Pemkab Malaka Klaim Program Balik Lahan Kering Gratis untuk Kepentingan Masyarakat

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Kristoforus Bota

POS-KUPANG.COM, BETUN - Program pengolahan lahan kering gratis yang digagas Pemerintah Kabupaten Malaka dipastikan murni untuk kepentingan masyarakat dan tidak terkait dengan urusan politik.

Pemerintah menegaskan program ini merupakan niat tulus Bupati dan Wakil Bupati Malaka untuk membantu masyarakat, tanpa memandang latar belakang politik atau dukungan pada kontestasi politik yang telah berlalu.

“Politik sudah selesai. Jadi jangan lagi ada pihak-pihak yang memelintir bahwa program ini hanya berlaku bagi tim sukses tertentu. Itu tidak benar. Program balik lahan kering gratis ini adalah pelayanan murni untuk masyarakat,” tegas Penjabat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Malaka, Laurens Bere, saat ditemui POS-KUPANG.COM, Rabu (24/9/2025).

Menurut Laurens, semua masyarakat berhak menerima layanan ini secara merata tanpa diskriminasi. Pemerintah desa ikut mengontrol jalannya program, untuk memastikan tidak ada kepentingan politik yang melekat. 

Ia menambahkan, pelayanan di lapangan terbukti merata dan langsung diawasi oleh pemerintah desa bersama para penyuluh pertanian.

Ia berharap pemerintah desa dapat mendukung penuh program ini agar tujuan akhirnya benar-benar dirasakan masyarakat. 

Baca juga: Program Pengolahan Lahan Kering Gratis di Malaka Sudah Capai 500 Hektare, Target Rampung November

“Tolak ukurnya adalah masyarakat harus merasakan manfaat program ini secara merata. Puncaknya, masyarakat bisa sejahtera dari hasil panen yang diperoleh,” jelasnya.

Setelah lahan dibajak secara gratis oleh pemerintah, masyarakat diimbau segera menanam saat musim hujan tiba. Pengawasan dilakukan berlapis mulai dari penyuluh, pemerintah desa, hingga masyarakat setempat. Para penyuluh pertanian wajib mendata siapa yang sudah menanam dan siapa yang belum, sehingga program ini benar-benar tepat sasaran.

Laurens menegaskan, pemerintah akan bersikap tegas. Pasalnya, biaya untuk mengolah lahan kering gratis ini tidak sedikit. Jika ada petani yang tidak memanfaatkan lahan yang telah dibajak, maka komitmen mereka dalam mendukung program pertanian daerah patut dipertanyakan.

“Target kami bukan hanya petani yang harus punya kebun. Para penyuluh juga wajib memiliki kebun sebagai contoh bagi masyarakat. Bahkan semua pegawai di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Malaka juga harus memiliki kebun,” ungkap Laurens.

Menurutnya, langkah tersebut penting agar masyarakat bisa melihat langsung bagaimana aparatur pemerintah memberi teladan dalam memanfaatkan lahan tidur yang ada di Malaka. 

Dengan demikian, program ketahanan pangan tidak hanya berhenti pada tataran wacana, melainkan benar-benar diimplementasikan di lapangan. (ito)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS