Breaking News
Senin, 8 Juni 2026

Liputan Khusus

LIPSUS: Audit Dapur SPPG di NTT, Jual Beli Titik Program MBG, Dana Tersendat, SPPG di Malaka Tutup

Kalau ada oknum eks Timor-Timur, ya sebutkan siapa orangnya. Jangan hanya berlindung dengan kata oknum, lalu semua orang ikut dicurigai.

Tayang: | Diperbarui:
POS-KUPANG.COM/MARIA SELFIANI BAKI WUKAK
KONGRES - Eurico Gutteres menghadiri Kongres I Forum Komunikasi Pejuang Timor Timur (FKPTT) di Gedung DPD I Partai Golkar Provinsi NTT, Minggu (30/11/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Kalau ada oknum eks Timor-Timur, ya sebutkan siapa orangnya. Jangan hanya berlindung dengan kata oknum, lalu semua orang ikut dicurigai.  
  • Kalau ada mafia, tangkap. Kalau ada korupsi, proses. Tidak ada yang kebal hukum. Kami justru mendukung pembersihan itu.
 

 

POS-KUPANG.COM, KUPANG  -Pimpinan Pemuda Muhammadiyah NTT mendesak aparat penegak hukum melakukan audit menyeluruh pengelolaan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang beroperasi di wilayah NTT.

Desakan itu muncul menyusul terungkapnya dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyeret sejumlah mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).

Sekretaris Pemuda Muhammadiyah NTT, Rahmat Taufik mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung yang tengah mengusut dugaan korupsi di lingkungan BGN. Upaya tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktik korupsi di berbagai sektor.

“Kita apresiasi apa yang telah dilakukan Kejaksaan Agung kemarin. Ini sejalan dengan semangat Presiden Prabowo untuk memberantas perilaku korup di semua aspek,” kata Rahmat Taufik di Kupang, Minggu, (7/6). 

Rahmat Taufik menilai terbongkarnya dugaan jual beli titik SPPG di tingkat nasional harus menjadi perhatian serius bagi seluruh daerah pelaksana Program MBG, termasuk NTT. 

Rahmat Taufik meminta Kejaksaan Tinggi NTT segera melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap SPPG maupun pengelola dapur yang telah beroperasi.

Menurut Rahmat Taufik, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan seluruh proses penunjukan mitra, pengelolaan dapur, hingga operasional program berjalan sesuai aturan dan terbebas dari praktik korupsi, kolusi, maupun penyalahgunaan kewenangan.

Rahmat Taufik mengatakan, pengawasan terhadap pelaksanaan Program MBG harus dilakukan secara menyeluruh agar manfaat program strategis nasional tersebut benar-benar dirasakan masyarakat tanpa adanya penyimpangan.

Rahmat Taufik bahkan mengaku menerima sejumlah laporan terkait dugaan permainan titik SPPG dan penunjukan pemasok yang melibatkan oknum tertentu. 

“Kami yakin dan percaya kasus yang terjadi di pusat saat ini memiliki pola yang sama dengan di daerah, apalagi kami banyak dengar laporan adanya permainan titik dan juga supplier yang melibatkan beberapa oknum kader partai dan pimpinan BGN di pusat,” ujar Rahmat Taufik.

Pemuda Muhammadiyah NTT berharap aparat penegak hukum dapat melakukan penelusuran secara komprehensif terhadap seluruh pengelolaan SPPG dan dapur MBG di daerah. Langkah tersebut baginya, dinilai penting untuk memastikan Program MBG berjalan transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dugaan Monopoli MBG 

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Pejuang Timor-Timur (DPP FKPTT), Eurico Guterres meminta pihak yang menuding adanya monopoli Program MBG oleh oknum eks Timor-Timur di NTT untuk membuktikan tuduhan tersebut secara terbuka dan bertanggungjawab.

Menurut Eurico Guterres, tuduhan yang beredar tidak hanya menyasar individu tertentu, tetapi juga berpotensi mencoreng nama baik puluhan ribu warga eks Timor-Timur yang hingga kini masih berjuang menghadapi berbagai persoalan sosial dan ekonomi.

Sumber: Pos Kupang
Halaman 1/4
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved