Sikat Mafia di Pelabuhan, Kejari Sumba Timur Luncurkan Sibermap

Ringkasan Berita:

• Kejaksaan Negeri Sumba Timur luncurkan Sistem Informasi Berantas Mafia Pelabuhan (Sibermap) pada Senin (10/11/2025)
• Sistem ini bertujuan memberantas mafia di Pelabuhan Nusantara Waingapu
• Sistem ini juga bisa menampung laporan masyarakat  

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Budiman

POS-KUPANG.COM, WAINGAPU - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumba Timur meluncurkan Sistem Informasi Berantas Mafia Pelabuhan atau disingkat Sibermap pada Senin (10/11/2025).

Sibermap ini merupakan sebuah portal hasil inovasi Kejari untuk memberantas mafia di Pelabuhan Nusantara Waingapu, Sumba Timur agar bersih, transparan dan berintegritas.

Kepala Kejari Akwan Annas melalui Kasi Intel Wiradhyaksa M. H. Putra mengatakan bahwa upaya ini bagian dari langkah besar dalam memperkuat sistem pengawasan di sektor strategis pelabuhan.

Ia menjelaskan, Sumba Timur sebagai wilayah kepulauan memiliki peran penting dalam konektivitas ekonomi dan logistik antar daerah.

“Karena itu, pelabuhan menjadi sektor vital yang harus dijaga dari praktik mafia dan tindak kejahatan yang merugikan daerah maupun masyarakat,” katanya.

Baca juga: BREAKING NEWS: Kejari Sumba Timur Tetapkan Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp 27 M di KPU

Sibermap ini jelas dia, sebuah inovasi digital untuk menampung laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran hukum di pelabuhan. 

Dengan sistem ini, masyarakat dapat langsung berpartisipasi melalui mekanisme pelaporan yang aman, mudah, dan terintegrasi dengan kejaksaan. 

Setiap laporan kata dia, akan ditindaklanjuti secara profesional dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

"Kita semua memahami bahwa praktik mafia pelabuhan telah menjadi tantangan nasional yang menghambat kemajuan ekonomi. Tindakan ilegal seperti pungutan liar, penyelundupan, atau pelanggaran izin ekspor-impor tidak hanya menggerus potensi pendapatan negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum," ungkapnya.

Melalui Sibermap lanjutnya, kejaksaan ikut berupaya menutup celah-celah penyimpangan ke depannya.

Ia mengungkapkan, Sumba Timur saat ini menghadapi isu praktik ekspor ilegal kuda betina produktif, di tengah kuda Sumba menjadi aset budaya dan ekonomi daerah. 

Jika tidak diberantas, kata dia, praktik tersebut akan mengancam kelestarian plasma nutfah dan potensi pengembangan ekonomi masyarakat lokal.

"Jika praktik ekspor ilegal ini tidak dicegah, maka dalam jangka panjang kita akan kehilangan identitas serta daya saing ekonomi daerah. Aplikasi ini menjadi alat bantu penting untuk memantau, menerima laporan, dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran terkait secara cepat dan akurat," ujarnya.