Sikat Mafia di Pelabuhan, Kejari Sumba Timur Luncurkan Sibermap

Melalui Sibermap, kejaksaan akan mengintegrasikan fungsi pengawasan dengan partisipasi masyarakat.

Pelaporan dari warga akan menjadi sumber data yang berharga bagi kejaksaan dan instansi lain seperti pemerintah daerah, pihak kepolisian, KSOP, bea dan cukai serta instansi lainnya.

Ia meyakini, sinergi antar lembaga ini akan membentuk soliditas dalam menjaga keamanan dan ketertiban sektor pelabuhan di Sumba Timur.

Melalui Sibermap tersebut, laporan yang diajukan oleh masyarakat akan diterima oleh kejaksaan, kemudian akan diteruskan ke instansi terkait untuk ditindak lanjuti.

"Apabila instansi terkait memberikan rekomendasi bahwa perbuatan tersebut teridentifikasi sebagai perbuatan pidana atau melanggar hukum, maka Kejaksaan Negeri Sumba Timur akan langsung bergerak menyelesaikan persoalan tersebut," ujar Kasi Intel.

"Partisipasi masyarakat merupakan kekuatan utama dalam pemberantasan mafia pelabuhan. Laporan sekecil apa pun bisa menjadi pintu awal terungkapnya praktik besar yang merugikan negara," tuturnya.

Sebagai informasi, inovasi ini juga sekaligus bentuk pelaksanaan perintah Direktif Jaksa Agung Republik Indonesia mengenai pemberantasan mafia pelabuhan di seluruh Indonesia. 

Kejari menjawab arahan tersebut dengan langkah konkret, melalui sistem yang tidak hanya bersifat reaktif terhadap pelanggaran, tetapi juga preventif dalam mencegahnya. (dim)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS