Komisi IV DPRD TTS Dorong Penurunan Angka Anak Tidak Sekolah

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Maria Vianey Gunu Gokok

POS-KUPANG.COM, SOE - Komisi IV DPRD Timor Tengah Selatan (TTS) mendorong penurunan angka anak tidak sekolah (ATS) di wilayah Kabupaten TTS.

Saat ini, angka ATS di wilayah Kabupaten TTS menyentuh angka 22.419. Tingginya angka ini membuat DPRD TTS melakukan kerja kolaborasi.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten TTS, Relygius L. Usulan, SH, di ruang komisi IV, pada Rabu (1/10/2025). 

Ia merincikan, data ATS di Kabupaten TTS dalam tiga kategori yaitu sebanyak 3.075 orang drop out, sebanyak 4.187 siswa yang lulus namun tidak melanjutkan pendidikan, dan yang belum pernah bersekolah sebanyak 15.157 orang, dengan rentang usia dari lima hingga 21 tahun. 

"Hasil pertemuan antara Dinas P dan K, Dinas PMD, LSM Inovasi dan BPMP Provinsi NTT, kita akan lakukan kegiatan kolaborasi untuk permasalahan ini," gambar Relygius. 

Relygius juga menyampaikan, pihaknya bersama mitra akan menindaklanjuti berbagai program untuk menekan angka ATS ini.

"Jadi yang pertama untuk pendataan supaya nanti tahu keberadaan anak-anak ini ada di mana. Maka harus ada pelatihan bagi operator desa untuk pendataan ATS di wilayah masing-masing. Jadi pelatihan operator desa untuk pendataan itu untuk fasilitatornya itu nanti dari BPMB dan juga dari Inovasi," jelasnya. 

Relygius yang juga Kader PKB ini melanjutkan bahwa peran Dinas PMD ini menyiapkan operator desa dari 266 desa dan dari PEM untuk 12 operator kelurahan. 

"Peran dinas PK khususnya dari bidang PNF, menyiapkan operator dari PKBM-PKBM. Nah, ini jumlahnya sekitar 300an peserta, karena operator desa kelurahan ditambah dengan operator dari PKBM, maka nanti dibuat dalam tiga gelombang. Dan dibuat satu gelombang atau satu kelas dari 100 orang bersama Inovasi dan BPMP, " jelasnya terkait pelatihan operator. 

Baca juga: DPRD TTS Gelar Paripurna Bahas Ranperda Tentang Perubahan APBD Tahun 2025-2029

Kader PKB ini melanjutkan, upaya yang dilakukan dengan kegiatan kolaboratif maka ada pembagian tugas. 

Terkait fasilitator atau narasumber akan diurus oleh Inovasi dan BPMB, Sedangkan untuk di Kalupaten sendiri melalui dinas P dan K, menyiapkan untuk makan minum, menyiapkan untuk transportasi, sewa, akomodasi, dan lain-lain.

"Kami di DPRD Komisi IV, lewat perubahan anggaran ini kita sudah dukung dana untuk pelaksanaan penanganan ATS di Timur Tengah Selatan. Kemudian, Komisi Empat juga sudah dukung untuk setelah nanti pendataan, kita dorong untuk pembukaan paket kebijakannya harus, " jelasnya. 

Ia menggambarkan jika setelah pendataan, kondisi anak berkekurangan maka itu juga perlu dibantu agar dapat kembali bersekolah. Jika anak yang tidak bersekolah berasa di perantauan dan sudah bekerja, maka bisa PKBM harus dapat menampung mereka dan harus bisa bersekolah. 

Relygius menjelakan bahwa rencana tindak lanjut awal ini dieksekusi pada awal November 2025 mendatang, setelah penetapan APBD perubahan.