnya terkena pemotongan dana transfer daerah tahun 2026 oleh pemerintah pusat sebesar Rp 215 miliar dari total Rp 1,1 triliun.

Mensiasati kondisi keuangan daerah seperti itu maka pihaknya akan memprioritaskan  program kerja sesuai visi dan misi bupati dan wakil bupati Sumba Barat Daya periode 2025-2030.

Disebutkan kebijakan tersebut dinilai akan menyulitkan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah daerah.

Meski  demikian, ia mengakui kebijakan pemerintah pusat itu ada baiknya agar bisa fokus pada program utama kepemimpinan Ratu-Angga dalam visi misi selama 5 tahun ke depan.

"Kami SBD terkena pemotongan anggaran Rp 215 miliar. Bagi saya, hal itu biasa-biasa aja. Biar kita bisa putar otak sehingga anggaran yang ada, bisa kita optimalkan. Sebagai Bupati tentu kita punya visi misi. Saya tentu berpikir yang jadi prioritas saja. Tidak semua, kita kerjakan.  Yang terakhir  masyarakat tanya adalah mana keberhasilan visi misinya maka kita harus fokus agar terarah pembangunan dan hasilnya nampak ada," kata Bupati Ratu  Wulla di sela-sela acara Sosialisasi Kekerasan Perempuan dan Anak yang diselenggarakan Tim Penggerak PKK Sumba Barat  Daya di aula Kantor Kecamatan  Wewewa Barat belum lama ini.

Baca juga: Cegah SBD Zona Merah PMK, Bupati Sumba Barat Daya Tegas Musnakan Hewan Luar yang Masuk Sumba

Dikatakan, kebijakan  pemerintah pusat sah-sah saja tetapi bukan berarti membuat pembangunan menjadi terhenti.

Disini diperlukan optimisme dan survive dalam mengelola APBD yang ada sembari berkoordinasi dengan pemerintah Propinsi NTT  dan pemerintah pusat terkait program yang ada.

Untuk itu, pihaknya akan melakukan upaya-upaya agar tetap survive mengelola APBD yang ada  dan terus berkoordinasi dengan pemerintah propinsi NTT agar apa yang menjadi kewenangan propinsi bisa mendapat perhatian begitupun dengan pemerintah pusat.

Selain itu, pihaknya akan mencari sumber pendanaan lainnya sah seperti retribusi dan pajak demi menambah pendapatan asli daerah. Mencari sumber pendanaan lewat CSR  dan mendorong investasi masuk ke daerah ini seperti hotel, restoran dan lainya. Semua itu demi meningkatkan pendapatan daerah ini. (pet)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS