Wabup HMS Tekankan Pentingnya Jaminan Sosial, Minta Pemerintah Desa Aktif Edukasi Warga

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Kristoforus Bota

POS-KUPANG.COM, BETUN - Wakil Bupati Malaka, Henri Melki Simu (HMS) menegaskan bahwa pemanfaatan program jaminan perlindungan sosial dari pemerintah pusat merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat. 

Menurutnya, jaminan sosial, baik di bidang kesehatan maupun ketenagakerjaan, bukan sekadar fasilitas, tetapi benteng perlindungan yang harus dimiliki setiap warga untuk menghadapi risiko kehidupan.

Penegasan tersebut disampaikan Wabup HMS di Hotel Nusa Dua Betun, Jumat (14/11/2025), yang dihadiri oleh perwakilan Dinas PMD Provinsi NTT, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Belu, Kepala BP3MI Provinsi NTT, Plh. Kepala Dinas PMD Kabupaten Malaka, para kepala desa se-Kabupaten Malaka, tenaga pendamping profesional P3MD, serta para pendamping desa.

Dalam arahannya, Wabup HMS menekankan pentingnya peran pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.

“Untuk menikmati jaminan sosial, saya minta pemerintah desa memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga diri, baik dari sisi ketenagakerjaan maupun kesehatan,” tegasnya.

Baca juga: Wabup Malaka Sebut Program OVOP Bangun Kemandirian dan Kebanggaan Desa

Ia menjelaskan, banyak masyarakat yang masih menganggap jaminan sosial sebagai kewajiban semata, padahal manfaatnya sangat besar terutama ketika terjadi musibah, kecelakaan kerja, atau persoalan mendadak dalam aktivitas pekerjaan. Karena itu, Wabup HMS meminta agar para kepala desa dan perangkatnya aktif mengajak warga mendaftar dan memahami manfaat yang tersedia.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Belu, Muhamad Midhad Farozi, memaparkan berbagai program perlindungan yang dapat dimanfaatkan pekerja, baik formal maupun informal. 

Ia menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan kini semakin mudah diakses oleh masyarakat, sehingga tidak ada alasan bagi pekerja untuk tidak memiliki perlindungan dasar.

Farozi juga mengajak para pemerintah desa untuk ikut memastikan warganya terdaftar dalam program tersebut, terutama pekerja rentan seperti petani, buruh harian, tukang bangunan, hingga pelaku UMKM.

Kegiatan sosialisasi itu diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat Malaka mengenai pentingnya jaminan sosial, sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada seluruh pekerja di Kabupaten Malaka.

Menutup kegiatan tersebut, Wakil Bupati Malaka didampingi Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Belu, Kepala BP3MI Provinsi NTT, Plh. Kepala Dinas PMD Kabupaten Malaka dan Kabid PUEM PMD Provinsi NTT menyerahkan santunan jaminan kematian senilai Rp 42.000.000 terhadap seorang warga yang hadir dalam kegiatan tersebut. (ito)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS