Ketua APKASI Buka Seminar Keadilan Fiskal Bupati se-NTT

Ringkasan Berita:

• Ketua APKASI Zarnubi menyinggung kondisi APBD kabupaten yang angkanya di bawah Rp 1,5 triliun
• Kabupaten dengan APBD di angka itu mestinya mendapat perlakuan khusus dari pemerintah pusat

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Paul Kabelen

POS-KUPANG.COM, LARANTUKA - Seminar keadilan fiskal nasional oleh para bupati dan walikota se-Provinsi NTT, resmi dibuka Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Bursah Zarnubi, Kamis, 6 November 2025 pagi.

Berlangsung di Hotel Asa, Kelurahan Weri, seminar itu menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan, Kementerian dalam Negeri, APKASI, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD).

Sebelum resmi membuka kegiatan, Zarnubi menyinggung kondisi APBD kabupaten yang angkanya di bawah Rp 1,5 triliun.

Menurutnya, kabupaten dengan APBD di angka itu mestinya mendapat perlakuan khusus dari pemerintah pusat, tak bisa diberlakukan sama dengan daerah dengan APBD Rp 2 triliun.

"Jangan disamakan dengan yang APBD-nya Rp 2 triliun ke atas," ucap Bupati Lahat itu dengan sambutan tepuk tangan para kepala daerah.

Ketua APKASI Periode 2025-2030 itu mengajak para kepala daerah untuk terus menyuarakan keadilan fiskal. 

Kegiatan seminar bertajuk "Revitalisasi Prinsip Keadilan dan Keberimbangan dalam Kebijakan Fiskal Nasional" sebenarnya dibuka oleh Gubernur NTT, Melki Laka Lena.

Melki sempat meresmikan RS Pratama Solor pada Rabu (05/11/25) kemarin. Sementara itu, terlihat dalam seminar diikuti lima bupati, dua wakil bupati, dan satu Asisten I Setda Ende.

Artinya, Provinsi NTT dengan 22 kepala daerah masih banyak yang belum hadir. Dikabarkan di tempat seminar, sejumlah kepala daerah serta utusan masih dalam perjalanan. Belum bisa dipastikan kapan akan tiba.

Baca juga: Tingkatkan Kesadaran, Para Pekerja Proyek Jalan di Flores Timur Dapat Pelatihan Keselamatan Kerja

Setelah cofee break, Mendagri akan membawakan materi tentang "Adakah Frame Work Baru Otonomi Daerah, Apakah Resentralisasi "Normal" dalam Perspektif Otonomi Daerah, dan Bagaimana Rasionalitas Basis-Basis Pertimbangan di Balik Tren Resentralisasi".

Mendagri juga memaparkan materi terkait keadilan dalam hubungan keuangan pusat dan daerah, dan keadilan dalam distribusi DAU antar daerah dengan Memperhitungkan Kapasitas fiskal.

Selanjutnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Kemendagri) dengan materi terkait gambaran umum Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026 dan kebijakan penyusunan APBD tahun 2026.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dengan materi soal standar pelayanan minimal dan perspektif transformasi perekonomian NTT. Selesai materi ini, peserta forum lanjut jedah makan siang sampai pukul 13.50.

Pukul 13.50 Wita sampai 14.20 Wita, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dengan materi tentang prospek agregasi kepentingan daerah di tengah kecenderungan kuat resentralisasi.