Kasus Kekerasan Seksual Anak di Malaka Meningkat, Forum Pemerhati Sosial Desak Pemkab Bertindak

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Kristoforus Bota

POS-KUPANG.COM, BETUN - Kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Malaka terus menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa bulan terakhir. Situasi ini bukan sekadar catatan kriminal biasa, melainkan sudah menjadi ancaman serius terhadap masa depan generasi muda Malaka.

Forum Pemerhati Sosial Kabupaten Malaka menilai pemerintah daerah terlalu lamban dan kurang peka dalam merespons kondisi darurat ini.  Ketua Forum, Yanuarius Bere Helo, menegaskan Pemda Malaka harus segera membentuk Rumah Aman sebagai tempat perlindungan dan rehabilitasi korban kekerasan seksual.

“Kami meminta Pemda Malaka segera membentuk Rumah Aman untuk korban kekerasan seksual. Kehadiran rumah aman ini sangat penting untuk mendukung pemulihan fisik maupun psikologis korban,” tegas Yan Bere, Selasa (16/9/2025).

Menurutnya, tanpa kehadiran Rumah Aman, korban kerap dibiarkan berjuang sendiri dengan trauma mendalam, sementara pelaku ada yang masih dibiarkan berkeliaran bebas bahkan mendapat perlakuan longgar. 

Ia menilai hal ini sebagai bentuk kelalaian negara yang seharusnya hadir melindungi anak-anaknya. Yan Bere menekankan bahwa keberadaan Rumah Aman akan menjadi wujud nyata keseriusan pemerintah dalam memberikan perlindungan, rehabilitasi, dan dukungan jangka panjang bagi korban. 

“Tidak cukup hanya mengutuk. Pemerintah harus bertindak, karena setiap kasus yang terjadi adalah alarm bahwa sistem perlindungan anak kita rapuh,” tegasnya.

Selain menyoroti pemerintah, Forum Pemerhati Sosial juga memberikan dukungan penuh kepada aparat kepolisian agar menindak tegas para pelaku. 

“Kami mendukung Polres Malaka untuk tidak memberi ruang kompromi. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah musuh bersama,” kata Yan Bere.

Data Polres Malaka mencatat sejak Januari hingga September 2025 terdapat 272 laporan polisi. Dari jumlah itu, 10 kasus menonjol, dan enam di antaranya adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak.  Angka ini menunjukkan bahwa peringatan keras sudah semestinya disikapi Pemda dengan kebijakan yang nyata, bukan hanya wacana.

Yan menilai pemerintah daerah dan DPRD terkesan menutup mata.  “Kami sangat kecewa, karena sampai saat ini Pemda belum menunjukkan keberpihakan yang jelas. Jika situasi ini terus dibiarkan, kita sedang menciptakan generasi yang tumbuh dalam ketakutan dan trauma,” kritik Yan Bere.

Ia pun menyerukan kolaborasi lintas sektor untuk menangani masalah ini. 

“Kami berharap Pemda, DPRD, Polres Malaka, serta seluruh elemen masyarakat dapat berkolaborasi dalam menangani kasus kekerasan seksual di Kabupaten Malaka. Jangan biarkan anak-anak kita menjadi korban kedua kalinya karena kelalaian sistem,” tutupnya. (ito)

 Baca berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE.NEWS