Wapres Gibran : Amfoang Terisolir, Jembatan Kapsali dan Termanu Hancur

Ringkasan Berita:

• Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka menyebut daerah Amfoang di Kabupaten Kupang sangat terisolir. Infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan kondisinya rusak berat. 
• Pada, Jumat (22/5) Gibran ditemani Gubernur NTT Melki Laka Lena mengunjungi Kecamatan Amfoang Barat Laut. Kunjungan ini di luar jadwal yang telah direncanakan. 
• Wapres hanya dijadwalkan mengunjungi Kabupaten Rote Ndao untuk meninjau proyek strategis nasional (PSN) tambak garam dan kegiatan lain di Rote Ndao.

POS-KUPANG.COM, KUPANG  - Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka menyebut daerah Amfoang di Kabupaten Kupang sangat terisolir. Infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan kondisinya rusak berat. 

Pada, Jumat (22/5) Gibran ditemani Gubernur NTT Melki Laka Lena mengunjungi Kecamatan Amfoang Barat Laut.

Kunjungan ini di luar jadwal yang telah direncanakan. Wapres hanya dijadwalkan mengunjungi Kabupaten Rote Ndao untuk meninjau proyek strategis nasional (PSN) tambak garam dan kegiatan lain di Rote Ndao.

Namun, saat berdialog dengan mahasiswa asal Amfoang, Kabupaten Kupang pada Kamis (21/5) malam, Gibran Rakabuming Raka memutuskan untuk melihat secara langsung kondisi infrastruktur yang ada di Amfoang.

Pantauan Pos Kupang, Jumat (22/5) helikopter yang membawa Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mendarat di Lapangan UPTD SD Inpres Oelamopu, Desa Manubelon, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang.

Kedatangan RI 2 Gibran Rakabuming Raka disambut antusias masyarakat yang sejak pagi telah memadati lokasi pendaratan helikopter. Warga datang dari sejumlah desa di wilayah Amfoang untuk menyaksikan kunjungan Wakil Presiden ke daerah mereka.

Suasana di lokasi terlihat ramai sejak pagi hari. Anak-anak sekolah, mahasiswa, tokoh masyarakat hingga para orang tua tampak berdiri di sekitar lapangan menunggu kedatangan rombongan Wakil Presiden.

Saat suara helikopter mulai terdengar dari kejauhan, warga langsung bersorak dan mengarahkan pandangan ke langit. Beberapa warga tampak mengabadikan momen tersebut menggunakan telepon genggam, sementara sebagian lainnya melambaikan tangan saat helikopter mulai mendekati lokasi pendaratan.

Usai helikopter mendarat, Gibran Rakabuming Raka turun dan langsung menyapa masyarakat yang telah menunggu. Sejumlah warga terlihat antusias berebut untuk bersalaman dengan putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.

Kunjungan Wakil Presiden ke Amfoang Barat Daya dilakukan untuk meninjau langsung kondisi jalan rusak serta Jembatan Termanu dan Kapsali yang putus total sejak beberapa tahun lalu.

Warga berharap kedatangan RI 2 dapat membawa perhatian serius pemerintah pusat terhadap kondisi infrastruktur di wilayah mereka.

Selain persoalan jalan dan jembatan, masyarakat juga berharap adanya peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang selama ini masih terbatas di kawasan Amfoang.

Gibran Rakabuming Raka selanjutnya  melihat langsung kondisi jembatan Kapasali dan Termanu. Dua jembatan itu kondisinya rusak parah sejak beberapa tahun terakhir. Padahal itu merupakan akses utama warga. 
Gibran turun ke kali dan melihat kondisi jembatan. Ia menyusuri kali dan sesekali berbicara dengan para jajaran Kementerian terkait di lokasi. 

Usai menyaksikan secara langsung kondisi dua jembatan tersebut, Gibran Rakabuming Raka melakukan pertemuan dan dialog dengan warga di depan rumah Pastori Jemaat Bethesda Oelamopu, Manubelon. 

"Teman-teman mahasiswa menyampaikan aspirasi terkait infrastruktur di Amfoang. Tadi kita sudah lihat dua jembatan yang rusak. Saya lihat cukup parah. Desa ini, keadaannya kurang baik, terisolasi, saya mohon maaf sekali," kata Gibran Rakabuming Raka. 

"Setelah pulang dari sini, saya akan berkoordinasi dengan Kementerian terkait untuk solusi terbaik," tambah mantan Wali Kota Solo itu. 

Gibran Rakabuming Raka menyebut, akibat dari kerusakan infrastruktur itu, anak sekolah harus basah  dan menyebrang sungai ketika bersekolah. Wapres Gibran juga meminta adanya perhatian pada sektor kesehatan. Terlebih ibu-ibu hamil. 

Gibran Rakabuming Raka meminta Gubernur NTT dan Bupati Kupang agar memberi atensi terhadap masalah itu. "Mohon atensinya Pak Gubernur," kata Gibran Rakabuming Raka. 

Gibran Rakabuming Raka kemudian meminta seorang ibu hamil yang berada di lokasi itu untuk duduk dan melarang ibu tersebut menggendong anaknya. Gibran bahkan menyodorkan kursi yang ia gunakan ibu tersebut.

Dalam dialog, warga Amfoang mengeluh terkait mahalnya harga bahan bakar minyak (BBM). “Bapak ibu kalau beli BBM berapa?” tanya Wapres Gibran kepada warga. “Rp25 ribu,” jawab warga.

Gibran Rakabuming Raka kemudian kembali bertanya kepada salah satu warga mengenai jumlah BBM yang biasa dibeli untuk kebutuhan kendaraan sehari-hari. “Bapak beli berapa liter?” tanya Gibran. 

“Dua liter bapak, dua liter Rp50 ribu,” jawab warga.

Warga mengaku BBM tersebut digunakan untuk kebutuhan sepeda motor dan biasanya bertahan hingga satu minggu.

Mendengar kondisi tersebut, Gibran Rakabuming Raka langsung merespons dan memastikan pemerintah akan segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

“Nanti kita segera koordinasikan dengan Kementerian ESDM dan Pertamina,” ujar Gibran Rakabuming Raka di hadapan warga. 

Warga  juga menyampaikan bahwa sebagian besar masyarakat di Amfoang masih menggunakan kayu bakar untuk memasak sehari-hari. Selain persoalan BBM, masyarakat juga menyampaikan berbagai keluhan lain seperti jalan rusak, jembatan putus, hingga pelayanan kesehatan. 

Dalam kunjungan tersebut, Wapres turut didampingi  Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena dan Wakil Bupati Kupang Aurum Titu Eki.

Percepatan Industri Garam 

Pada pagi harinya, Gibran Rakabuming Raka meninjau Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao guna memastikan pengembangan industri garam nasional berjalan optimal dan mendukung target swasembada pangan pemerintah.

Dalam kunjungan tersebut, Gibran Rakabuming Raka meninjau kolam kristalisasi garam, gudang penyimpanan serta berdialog dengan petani garam dan pemerintah daerah terkait percepatan operasional kawasan industri garam nasional itu.

Dalam kesempatan itu, Gibran Rakabuming Raka menegaskan kebutuhan garam nasional yang mencapai sekitar 5 juta ton per tahun masih belum mampu dipenuhi produksi dalam negeri.  

Karena itu, proyek pengembangan garam di Rote Ndao dinilai strategis untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus memperkuat hilirisasi sektor kelautan.

"Kebutuhan garam kita per tahun sekitar 5 juta ton. Kita belum bisa memenuhi itu, makanya proyek di sini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Karena Pak Presiden punya concern untuk swasembada pangan, garam ini salah satunya," pungkas Gibran Rakabuming Raka.

Selain mengejar swasembada, Gibran Rakabuming Raka meminta kawasan industri garam tersebut segera difungsikan agar mampu membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.

"Kita ingin ini segera fungsional. Kita ingin membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, warga lokal terbantu, kesejahteraannya meningkat dan multiplier effect pembangunan proyek ini benar-benar dirasakan masyarakat," kata Gibran Rakabuming Raka.

Dalam kesempatan itu, Gibran Rakabuming Raka juga menyoroti potensi pengembangan sektor perikanan dan rumput laut di Rote Ndao. 

Gibran Rakabuming Raka memastikan pemerintah pusat akan menindaklanjuti usulan pemerintah daerah terkait pembangunan fasilitas penunjang aktivitas nelayan, seperti cold storage, pabrik slurry ice dan SPBU khusus nelayan.

