Wabup Belu Minta Camat dan Kades Percepat Penyerahan Lahan Pembangunan Koperasi Merah Putih

Ringkasan Berita:

• Wabup Belu Vicente Hornai meminta dukungan penuh dari camat dan kades untuk menyiapkan lahan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih
• Kabupaten Belu menjadi salah satu daerah prioritas pembangunan koperasi ini

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Agustinus Tanggur

POS-KUPANG.COM, ATAMBUA - Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, meminta para camat dan kepala desa segera menyiapkan serta menyerahkan lahan untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. 

Instruksi ini disampaikan saat memimpin rapat koordinasi tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan fisik koperasi tersebut, Selasa (4/11/2025) di Gedung Wanita Betelalenok Atambua.

Dalam arahannya, Wabup Vicente menegaskan pentingnya mempercepat realisasi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi salah satu program prioritas nasional dan mendapat perhatian langsung dari Presiden RI.

“Kabupaten Belu menjadi salah satu daerah prioritas pembangunan koperasi ini. Kita patut bersyukur karena pada 22 Juli lalu Presiden RI telah melakukan launching perdana, dan Belu menjadi salah satu daerah yang mendapat kepercayaan melalui pembangunan Koperasi Merah Putih di Desa Fatuketi,” ungkap Wabup Vicente.

Ia menjelaskan, pembangunan gerai koperasi akan dilaksanakan oleh Agrinas Pangan Nusantara bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Karena itu, ia meminta dukungan penuh dari camat dan kepala desa agar proses penyiapan lahan tidak menghambat pembangunan.

Baca juga: Tutup Pesta Pangan Lokal, Kadis Pariwisata Belu Ajak Masyarakat Terus Cintai Pangan Daerah

“Kita diminta mempercepat. Batas waktu 31 Januari semua sudah harus terbangun. Jadi tolong kepala desa dan camat segera koordinasi dengan Babinsa. Lahan sekitar 600 meter persegi sudah cukup untuk buat pernyataan penyerahan kepada Kodim agar segera diunggah ke sistem Agrinas dan Mabes TNI,” tegasnya.

Vicente juga mengingatkan agar tidak ada kendala administratif di tingkat desa yang dapat menghambat pencairan anggaran maupun pembangunan fisik koperasi.

“Jangan sampai kita menunggu berminggu-minggu hanya karena surat penyerahan lahan belum keluar. Begitu lahan siap dan terdata, anggaran akan langsung digelontorkan,” tambahnya.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Dandim 1605 Belu, para pimpinan OPD, camat, kepala desa, lurah, tim pendamping desa, tim ahli pengawasan KDKMP Wilayah NTT, serta koordinator P3MD Kabupaten Belu. (gus) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS