Kabupaten Kupang Terkini
Warga Padati Kantor Bupati Kupang, Minta Kejelasan LPJ dan Pencairan Dana Seroja
Hingga siang, massa masih bertahan di halaman Kantor Bupati Kupang sambil menunggu pernyataan resmi dari pemerintah daerah
Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Alexandro Novaliano Demon Paku.
POS-KUPANG. COM, OELAMASI – Ratusan warga korban badai Seroja kembali mendatangi Kantor Bupati Kupang, Selasa (14/10/2025).
Mereka menuntut pemerintah daerah segera menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dana bantuan Seroja dan mempercepat pencairan sisa dana yang dinilai belum diterima masyarakat.
Aksi ini merupakan lanjutan dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kabupaten Kupang beberapa waktu lalu, di mana warga dan lembaga pendamping meminta pemerintah secepat menyelesaikan LPJ.
Dalam RDP yang digelar beberapa waktu lalu, pihak perwakilan masyarakat yang dipimpin Ketua LP2TRI, Hendrikus Djawa memberi tenggat waktu sampai dengan tanggal 14 Oktober 2025 agar pemerintah daerah dapat menyelesaikan LPJ tersebut.
“ Kami hanya minta kejelasan. Kami minta bayar, ” teriak salah satu masyarakat.
Baca juga: Polemik Dana Seroja, DPRD Kabupaten Kupang Gelar RDP
Warga menilai hingga kini pemerintah belum memberikan penjelasan resmi soal laporan penggunaan dana bantuan senilai ratusan miliar rupiah yang disalurkan pascabadai Seroja tahun 2021.
Sebelumnya dalam RDP yang digelar di gedung DPRD Kabupaten Kupang, Semy Tinenti yang menjabat sebagai Kalak BPBD Kabupaten Kupang, menyatakan bahwa LPJ dana bantuan seroja belum diselesaikan.
“Kami mau bukti, bukan janji. Rakyat korban masih banyak yang belum terima bantuan, ” teriak seorang warga.
Pantauan POS-KUPANG.COM, warga tiba di halaman kantor bupati sejak pagi tanpa membawa surat izin aksi resmi, namun tetap melakukan orasi secara Damai.
Hingga siang, massa masih bertahan di halaman Kantor Bupati Kupang sambil menunggu pernyataan resmi dari pemerintah daerah. (nov)
Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.