"Tempat-tempat yang produktif untuk perikanannya harus ada ruang pendingin, cold storage, pabrik es dan SPBU khusus nelayan," ujar Gibran Rakabuming Raka.

Selain sektor ekonomi, Gibran Rakabuming Raka menerima laporan mengenai kondisi infrastruktur, pendidikan dan layanan kesehatan di Rote Ndao, termasuk kebutuhan revitalisasi puskesmas dan peningkatan fasilitas rumah sakit daerah.

Gibran Rakabuming Raka meminta koordinasi lintas kementerian diperkuat agar kebutuhan masyarakat segera ditindaklanjuti pemerintah pusat.

Di Rote Ndao, Gibran Rakabuming Raka juga mengunjungi kawasan wisata Mulut Seribu, Desa Daiama, Kecamatan Landu Leko. 

Dalam kunjungan tersebut, Gibran Rakabuming Raka berdialog langsung dengan petani rumput laut dan mendengarkan aspirasi masyarakat pesisir terkait kebutuhan usaha budidaya.

Sejumlah petani, khususnya kaum ibu, meminta bantuan berupa tali, bibit rumput laut dan sampan untuk mendukung aktivitas budidaya mereka.

"Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami mohon bantuan dari bapak Wakil Presiden untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit dan sampan," ujar salah seorang warga saat berdialog dengan Gibran Rakabuming Raka.

Menanggapi permintaan tersebut, Gibran Rakabuming Raka meminta agar kebutuhan para petani didata secara rinci sehingga bantuan yang diberikan dapat merata dan tepat sasaran. 

"Nanti perlu diinventarisir lagi dan lebih detail supaya merata dan adil semuanya. Karena kita ingin kesejahteraan masyarakat di sini meningkat, produksinya juga meningkat," ungkap Gibran Rakabuming Raka.

Gibran Rakabuming Raka menilai potensi rumput laut di Rote Ndao sangat besar. Disebutnya, Indonesia saat ini menjadi salah satu produsen dan eksportir rumput laut terbesar di dunia, namun perlu mendorong hilirisasi agar hasil budidaya tidak hanya dijual dalam bentuk mentah. 

"Kita tidak boleh kirim barang mentah terus. Harus bisa diolah di sini. Jadi ada hilirisasi rumput laut," tandas Gibran Rakabuming Raka.

Gibran Rakabuming Raka juga menyoroti tingginya kandungan karaginan pada rumput laut asal wilayah tersebut yang memiliki permintaan tinggi di pasar internasional.

Karena itu, Gibran Rakabuming Raka berharap budidaya rumput laut di daerah tersebut didukung modernisasi alat produksi hingga fasilitas pascapanen.

"Kalau nanti ada modernisasi, bibit unggul, alat-alat diperbaiki, pengeringan, gudang, sortir, sampai packing, tentu hasilnya bisa lebih baik," cetus Gibran Rakabuming Raka.

Sementara itu, Bupati Paulus Henuk mengatakan harga rumput laut saat ini relatif baik meski sempat mengalami penurunan akibat permainan tengkulak. "Pada tahun 2008 harga sempat mencapai Rp 30 ribu. Sekarang memang turun," pungkas Paulus.

Ia menambahkan pemerintah daerah akan memastikan hasil produksi masyarakat dapat terserap pasar dengan harga yang layak.

Renovasi Sekolah 

Gibran Rakabuming Raka sempat meninjau langsung ruang kelas dan melihat kondisi bangunan SD Negeri Papela
Kepala SDN Papela, Istini berharap kunjungan tersebut dapat mempercepat realisasi perbaikan fasilitas sekolah yang mengalami kerusakan.

"Saya sangat bangga dan terharu sekali dengan kunjungan ini dan bagaimana semua pihak menyambut kedatangan Bapak Wakil Presiden," ucap Istini.

Menurut Istini, beberapa ruang kelas mengalami kerusakan, termasuk pada bagian plafon. "Bapak Wapres masuk ke kelas dan melihat kondisi sekolah, termasuk kerusakan plafon di ruang kelas. Kami berharap ke depan ada revitalisasi atau rehabilitasi sekolah," katanya.

