Pemkab Malaka Tegaskan Komitmen Transparansi, Terima Tim Auditor BPK NTT

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Kristoforus Bota

POS-KUPANG.COM, BETUN - Pemerintah Kabupaten Malaka kembali menunjukkan komitmen kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.

Wakil Bupati Malaka, Henri Melki Simu (HMS), bersama Sekretaris Daerah Ferdinandus Un Muti, Kepala Badan Keuangan Daerah, serta unsur Inspektorat, secara resmi menerima tim auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Senin (6/10/2025).

Pertemuan berlangsung di ruang kerja Wakil Bupati Malaka dalam suasana formal namun penuh keterbukaan.

Dalam kesempatan tersebut, para pejabat daerah berdiskusi langsung dengan tim auditor, menegaskan kesiapan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malaka dalam mendukung seluruh tahapan pemeriksaan.

Kedatangan tim BPK kali ini bertujuan melakukan audit atas seluruh aktivitas pengadaan barang dan jasa pada Tahun Anggaran 2024 dan 2025.

Baca juga: Polres Malaka Tetapkan Standar Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan

Audit dijadwalkan berlangsung selama 55 hari kerja, mencakup berbagai aspek mulai dari perencanaan program pengadaan di setiap OPD, proses lelang dan penunjukan penyedia, hingga realisasi penggunaan anggaran serta pekerjaan fisik.

Selain menelaah dokumen, tim BPK juga akan melakukan klarifikasi langsung dan pengecekan lapangan apabila diperlukan, guna memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai aturan dan prinsip efisiensi anggaran.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Henri Melki Simu (HMS) menegaskan kesiapan penuh pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan auditor BPK.

“Kami menyambut baik kehadiran tim BPK. Audit ini adalah bagian penting dalam memastikan pengelolaan keuangan berjalan transparan, akuntabel, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Malaka siap membuka akses terhadap seluruh data dan dokumen yang dibutuhkan,” tegas HMS.

Ia menambahkan bahwa audit bukan sekadar bentuk pengawasan, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi dan pembelajaran untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah ke depan.

Sementara itu, Sekda Malaka Ferdinandus Un Muti menyampaikan bahwa seluruh perangkat daerah telah diarahkan agar responsif dan kooperatif terhadap kebutuhan tim auditor, terutama dalam penyediaan dokumen dan klarifikasi terkait pengadaan.

Dijelaskan pula bahwa Inspektorat akan bertindak sebagai penghubung utama antara auditor dan OPD, memastikan setiap proses audit berjalan lancar tanpa hambatan. 

Sedangkan Kepala Badan Keuangan Daerah, Aloysius Werang menekankan pentingnya audit sebagai bagian rutin dari siklus akuntabilitas, guna menjaga disiplin pengelolaan keuangan daerah.

Aloysius memandang bahwa kegiatan audit itu sebagai kesempatan memperkuat sistem pengadaan, memperbaiki kelemahan yang ada, serta menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. (ito)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS