PMKRI Kupang Desak Wapres Gibran Tinjau Infrastruktur Amfoang

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yuan Lulan

POS-KUPANG.COM, KUPANG – Agenda kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, ke Nusa Tenggara Timur kembali menjadi sorotan publik.

Momentum tersebut dinilai penting oleh berbagai elemen masyarakat sipil, termasuk PMKRI Cabang Kupang St. Fransiskus Xaverius, sebagai ruang politik untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan struktural yang selama ini dinilai luput dari perhatian pemerintah pusat, Jumat (22/5/2026).

Melalui Presidium GERMAS PMKRI Cabang Kupang, Yido Manao menyampaikan persoalan utama yang kembali disuarakan dalam pertemuan tersebut adalah kondisi infrastruktur di wilayah Amfoang.

Menurutnya, berbagai pihak memang telah lama menyampaikan persoalan tersebut, namun kunjungan Wakil Presiden menjadi momentum yang tepat untuk mendorong perhatian langsung pemerintah pusat.

“Sejak wacana awal kedatangan kami sudah menegaskan bahwa Wakil Presiden harus turun langsung melihat kondisi infrastruktur di Amfoang. Persoalan ini bukan lagi isu biasa, tetapi keadaan darurat pembangunan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat,” ungkap Yido.

PMKRI Kupang juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai elemen masyarakat, organisasi sipil, dan pihak-pihak yang turut mendukung desakan agar Wakil Presiden meninjau langsung kondisi Amfoang. Dukungan tersebut dinilai sebagai bentuk keresahan kolektif masyarakat terhadap lambannya respons pemerintah.

Selain persoalan infrastruktur Amfoang, PMKRI Kupang juga menyampaikan sejumlah persoalan lain dalam perjumpaan bersama Wakil Presiden yang berlangsung di Hotel Harper, Kota Kupang, Jumat (22/5/2026).

Baca juga: Wapres Gibran Rakabuming Raka Dijadwalkan Tinjau Jembatan Putus di Amfoang Kabupaten Kupang

“Selain persoalan infrastruktur Amfoang, masih banyak persoalan mendasar yang kami sampaikan langsung kepada Wakil Presiden. Negara tidak boleh terus menerus abai terhadap suara masyarakat kecil,” lanjut Yido.

Sementara itu, Ketua Presidium PMKRI Kupang, Apolonaris Mau, menegaskan bahwa persoalan di NTT tidak berhenti pada isu infrastruktur semata. Dalam pertemuan tersebut, organisasi itu turut menyampaikan sejumlah persoalan strategis lain yang dinilai mendesak untuk segera ditindaklanjuti pemerintah pusat.

“Tentu pertemuan kali ini, selain masalah infrastruktur Amfoang yang sudah menjadi atensi, ada persoalan serius lain juga yang harus diperhatikan oleh pemerintah pusat,” tegas Apolonaris Mau.

Adapun sejumlah poin penting yang disampaikan PMKRI Kupang kepada Wakil Presiden antara lain proyek strategis nasional Waduk Lambo di Kabupaten Nagekeo. PMKRI menyoroti pembangunan waduk yang progres fisiknya disebut telah mencapai sekitar 80,69 persen, namun hak-hak masyarakat adat dinilai belum dipenuhi secara adil.

PMKRI menilai pembangunan yang mengorbankan hak masyarakat adat tanpa penyelesaian bermartabat merupakan bentuk kekerasan struktural atas nama pembangunan.

Selain itu, PMKRI juga menyoroti dugaan penggusuran sepihak oleh Pemerintah Kabupaten Ende yang dinilai tidak manusiawi dan tidak berpihak pada prinsip keadilan sosial serta perlindungan hak-hak warga negara.

Dalam sektor tata kelola anggaran, PMKRI mendesak pemerintah pusat melakukan audit menyeluruh terhadap dana pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih guna mencegah potensi penyalahgunaan anggaran dan praktik korupsi berjamaah di tingkat daerah.