Ia berharap aspirasi yang telah disampaikan kepada Wakil Presiden dapat segera ditindaklanjuti pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

"Alhamdulillah, semoga apa yang kami harapkan dan yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden bisa segera direalisasikan oleh pemerintah," jelasnya. Seraya menambahkan, SDN Papela memiliki total 295 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. (fan/nov/rio)

Program Pusat Berjalan Maksimal

Gubernur NTT, Melki Laka Lena memastikan seluruh program pemerintah pusat di wilayah selatan NKRI, khususnya di Kabupaten Rote Ndao, berjalan baik sesuai arahan Presiden RI dan Wakil Presiden RI.

Hal tersebut disampaikan Melki Laka Lena saat mendampingi kunjungan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka di Kabupaten Rote Ndao, Jumat (22/5).

Menurut Melki Laka Lena, kunjungan Wapres Gibran difokuskan untuk melihat langsung sejumlah potensi strategis daerah, mulai dari Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN), pengembangan rumput laut hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Melki Laka Lena menjelaskan, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat terus mendorong pengembangan sektor unggulan di Rote Ndao agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, lanjut Melki Laka Lena, banyak aspirasi masyarakat dan usulan pembangunan yang disampaikan langsung kepada Wakil Presiden. Seluruh aspirasi itu telah dicatat dan akan ditindaklanjuti pemerintah pusat.

Melki Laka Lena juga mengungkapkan, Bupati Rote Ndao turut menyerahkan sejumlah proposal pembangunan kepada Wapres Gibran untuk diteruskan ke kementerian terkait. 

"Pak Wakil Presiden melalui Sekretaris Wapres sudah memastikan akan mengecek semua surat proposal itu, apakah sudah berjalan atau belum, sehingga bisa dipastikan mendapat perhatian lebih lanjut," pungkas Melki Laka Lena.

Melki Laka Lena menilai, kunjungan kerja Wapres Gibran ke Rote Ndao menjadi sinyal kuat perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan kawasan perbatasan dan wilayah selatan Indonesia, terutama pada sektor ekonomi berbasis potensi lokal seperti garam dan rumput laut. 

Sementara Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk menyampaikan berbagai proposal pembangunan senilai kurang lebih Rp 3 triliun yang sebelumnya telah dikirim ke sejumlah kementerian.

Kunjungan ini, dikatakan Paulus Henuk, menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap sejumlah proyek strategis nasional dan kebutuhan pembangunan daerah perbatasan itu.

"Pak Wapres meminta supaya seluruh proposal dan surat yang sudah kami kirimkan juga diteruskan kepada beliau untuk dipantau, mana yang bisa direalisasikan tahun ini dan mana yang dilanjutkan tahun depan," beber Paulus Henuk.

Diakui Paulus Henuk, perhatian dari pemerintah pusat dapat mempercepat realisasi berbagai program pembangunan di Rote Ndao, termasuk sektor infrastruktur, ekonomi masyarakat hingga pengentasan kemiskinan.

Paulus Henuk menyebut Wapres meminta pemerintah daerah segera menggelar rapat lanjutan bersama kepala desa untuk menyusun proposal pembangunan berbasis potensi desa masing-masing. 

"Desa pesisir tentu kebutuhannya berbeda dengan desa di pedalaman. Proposal yang diajukan nanti akan disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan desa," tutur Paulus Henuk.

Terkait proyek tambak garam, Paulus Henuk menegaskan masyarakat berharap tenaga kerja lokal diprioritaskan saat proyek memasuki tahap operasional setelah masa konstruksi selesai.  

Keberadaan proyek tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, menurunkan angka pengangguran, kemiskinan dan stunting di Rote Ndao.

Paulus Henuk mengungkapkan, pemerintah daerah telah menerima permintaan tenaga kerja dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk tahap kedua proyek tambak garam.

"Kita akan buka informasi melalui media dan koordinasi dengan kepala desa serta camat. Kalau kualifikasinya sesuai, maka akan direkrut. Tahap dua ini diperkirakan membutuhkan sekitar 700 sampai 800 tenaga kerja," cetus Paulus Henuk.

Paulus Henuk juga memastikan tenaga kerja asal Rote Ndao akan menjadi prioritas utama, kecuali untuk kebutuhan tenaga ahli tertentu yang belum tersedia di daerah tersebut.

Sementara itu, terkait tahap kedua proyek Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN), ia menjelaskan proses sosialisasi dan pengukuran lahan sedang berjalan dengan melibatkan lembaga independen.

Berbeda dengan tahap pertama yang menggunakan pola kerja sama, tahap kedua akan menggunakan mekanisme pembelian lahan masyarakat. 

"Kita berharap harga pembelian mengikuti harga pasar dan memperhitungkan tanaman produktif yang ada di atas lahan masyarakat," ujar Paulus Henuk.

Dalam kesempatan itu, Paulus Henuk juga meminta perhatian pemerintah pusat terkait distribusi BBM di Rote Ndao. Ia mendesak percepatan pembangunan jober BBM agar pasokan energi di wilayah kepulauan tersebut tetap aman saat cuaca buruk menghambat distribusi dari Kupang.

Selain itu, Paulus Henuk secara terbuka menyoroti dugaan praktik mafia BBM subsidi di Rote Ndao.  Ia meminta aparat penegak hukum membongkar jaringan distribusi ilegal hingga ke akar-akarnya.

"Penegakan hukum harus tegas. Jangan berhenti pada satu pelaku saja. Harus dibongkar dari mana BBM subsidi itu diperoleh, siapa yang memasok dan bagaimana polanya," tegas Paulus Henuk.

Paulus Henuk juga menyoroti praktik penimbunan BBM dan penjualan ilegal oleh pihak yang tidak memiliki izin resmi. Distribusi BBM harus diawasi secara ketat agar tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu. 

"Kita akan evaluasi seluruh agen penyalur. Yang tidak punya izin tidak boleh menjual BBM. Kalau tidak ditindak, berapa pun pasokan BBM tidak akan pernah cukup," ujar Paulus Henuk. (rio)

Audit Dana Pembangunan KDMP

Wapres juga sempat bertemu dengan PMKRI Cabang Kupang St. Fransiskus Xaverius di Hotel Harper Kupang, Jumat (22/5).

Presidium GERMAS PMKRI Cabang Kupang, Yido Manao menyampaikan, persoalan utama yang disuarakan dalam pertemuan tersebut adalah kondisi infrastruktur di wilayah Amfoang.

“Sejak wacana awal kedatangan Wapres, kami sudah menegaskan bahwa Wakil Presiden harus turun langsung melihat kondisi infrastruktur di Amfoang. Persoalan ini bukan lagi isu biasa, tetapi keadaan darurat pembangunan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat,” ungkap Yido.

PMKRI Kupang juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai elemen masyarakat, organisasi sipil, dan pihak-pihak yang turut mendukung desakan agar Wakil Presiden meninjau langsung kondisi Amfoang.

Dukungan tersebut dinilai sebagai bentuk keresahan kolektif masyarakat terhadap lambannya respons pemerintah.

Selain persoalan infrastruktur Amfoang, PMKRI Kupang juga menyampaikan sejumlah persoalan lain dalam perjumpaan tersebut. “Selain persoalan infrastruktur Amfoang, masih banyak persoalan mendasar yang kami sampaikan langsung kepada Wakil Presiden. 

Ketua Presidium PMKRI Kupang, Apolonaris Mau, menegaskan persoalan di NTT tidak berhenti pada isu infrastruktur semata. Dalam pertemuan tersebut, organisasi itu turut menyampaikan sejumlah persoalan strategis lain yang dinilai mendesak untuk segera ditindaklanjuti pemerintah pusat.

“Selain masalah infrastruktur Amfoang yang sudah menjadi atensi, ada persoalan serius lain juga yang harus diperhatikan oleh pemerintah pusat,” tegas Apolonaris.

Adapun sejumlah poin penting yang disampaikan PMKRI Kupang kepada Wakil Presiden antara lain proyek strategis nasional Waduk Lambo di Kabupaten Nagekeo.

PMKRI menyoroti pembangunan waduk yang progres fisiknya disebut telah mencapai sekitar 80,69 persen, namun hak-hak masyarakat adat belum dipenuhi secara adil.

Dalam sektor tata kelola anggaran, PMKRI mendesak pemerintah pusat melakukan audit menyeluruh terhadap dana pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP)  guna mencegah potensi penyalahgunaan anggaran dan praktik korupsi berjamaah di tingkat daerah. (uan)